Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

WHO: 3 Miliar Orang Alami Masalah Otak, Cuma yang Kaya Bisa Berobat

Kompas.com, 15 Oktober 2025, 19:24 WIB
Monika Novena,
Yunanto Wiji Utomo

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mengungkap, lebih dari 40 persen penduduk dunia atau lebih dari 3 miliar mengalami masalah kesehatan terkait dengan kondisi otak dan saraf (neurologis).

Sepuluh kondisi neurologis paling umum itu mencakup stroke, migrain, meningitis, penyakit Alzheimer dan jenis demensia lainnya.

Selain itu, daftar tersebut juga memasukkan komplikasi saraf yang berhubungan dengan kelahiran prematur, gangguan spektrum autisme, dan berbagai jenis kanker yang menyerang sistem saraf.

"Dengan lebih dari satu dari tiga orang di dunia hidup dengan kondisi yang memengaruhi otak mereka, kita harus melakukan segala yang kita bisa untuk meningkatkan layanan kesehatan yang mereka butuhkan," kata Dr. Jeremy Farrar, Asisten Direktur-Jenderal WHO, dikutip dari laman resmi United Nations, Selasa (14/10/2025).

Baca juga: Ketergantungan pada Energi Fosil Tingkatkan Risiko dan Biaya Kesehatan di RI

Banyak masalah neurologis ini sebetulnya bisa dicegah atau ditangani dengan baik. Sayangnya, layanan kesehatan yang diperlukan masih belum tersedia secara luas, khususnya bagi mereka yang tinggal di wilayah pedesaan dan daerah terpencil yang minim layanan.

Walaupun data menunjukkan tingginya angka kasus, kurang dari sepertiga negara di dunia yang memiliki kebijakan nasional yang terstruktur untuk menangani peningkatan beban penyakit neurologis tersebut.

Badan PBB tersebut menyatakan bahwa dari total 194 Negara Anggota WHO, hanya 102 negara (sekitar 53 persen) yang memberikan kontribusi untuk laporan ini.

Angka tersebut menunjukkan betapa minimnya perhatian global yang diberikan terhadap masalah neurologi.

Sementara hanya 63 negara (sekitar 32 persen dari total) yang telah menetapkan kebijakan nasional untuk mengatasi gangguan neurologis, dan jumlah yang jauh lebih kecil, yaitu 34 negara (18 persen), yang mengalokasikan dana khusus untuk penanganan masalah ini.

Laporan juga menyoroti adanya kesenjangan yang ekstrem. Negara-negara berpendapatan rendah hanya memiliki ahli saraf dengan rasio lebih dari 80 kali lipat lebih sedikit jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi.

Baca juga: Studi: Pembakaran Bahan Bakar Fosil Ancam Kesehatan 1,6 Miliar Orang

Selain itu, akses terhadap layanan penting juga terbatas, terbukti dengan hanya 25 persen negara yang mencantumkan gangguan neurologis dalam cakupan kesehatan universal mereka.

Padahal, layanan kritis seperti unit stroke dan neurologi pediatrik (anak) sering kali tidak memadai dan terpusat di kawasan perkotaan saja.

Lebih lanjut, meski penyakit neurologis menuntut perawatan jangka panjang, hanya 46 negara yang menyediakan layanan dukungan bagi perawat dan hanya 44 negara yang memiliki perlindungan hukum bagi mereka.

Kondisi ini menyebabkan para perawat informal yang sebagian besar adalah perempuan sering kali bekerja tanpa adanya pengakuan atau dukungan yang memadai.

WHO mendesak pemerintah di seluruh dunia agar menetapkan gangguan neurologis sebagai prioritas utama kebijakan melalui kepemimpinan yang kuat dan alokasi dana yang berkelanjutan, sekaligus memperluas akses ke layanan perawatan melalui implementasi cakupan kesehatan universal.

Langkah-langkah lain yang harus dilakukan termasuk mempromosikan kesehatan otak dan memperkuat sistem kesehatan beserta mekanisme pemantauannya.

Baca juga: Ketergantungan pada Energi Fosil Tingkatkan Risiko dan Biaya Kesehatan di RI

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Mereka Menyebutnya “Ojek Laut”...
Mereka Menyebutnya “Ojek Laut”...
LSM/Figur
Hadapi Disrupsi AI, Kepemimpinan Berkelanjutan Jadi Kunci Capai Target SDG
Hadapi Disrupsi AI, Kepemimpinan Berkelanjutan Jadi Kunci Capai Target SDG
Swasta
Peneliti UI dan Kyoto University Berkolaborasi untuk Ubah Limbah Cair Kelapa Sawit Jadi Energi
Peneliti UI dan Kyoto University Berkolaborasi untuk Ubah Limbah Cair Kelapa Sawit Jadi Energi
LSM/Figur
Kian Dekat dengan Alam, Bantu Bangun Kebiasaan Makan Lebih Sehat
Kian Dekat dengan Alam, Bantu Bangun Kebiasaan Makan Lebih Sehat
Pemerintah
Pemerintah Diminta Susun Mekanisme Penyelesaian Wilayah Masyarakat Adat dengan Area Konsesi
Pemerintah Diminta Susun Mekanisme Penyelesaian Wilayah Masyarakat Adat dengan Area Konsesi
Pemerintah
Hanya 10 dari 516 Masyarakat Adat yang Diakui di Kaltim, Ini Penyebabnya
Hanya 10 dari 516 Masyarakat Adat yang Diakui di Kaltim, Ini Penyebabnya
Pemerintah
Karier Perempuan Sering Terhambat, Khususnya pada Posisi Dewan Direksi
Karier Perempuan Sering Terhambat, Khususnya pada Posisi Dewan Direksi
Pemerintah
Target WHO 2030: Deteksi Wabah Baru Hanya dalam 24 Jam
Target WHO 2030: Deteksi Wabah Baru Hanya dalam 24 Jam
Pemerintah
Perubahan Iklim Ancam Kesehatan Kulit Negara Berpendapatan Rendah
Perubahan Iklim Ancam Kesehatan Kulit Negara Berpendapatan Rendah
Pemerintah
Kerugian Hunian Akibat Bencana Capai 228 Miliar Dolar AS Setiap Tahunnya
Kerugian Hunian Akibat Bencana Capai 228 Miliar Dolar AS Setiap Tahunnya
Pemerintah
Astra Boyong 37 Peserta Binaan ke Trade Expo Indonesia 2026
Astra Boyong 37 Peserta Binaan ke Trade Expo Indonesia 2026
Desa Sejahtera Astra
Dua Tahun 'Water for Banuan', Dampak Nyata Air Bersih Berkelanjutan di Pelosok NTT
Dua Tahun "Water for Banuan", Dampak Nyata Air Bersih Berkelanjutan di Pelosok NTT
LSM/Figur
Kepemimpinan 'Human-Centered' Jadi Kunci Ukur Kesejahteraan Karyawan
Kepemimpinan "Human-Centered" Jadi Kunci Ukur Kesejahteraan Karyawan
Swasta
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
Antisipasi Ancaman Penyakit Pes, RI Perlu Perkuat Pemantauan Tikus
LSM/Figur
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Satelit Ungkap Kota Dunia Alami Penurunan Tanah: Medan dan Bandung Masuk Daftar
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau