Perlu 1 Miliar Hektar untuk Penuhi Janji Iklim

KOMPAS.com - Analisis baru yang dirilis pada Konferensi Para Pihak ke-30 Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim (COP30) di Brasil pada 12 November 2025 mengungkapkan perlu lahan yang sangat besar untuk mencapai target iklim global.

Analisis baru tersebut menyebut negara-negara akan membutuhkan lebih dari satu miliar hektar lahan untuk bisa mewujudkan penghilangan karbon seperti yang dijanjikan.

Para penulis laporan pun memperingatkan bahwa ketergantungan pada proyek-proyek penyerapan karbon berbasis lahan yang luas ini berisiko menggusur masyarakat, merusak ketahanan pangan, dan menunda pengurangan emisi riil karena mengabaikan perlindungan hutan.

The Land Gap 2025 Report yang dipimpin oleh Universitas Melbourne tersebut menunjukkan bahwa alih-alih memprioritaskan perlindungan dan restorasi hutan yang ada, pemerintah justru mengandalkan skema penanaman pohon, bioenergi, dan penangkapan karbon yang tidak realistis untuk mencapai target Net Zero.

Baca juga: Hadapi Triple Planetary Crisis, Uni Eropa Gandeng ASEAN Lestarikan Hutan Mangrove

"Negara-negara mengabaikan perlindungan hutan sebagai pilar utama tujuan iklim mereka," kata Kate Dooley, penulis utama laporan tersebut.

"Beban utang yang besar serta sistem perdagangan dan perpajakan memaksa banyak negara untuk mengeksploitasi hutan hanya agar tetap bertahan. Padahal, hutan yang sehat adalah fondasi sesungguhnya dari ekonomi yang sehat," katanya lagi dikutip dari Down to Earth, Kamis (13/11/2025).

Laporan tersebut kemudian mengidentifikasi dua kesenjangan yang semakin lebar yakni "kesenjangan lahan", area luas yang dibutuhkan untuk penghilangan karbon dan apa yang secara realistis tersedia serta "kesenjangan hutan" yaitu jarak antara komitmen global untuk mengakhiri deforestasi pada tahun 2030 dan kemungkinan hasil dari kebijakan saat ini.

Bahkan di bawah janji yang ada, kerugian tahunan dapat mencapai empat juta hektar hutan pada tahun 2030, dengan 16 juta hektar lainnya terdegradasi.

Selain pendanaan yang tidak memadai, studi tersebut menyalahkan struktur ekonomi global sebagai pendorong hilangnya hutan.

Studi itu menunjuk pada tekanan utang negara, penghindaran pajak, dan aturan perdagangan yang mendorong pertanian dan penebangan skala besar.

"Ancaman terbesar bagi hutan bukanlah kurangnya pendanaan hijau melainkan sistem ekonomi global yang menghargai eksploitasi," kata Rebecca Ray dari Global Development Policy Center di Boston University.

Baca juga: TFFF Resmi Diluncurkan di COP30, Bisakah Lindungi Hutan Tropis Dunia?

Untuk menjembatani kesenjangan tersebut, para penulis mengusulkan reformasi yang menghubungkan ketahanan ekonomi dengan ketahanan ekosistem.

Termasuk di antaranya adalah pengurangan utang untuk memberi negara-negara berkembang ruang fiskal untuk beralih dari deforestasi yang didorong oleh komoditas dan reformasi perpajakan untuk mengekang aliran keuangan gelap dan memperkuat pendapatan publik untuk pembangunan berkelanjutan.

Selain itu juga revisi aturan perdagangan untuk memprioritaskan sistem pangan berkelanjutan dan mata pencaharian petani kecil.

Laporan pun menyimpulkan bahwa jalan menuju Net Zero tidak dapat dipenuhi dengan target lahan yang tidak realistis.

"Hutan adalah infrastruktur garda terdepan untuk planet yang layak huni," tambah Dooley.