KSP: Teknologi Waste to Energy RI Terlambat 20 Tahun

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan, Muhammad Qodari, menyatakan Indonesia sudah tertinggal dalam hal pemanfaatan sampah melalui proyek Waste to Energy (WtE). Hal ini disampaikannya saat membahas program kelistrikan yang tengah dicanangkan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) serta PT PLN (Persero).

Mulanya, Qodari menyebutkan bahwa pemerintah menargetkan sektor energi bisa mendorong pertumbuhan ekonomi 8 persen.

"Saat ini beberapa program yang kami kawal bersama Kementerian ESDM dan PLN yaitu pembangunan pembangkit listrik tenaga mikro hidro dan dedieselisasi, terutama di Jawa, Sulawesi, dan Papua," ujar Qodari di Jakarta Pusat, Rabu (19/11/2025).

Baca juga: DKI Gadang Sunter Jadi Lokasi Waste to Energy, Kelola 2.200 Ton Sampah

Kemudian, pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) terpadu di desa dan sekolah di wilayah 3T atau terdepan, terluar, dan tertinggal di Indonesia terutama Maluku serta Papua.

Ketiga, percepatan pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah melalui WtE untuk mengatasi persoalan sampah perkotaan menjadi energi listrik.

"Terus terang, kemarin waktu rapat di Kemenko Pangan, saya baru dengar bahwa sebetulnya teknologi kita ini terlambat 20 tahun. Sekarang sudah ada mesin-mesin pengolah Waste to Energy yang sangat canggih," jelas dia.

Dahulu, teknologi Waste to Energy tidak 100 persen mengolah sampah lantaran masih meninggalkan residu. Kini, negara maju seperti China, bahkan membangun fasilitas Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) di kompleks permukiman. Namun, masyarakat di sana tak mengeluhkan bau dari sampah di proyek WtE.

Baca juga: RI-Inggris Teken MoU Kurangi Sampah Plastik dan Polusi Laut

"Nah jadi kita sudah ketinggalan, harus dikejar. Salah satu opportunity yang kami buka pada era Pak Prabowo," ucap Qodari.

Adapun sejauh ini, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan. Rencananya, PSEL bakal dibangun di 33 kota, dengan pembangunan awal di 10 kota terlebih dahulu.

Wilayah itu antara lain Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Denpasar, Kabupaten Badung, Kota Bogor, Kabupaten Bogor, Depok, Kota bekasi, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kota dan Kabupaten Semarang.