JAKARTA, KOMPAS.com - Aspek keekonomian masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan limbah popok di Indonesia. Biaya pengolahan limbah popok, khususnya dalam skala kecil, dinilai masih terlalu tinggi dan berpotensi membebani konsumen apabila tidak dikelola dalam ekosistem yang terstruktur.
Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung Pandji Prawisudha, mengatakan berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, biaya pengelolaan limbah popok dalam skala kecil setara dengan harga popok baru.
Jika biaya pengelolaan tersebut dibebankan kepada produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), harga popok di pasaran berpotensi meningkat hingga dua kali lipat.
“Kalau biaya pengelolaan limbahnya dibebankan ke produsen, ujung-ujungnya harga popok bisa naik signifikan,” kata Pandji kepada Kompas.com, Rabu (31/12/2025).
Pandji menjelaskan, tidak semua jenis limbah dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Dalam perspektif bisnis, limbah residu yang dikelola dengan pendekatan konvensional cenderung menjadi cost center, dan bukan sumber keuntungan.
Padahal, menurut dia, pengelolaan limbah popok secara terstruktur sebenarnya dapat mengatasi tantangan keekonomian tersebut. Hal ini karena popok memiliki sejumlah komponen yang masih bernilai ekonomi, seperti serat (fiber) dan plastik.
Namun, kondisi pengelolaan limbah di Indonesia saat ini masih berjalan secara terpisah-pisah. Jenis limbah yang menguntungkan akan terus dikelola, sementara yang tidak menguntungkan kerap ditinggalkan atau berakhir di tempat pembuangan akhir.
“Yang menguntungkan bisa jalan. Yang tidak menguntungkan akhirnya tutup, atau ya dibuang ke satu tempat seperti yang kita lakukan sekarang,” ujar Pandji.
Ia menilai pemerintah seharusnya berperan aktif dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular yang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing unit pengelolaan limbah.
Salah satu caranya melalui mekanisme subsidi silang antara unit yang menghasilkan keuntungan (profit center) dengan unit yang menjadi pusat biaya.
“Perlu dipikirkan siapa yang berhak mendapatkan subsidi lebih besar, misalnya pengelolaan sampah residu, karena unit ini membutuhkan biaya investasi dan operasional yang tinggi,” katanya.
Selain persoalan biaya, pengumpulan dan pemilahan sampah juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan limbah popok. Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada sektor informal, seperti pemulung, dalam proses pengumpulan dan pemilahan sampah.
Pemilahan limbah popok yang tepat dinilai penting untuk mempermudah proses pengolahannya. Popok yang mengandung kotoran dan urin seharusnya tidak tercampur dengan sampah organik atau sampah daur ulang lain yang masih bisa dimanfaatkan.
Menurut Pandji, pengelolaan limbah popok relatif lebih mudah dibandingkan limbah residu lain, seperti tisu bekas, karena popok terdiri atas tiga komponen utama, yakni kotoran, serat, dan plastik.
Selain itu, popok juga mengandung super absorbent polymer yang berfungsi menyerap air dan membuat popok mengembang.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya