Biaya Kelola Limbah Setara Beli Popok Baru, Padahal Fibernya Punya Banyak Potensi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aspek keekonomian masih menjadi tantangan utama dalam pengelolaan limbah popok di Indonesia. Biaya pengolahan limbah popok, khususnya dalam skala kecil, dinilai masih terlalu tinggi dan berpotensi membebani konsumen apabila tidak dikelola dalam ekosistem yang terstruktur.

Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung Pandji Prawisudha, mengatakan berdasarkan perhitungan yang dilakukannya, biaya pengelolaan limbah popok dalam skala kecil setara dengan harga popok baru.

Jika biaya pengelolaan tersebut dibebankan kepada produsen melalui skema Extended Producer Responsibility (EPR), harga popok di pasaran berpotensi meningkat hingga dua kali lipat.

“Kalau biaya pengelolaan limbahnya dibebankan ke produsen, ujung-ujungnya harga popok bisa naik signifikan,” kata Pandji kepada Kompas.com, Rabu (31/12/2025).

Pandji menjelaskan, tidak semua jenis limbah dapat menghasilkan keuntungan secara ekonomi. Dalam perspektif bisnis, limbah residu yang dikelola dengan pendekatan konvensional cenderung menjadi cost center, dan bukan sumber keuntungan.

Padahal, menurut dia, pengelolaan limbah popok secara terstruktur sebenarnya dapat mengatasi tantangan keekonomian tersebut. Hal ini karena popok memiliki sejumlah komponen yang masih bernilai ekonomi, seperti serat (fiber) dan plastik.

Namun, kondisi pengelolaan limbah di Indonesia saat ini masih berjalan secara terpisah-pisah. Jenis limbah yang menguntungkan akan terus dikelola, sementara yang tidak menguntungkan kerap ditinggalkan atau berakhir di tempat pembuangan akhir.

“Yang menguntungkan bisa jalan. Yang tidak menguntungkan akhirnya tutup, atau ya dibuang ke satu tempat seperti yang kita lakukan sekarang,” ujar Pandji.

Ia menilai pemerintah seharusnya berperan aktif dalam membangun ekosistem ekonomi sirkular yang mempertimbangkan kebutuhan masing-masing unit pengelolaan limbah.

Salah satu caranya melalui mekanisme subsidi silang antara unit yang menghasilkan keuntungan (profit center) dengan unit yang menjadi pusat biaya.

“Perlu dipikirkan siapa yang berhak mendapatkan subsidi lebih besar, misalnya pengelolaan sampah residu, karena unit ini membutuhkan biaya investasi dan operasional yang tinggi,” katanya.

Selain persoalan biaya, pengumpulan dan pemilahan sampah juga menjadi tantangan besar dalam pengelolaan limbah popok. Indonesia hingga kini masih sangat bergantung pada sektor informal, seperti pemulung, dalam proses pengumpulan dan pemilahan sampah.

Mudah Diolah

Pemilahan limbah popok yang tepat dinilai penting untuk mempermudah proses pengolahannya. Popok yang mengandung kotoran dan urin seharusnya tidak tercampur dengan sampah organik atau sampah daur ulang lain yang masih bisa dimanfaatkan.

Menurut Pandji, pengelolaan limbah popok relatif lebih mudah dibandingkan limbah residu lain, seperti tisu bekas, karena popok terdiri atas tiga komponen utama, yakni kotoran, serat, dan plastik.

Selain itu, popok juga mengandung super absorbent polymer yang berfungsi menyerap air dan membuat popok mengembang.

Namun, kondisi persampahan di Indonesia yang masih tercampur membuat limbah popok sering berada dalam kondisi basah. Kandungan air ini menjadi tantangan tersendiri dalam proses pengolahan.

Pandji mengungkapkan, ITB telah mengembangkan teknologi termo-mekanis yang mampu mengekstraksi plastik dan serat dari limbah popok. Plastik hasil pemilahan diarahkan untuk didaur ulang, sementara seratnya dimanfaatkan sebagai bahan penyerap air untuk produk baru atau sebagai material pengisi bangunan.

“Serat ini bisa memperkuat struktur batako tanpa menambah beratnya. Bahkan, sudah kami coba juga untuk bahan baku kertas,” kata dia.

Menurut Pandji, serat dari limbah popok memiliki potensi besar karena jenis serat tersebut tidak banyak ditemukan pada sumber serat alami di Indonesia.

“Secara umum, serat ini tidak terkandung dalam pohon-pohon di Indonesia, sehingga sangat menarik untuk dimanfaatkan dalam berbagai produk,” ujarnya.

Bernilai Rendah

Sebelumnya, Direktur Pengurangan Sampah dan Pengembangan Ekonomi Sirkular Kementerian Lingkungan Hidup, Agus Rusly, mengatakan terdapat sejumlah jenis sampah yang selama ini dikategorikan sebagai residu karena nilai ekonominya sangat rendah.

Sampah residu adalah jenis sampah yang biaya pengumpulannya lebih mahal dibandingkan harga jualnya, sehingga tidak diminati oleh offtaker. Namun, Agus menyebutkan popok kini mulai keluar dari kategori tersebut di sejumlah daerah.

“Popok tadinya kita kategorikan sebagai residu. Tapi beberapa bulan terakhir saya bertemu dengan perusahaan yang justru memanfaatkan popok, pembalut, termasuk popok dewasa. Itu dicari dan bukan lagi masuk kategori residu,” kata Agus dalam sebuah webinar, Jumat (26/9/2025).

Agus menambahkan, jenis sampah lain seperti styrofoam juga pernah dianggap sulit diolah, tetapi kini mulai banyak dicari. Sebaliknya, sampah multilayer dari kemasan permen, kopi, mie instan, serta kemasan sabun yang mengandung aluminium foil masih sulit didaur ulang, terutama di daerah di luar Jakarta.

Karena itu, Kementerian Lingkungan Hidup mendorong produsen untuk mendesain kemasan yang lebih mudah didaur ulang atau mengambil kembali kemasan produk pascakonsumsi.

“Sampah plastik bernilai rendah masih menjadi tantangan berat. Misalnya kantong plastik, harganya hanya sekitar Rp 250 sampai Rp 500 per kilogram, padahal satu kilogram setara dengan sekitar 100 lembar plastik,” ujar Agus.

Menurut dia, kondisi serupa juga terjadi pada kemasan mie instan yang harganya sekitar Rp 500 per kilogram atau setara dengan 500 lembar plastik, sehingga secara ekonomi tidak menarik bagi pelaku pengelolaan sampah.