Sebelum Terbakar Revolusi Biodiesel

BERJARAK satu bulanan dari pernyataan Presiden Prabowo Subianto tentang "Papua pun harus ditanam kelapa sawit", program biodiesel B50 ditunda.

Tapak-tapak "revolusi energi" dengan kelapa sawit sebagai tulang punggung mencuat tahun 2015 silam. Di tahun pertama Pemerintahan Joko Widodo itu, negeri kita ganti persneling ke gigi dua dalam menggunakan bahan bakar nabati (BBN) dari kelapa sawit.

Sepuluh tahun kemudian (2025), Indonesia telah menjalankan program B40. Program ini mencampurkan 40 persen biodisel (energi terbarukan) dengan 60 persen solar (energi fosil dan tak terbarukan).

Sebetulnya program "mix energy" ini telah dirintis sejak masa Susilo Bambang Yudhoyono. Rentetan progresivitas program biodiesel dimulai dari B10 (2006), lalu B15 (2015), B20 (2018), B30 (2020), B35 (2023) hingga B40 (2025).

Di akhir 2025, dengan bangga Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Eniya Listiani Dewi menegaskan, jika program biodiesel Indonesia adalah yang tertinggi di dunia.

"Tidak ada contohnya di dunia". Sebuah pengumuman bahwa Indonesia paling progresif--dengan begitu paling revolusioner--dalam memanfaatkan kelapa sawit untuk menekan laju penggunaan energi fosil yang mengotori atmosfer.

Baca juga: Pencabutan Izin, Pengakuan Dosa, dan Urgensi Reformasi Total

Apalagi lewat B40, pemerintah mengklaim keberhasilan menurunkan emisi sebesar 27,18 juta ton CO2.

Foreign Agricultural Service United States Department of Agriculture (USDA) per 2024-2025 mencatat, Indonesia adalah negara dengan penghasil kelapa sawit terbesar di dunia.

Produksi Indonesia menembus 46 juta ton per tahun, alias dua kali lipat dari volume produksi Malaysia. Data ini menghasut pemerintah untuk lebih menggenjot program biodiesel.

Dalam acara "Investor Daily Summit", 10 Oktober 2025, Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia menyebut program biodiesel telah menghemat devisa sebesar 40,71 miliar dolar AS atau Rp 675 triliun antara 2020-2025.

Saya mengecek klaim itu dengan pemberitaan sejumlah media yang bersumber dari laporan tahunan Kementerian ESDM. Ternyata besar devisa yang sanggup dihemat jauh lebih besar, yaitu menembus Rp 868,74 triliun.

Rinciannya, program B30 tahun 2020 menghemat Rp 38,31 triliun. Setahun kemudian (2021) jadi Rp 66,54 triliun dan Rp 122 triliun (2022).

Pada 2023, saat program B35 dilaksanakan, devisa yang dapat dihemat Rp 120,54 triliun, lalu Rp 147,50 triliun (2024). Sementara program B40 di tahun 2025 menghemat devisa Rp 147 triliun.

Kelapa sawit memiliki sedikitnya tiga peran bagi Indonesia: Diekspor ke mancanegara, memasok kebutuhan minyak goreng domestik serta menyokong habis program biodiesel.

Tiga peran ini menerbitkan dilema. Ada sisi ekonomi serta lingkungan yang bertaut--dan tak mungkin diabaikan.

Program biodiesel rakus CPO atau crude palm oil (minyak sawit mentah). Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyebut, program B35 butuh sekitar 12 juta ton CPO. Kebutuhan itu bertambah jadi 14 juta ton CPO (B40).

Belum lagi untuk kebutuhan pangan, termasuk minyak goreng, yang menembus 10,2 juta ton. Dua hal itu mengharuskan penambahan produksi CPO.

Jika intensifikasi produksi tak dapat dijangkau, cara paling gampang adalah ekspansi dengan membuka lahan baru.

Baca juga: Banjir dan Longsor: Bangkit dari Dua Lapis Kelemahan

Secara global, analisa lanskap global dari World Resources Institute menunjukkan, antara 2001-2015 sebanyak 10,5 juta hektare hutan beralih menjadi perkebunan kelapa sawit.

Deforestasi adalah bahaya laten yang mencekam dan terus mengintai negeri kita. Di masa kolonialisme Belanda, sekitar tahun 1901, sebanyak 84 persen Indonesia merupakan areal hutan luas. Angka itu tinggal 54 persen di tahun pertama Pemerintahan Joko Widodo (2015).

Tobias Ehrlich (2021) menyatakan, antara 1990-2015, hampir seperempat luas hutan di negeri kita terdeforestasi. Setiap menit di tahun 2014 dan 2015, hutan seluas dua kali lapangan sepak bola standar FIFA hilang.

Penelitian Tobias Ehrlich juga menemukan bahwa perkebunan kelapa sawit ternyata menjadi salah satu penyebab utama deforestasi. Perkebunan kelapa sawit sempat merambah hutan seluas 120.000 kilometer persegi atau 3,3 kali luas Taiwan.

Brutal dan ugal-ugalan. Jadi, kita tak perlu kaget dengan data berikut. Jika luasan deforestasi hutan tropis secara global diibaratkan sebagai sebuah negara, ia akan menduduki peringkat ketiga yang memuncratkan emisi setara karbon dioksida. Ini cuma kalah buruk dari emisi karbon yang ditumpahkan oleh China dan Amerika Serikat (wri-indonesia.org).

Sawit Watch dan koalisi masyarakat sipil telah membunyikan alarm lampu merah. Dengan mengkaji daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, ditemukan bahwa Sumatera telah defisit ekologis.

Di Sumatera, tutupan sawit telah meloncat hingga 10,70 juta hektare. Lebih tinggi dari batas ekologis sebesar 10,69 juta hektare. Padahal, kebutuhan ideal lahan sawit di Sumatera hanya 1,53 juta hektare.

Demikian juga secara nasional. Luas perkebunan sawit melesat jadi 25,33 juta hektare hingga tahun 2024. Itu jauh di atas daya dukung dan daya tampung lingkungan yang cuma 18,15 juta hektare.

Ketika batas ekologi dilampaui, bukan kebetulan jika banjir parah di Aceh menerjang lanskap yang di dalamnya terdapat 231.095 hektare kelapa sawit. Begitu juga di Mandailing Natal, Sumatera Utara dan Pesisir Selatan, Sumatera Barat.

Banjir dan longsor yang menelan lebih dari 1.100 jiwa serta ratusan lagi hilang terjadi karena multifaktor. Perkebunan kelapa sawit yang merebut fungsi hutan alam diduga menjadi salah satu penyebab banjir Sumatera.

Faktor lainnya ditengarai karena aktivitas pertambangan, pembalakan liar dan lain-lain.

Baca juga: Guru Besar yang Tidak Besar

Namun, satu hal yang pasti: Hutan di Sumatera lenyap. Setiap hari sebanyak 100 hektare hutan di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat hilang selama tiga dekade (Kompas.id, 12 Desember 2025).

Dengan peran strategisnya, kelapa sawit adalah komoditas penting yang menopang ekonomi Indonesia. Karena itu saya tetap waswas.

Mungkinkah pemerintahan Prabowo dapat meredam godaan untuk tidak ekspansi lahan sawit, terutama ke Papua? Terlebih pemerintah berulang kali menyatakan berambisi menggeber program biodiesel.

Penerapan B50 butuh CPO yang jauh lebih besar. Dan itu sangat berbahaya buat lingkungan karena sangat memerlukan lahan baru.

Kementerian ESDM menghitung program B50 butuh lahan baru seluas 2,3 juta hektare atau empat kali pulau Bali. Sementara program B100 butuh 35,9 juta ton kelapa sawit serta tambahan lahan seluas 4,6 juta hektare.

Ternyata kebutuhan atas lahan kelapa sawit untuk "revolusi energi" ini bersifat eksponensial. Di titik ini, pemerintah seyogianya mengevaluasi program biodiesel tersebut. Revolusi energi yang membawa mudharat untuk lingkungan dan manusia, bukan pilihan tepat.

Tahun 2026 ini Indonesia menunda penerapan B50. Tak pelak ini kabar gembira. Ketimbang ekspansi lahan untuk perkebunan kelapa sawit lebih baik menoleh pada intensifikasi.

Rasanya data berikut sulit dibantah. Pada 2021, luas perkebunan sawit sebesar 14,62 juta hektare menghasilkan 45,12 juta ton.

Pada 2022, produksi cuma naik jadi 46,82 juta ton (15,34 juta hektare). Setahun berselang angka produksi menjadi 47,08 juta ton (15,93 juta hektare), alias cuma naik 0,57 persen. Pada 2024, data GAPKI menunjukkan, produksi naik jadi 48,16 juta ton.

Sejauh ini, rata-rata produktivitas sawit dari perkebunan rakyat, swasta serta BUMN berkisar antara 2,5 ton CPO hingga 3,6 ton CPO per hektare (Gapki.id, 14/3/2024).

Untuk tetap menjadi andalan devisa negara (menghasilkan Rp 440 triliun pada 2024) dan penopang revolusi energi (biodiesel), negeri kita seyogianya mengurus masalah intensifikasi dalam budidaya kelapa sawit.

Ini adalah wilayah teknokratik yang mestinya lebih membetot perhatian dibandingkan kerja politik yang acap kali menghasut negara untuk tidak peduli pada lingkungan dan keberlanjutannya.