Kapasitas PLTG Dunia Diproyeksikan Melonjak

KOMPAS.com - Kapasitas pembangkit listrik tenaga gas (PLTG) diproyeksikan melonjak, berdasarkan laporan Global Energy Monitor (GEM). Pertumbuhan signifikan yang dipimpin oleh Amerika Serikat ini didorong oleh permintaan industri kecerdasan buatan (AI atau Artificial Intelligence).

Menurut data tersebut, Amerika Serikat melipatgandakan kapasitas pembangkit listrik bertenaga gas dalam rencana pengembangan sepanjang tahun 2025, hingga mencapai total 252 gigawatt (GW).

Baca juga: 

• Australia Tunda Penutupan Pembangkit Listrik Batu Bara Terbesar hingga 2029
• Trump Tarik Amerika Serikat dari PBB, Pendanaan Organisasi Lingkungan Dihentikan

Jumlah ini mencakup hampir 25 persen dari total rencana pengembangan dunia, dengan lebih dari sepertiganya ditujukan untuk mengaliri listrik langsung ke pusat data dan memenuhi permintaan energi AI, dilansir dari Edie, Jumat (31/1/2026).

Jika setiap proyek yang telah diumumkan, yang masuk dalam tahap pra-konstruksi dan tahap konstruksi tetap berjalan, kapasitas gas Amerika Serikat akan tumbuh hampir 50 persen.

Texas menyumbang sepertiga dari seluruh pembangunan tersebut, lebih besar daripada gabungan tujuh negara bagian berikutnya.

Kendati demikian, pertumbuhan signifikan pembangkit listrik ini juga membawa konsekuensi lain yakni menyebabkan bertambahnya pula emisi karbon dioksida (CO2).

Proyek-proyek ini secara kolektif akan menyebabkan sekitar 12,1 miliar ton emisi karbon dioksida selama masa pakainya. Angka ini setara dengan dua kali lipat emisi tahunan saat ini dari semua sumber di Amerika Serikat.

Baca juga:

• Era Trump, AS Hapus Referensi dan Sensor Data Krisis Iklim
• Trump Pertanyakan Pemanasan Global di Saat AS Dilanda Badai Musim Dingin, Para Ilmuwan Beri Penjelasan

Kapasitas PLTG diprediksi melonjak

Rencana pembangunan juga terjadi di China, Vietnam, Brasil, dan Irak

SHUTTERSTOCK/HA-NU-MAN Pertumbuhan PLTG di Amerika Serikat dinilai mengancam target net zero. Proyek PLTG juga dipertanyakan ketahanannya terhadap krisis iklim.

Amerika Serikat tidak sendirian dalam tren ini. China, Vietnam, Brasil, dan Irak semuanya mengumumkan rencana pembangunan besar-besaran pembangkit listrik tenaga gas masa depan sepanjang tahun 2025.

Selain itu, Arab Saudi juga memimpin dunia dalam hal kapasitas pembangkit listrik tenaga gas yang saat ini tengah berada dalam tahap konstruksi.

Secara global, kapasitas pembangkit listrik bertenaga gas yang sedang dalam tahap pengembangan naik sebesar 31 persen pada tahun 2025, dengan total mencapai 1.047 GW.

Jika seluruh kapasitas yang direncanakan tersebut mulai beroperasi pada tahun 2026, tahun ini akan menjadi rekor baru bagi kapasitas tambahan terkini. Rekor sebelumnya tercipta pada tahun 2002.

Lebih lanjut, laporan ini juga mempertanyakan apakah infrastruktur pembangkit listrik tenaga gas yang di bangun di Amerika Serikat mampu bertahan menghadapi iklim yang semakin tidak menentu dan merusak.

Baca juga: Ekspansi Pembangkit Listrik Gas Dikhawatirkan Bikin Energi Terbarukan Jalan di Tempat

Badai Fern baru-baru ini mengakibatkan salju dan es yang melumpuhkan infrastruktur di lebih dari selusin negara bagian Amerika Serikat.

Badai ini dilaporkan telah menyebabkan kerugian ekonomi hingga 100 miliar dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 1.667,3 triliun) dan kerugian asuransi sebesar 15 miliar dollar Amerika Serikat (sekitar Rp 251,6 triliun).

Bank of America memperingatkan bahwa peristiwa ini dapat menurunkan PDB (produk domestik bruto) kuartal pertama (Q1) Amerika Serikat hingga sebesar 1,5 persen.

Selama Badai, 15 GW pembangkit listrik berbahan bakar fosil mengalami kegagalan dan mati di seluruh Jaringan PJM, organisasi transmisi listrik regional terbesar di Amerika Serikat.

Jenny Martos, manajer proyek untuk Global Oil and Gas Plant Tracker mengungkapkan, Amerika Serikat sedang bertaruh dua kali lipat pada tenaga gas dengan mengorbankan transisi energi.

Sementara itu, ada risiko bahwa kapasitas tersebut dapat menghalangi komitmen target net zero.

Baca juga: AS Keluar dari UNFCCC, PBB Ingatkan Dampak Kebijakan Trump