Hujan Ekstrem Makin Meningkat, Jawa Barat Berpotensi Paling Rentan Bencana

Pembangunan perparah krisis ekologis Jawa Barat

Sebelumnya, pakar ekologi politik dari IPB University, Arya Hadi Dharmawan mengatakan, tekanan dari pembangunan yang semakin masif memperparah krisis ekologis di Jawa Barat.

Menurut Arya, krisis ekologis di Jawa Barat tidak bisa disamaratakan untuk setiap daerah. Masing-masing daerah di provinsi tersebut mempunyai karakteristik ekosistem yang berbeda-beda.

Di wilayah utara Jawa Barat, kata Arya, krisis ekologis disebabkan alih fungsi lahan. Bahkan, wilayah utara menjadi wilayah yang menghadapi tekanan terberat dari pembangunan.

Wilayah utara disebut menjadi arena "tarik-menarik" antara pembangunan infrastruktur, industri, serta sektor pertanian. Kondisi ini diperburuk dengan adanya ancaman abrasi laut dan penurunan muka tanah.

“Alih fungsi lahan di wilayah utara mencapai sekitar 2.000 hektar per tahun untuk jalan tol, kawasan industri, hingga pusat perbelanjaan. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi Jabar,” ujar Arya, dilansir dari laman resmi IPB.

Di wilayah tengah, terutama Bandung Raya, krisis ekologis disebabkan deforestasi di kawasan hulu. Sementara itu, kawasan hilirnya, krisis ekologisnya dipicu urbanisasi, yang mana semakin padatnya populasi penduduk menyebabkan perluasan area permukiman.

Di wilayah selatan, krisis ekologis juga sudah mengkhawatirkan. Khususnya, di kawasan daerah aliran sungai (DAS). Ia mencontohkan kondisi DAS Citanduy yang membentang dari Gunung Sawal hingga pesisir selatan Jawa Barat.

Baca juga: Hujan Ekstrem Bikin Jakarta Dikepung Banjir, Pakar Ingatkan RTH Perlu Dikaji Ulang

DOK TAGANA PANGANDARAN Permukiman di Kecamatan Kalipucang terendam air usai Sungai Citanduy meluap, Selasa (11/11/2035). Jawa Barat menjadi provinsi dengan potensi bencana hidrometeorologi tertinggi. Disusul kemudian, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Di wilayah barat, krisis ekologis disebabkan tekanan dari pembangunan permukiman untuk menampung lonjakan jumlah penduduk. Berbatasan dengan DKI Jakarta, wilayah barat  menjadi tempat tinggal bagi penduduk penglaju yang bekerja ke ibukota.

Saat ini, jumlah penduduk Jabar mencapai 50 juta jiwa, dengan kawasan Bogor, Depok, dan Bekasi (Bodebek) menjadi wilayah yang tingkat kepadatannya ekstrem.

Dampaknya, wilayah barat menghadapi tidak hanya krisis ekologis, tapi juga permasalahan, seperti sengketa lahan, peningkatan kasus kriminalitas, hingga konflik sosial-ekonomi lainnya.

Di sisi lain, sejumlah DAS utama di Jabar, seperti Citarum, Ciliwung, Cisadane, dan Cimanuk, telah mengalami pencemaran berat dan sedimentasi.

“Risikonya jelas, banjir di wilayah hilir dan kekeringan di wilayah hulu,” tutur Arya.

Ia menggarisbawahi pentingnya penyelarasan data ekologis lintas wilayah dan lintas lembaga. Ketidaksinkronan data berpotensi melahirkan kebijakan yang keliru.

“Data yang tidak presisi akan menghasilkan kebijakan yang tidak presisi pula. Inilah yang kami sebut sebagai policy blindness atau kebijakan yang buta,” ucapnya.

Baca juga: Panas Ekstrem Berlipat Ganda pada 2050, Indonesia Bisa Terdampak