Pemerintah Targetkan Aturan Turunan Nilai Ekonomi Karbon Terbit Maret 2026

KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan peraturan turunan terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) rampung pada Maret 2026. Tujuannya memberikan kepastian hukum dan menjaga momentum pasar karbon, melalui Peraturan Menteri (Permen) sektoral. 

Hal ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan (Zulhas), melalui Rapat Koordinasi Terbatas Pengarah NEK dalam rangka percepatan implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Instrumen NEK dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca Nasional.

Baca juga: 

• KKP Targetkan Perdagangan Karbon Biru Dimulai 2027
• Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia

"Pemerintah menegaskan komitmen untuk mendorong perdagangan karbon berintegritas tinggi dengan tata kelola yang transparan dan akuntabel guna memperkuat kepercayaan pasar," ungkap Zulhas dalam keterangannya, Jumat (27/2/2026).

Aturan turunan NEK ditargetkan rampung Maret 2026

Masa transisi akan diatur agar proyek berlanjut 

KOMPAS.com/ZINTAN Menko Bidang Pangan, Zulkifli Hasan menjelaskan terkait sampah, Rabu (25/2/2026). Pemerintah menargetkan peraturnan turunan terkait Nilai Ekonomi Karbon (NEK) segera selesai untuk memberikan kepastian pasar karbon.

Zulhas turut menyoroti percepatan penyelesaian peraturan turunan, pengaturan masa transisi proyek karbon, serta pembangunan Sistem Registri Unit Karbon (SRUK).

SRUK yang dibangun Kementerian Lingkungan Hidup bersama Otoritas Jasa Keuangan dan Tim Pelaksana Komrah ditargetkan bisa diuji coba pada akhir Maret 2026.

Zulhas menambahkan, masa transisi juga diatur untuk memastikan proyek yang telah berjalan tetap berlanjut tanpa hambatan.

"Dalam skema baru, persetujuan dan transaksi karbon dilakukan melalui regulasi sektoral dan sistem registri terintegrasi. Mekanisme Mutual Recognition Agreement tidak lagi diperlukan, tanpa mengurangi standar integritas dan kepastian hukum," jelas dia.

Pemerintah juga menargetkan perdagangan karbon nasional mulai berlangsung pada awal Juli 2026.

Baca juga:

• Survei Ungkap Pasar Karbon Sukarela Diprediksi Tumbuh Pesat
• Kata Menko Pangan Zulhas, Kunci Ketahanan Pangan adalah AI dan Sensor

Sebagai informasi, Presiden Prabowo Subianto meneken Perpres Nomor 110 Tahun 2025, 10 Oktober 2025. Menandai kebangkitan ekosistem pasar karbon di dalam negeri.

Regulasi ini memperkuat posisi Indonesia di pasar karbon global dengan mengakui unit karbon non-Sertifikat Pengurang Emisi Gas Rumah Kaca (non-SPE GRK) yang mengikuti standar internasional seperti Verra dan Gold Standard.

Dilaporkan Kompas.com, Jumat (16/10/2025), Perpres 110/2025 memberikan kepastian hukum bagi investor di sektor berbasis alam atau Nature-Based Solutions (NBS).

Dengan regulasi yang jelas, risiko ketidakpastian dinilai menurun dan minat investasi proyek hijau di Indonesia diperkirakan naik signifikan.

Perpres tersebut memungkinkan perdagangan karbon lintas negara, sejalan dengan Artikel 6 Perjanjian Paris. Hal itu membuka peluang ekspor kredit karbon, terutama dari proyek-proyek berbasis alam, ke negara dan perusahaan yang memiliki komitmen terhadap keberlanjutan.

Di samping itu, proyek karbon bersertifikasi internasional biasanya mensyaratkan adanya manfaat sosial dan lingkungan bagi komunitas sekitar.

Termasuk hak masyarakat adat, pembagian keuntungan yang adil, dan kesejahteraan lokal yang ikut terdongkrak.

Baca juga:

• Zulhas: Banyak Investor Antre untuk Kelola Sampah tapi Terkendala Aturan
• Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim

Aturan turunan Kementerian Kehutanan

Diberitakan sebelumnya, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) menggodok empat regulasi untuk mendorong tata kelola pasar karbon internasional. 

"Langkah ini memastikan sistem yang kredibel, transparan, dan inklusif,” jelas Wakil Menteri Kehutanan, Rohmat Marzuki, Rabu (12/11/2025).

Rohmat menjelaskan, regulasi tersebut mencakup revisi Peraturan Menteri (Permen) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Tata Cara Perdagangan Karbon Sektor kehutanan.

Kemudian, Permen Nomor 8 Tahun 2021 tentang Zonasi Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan pada Kawasan Hutan Lindung dan Produksi.

Ada pula revisi Permen Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Terakhir, menyusun peraturan baru tentang pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi.

Menurut Rohmat, keempat aturan turunan tersebut menjadi pondasi hukum utama dalam implementasi Nilai Ekonomi Karbon (NEK) sektor kehutanan.

“Perpres ini menandai babak baru di mana manfaat pasar karbon tak hanya menopang target iklim nasional, tetapi juga memberi dampak langsung bagi masyarakat pengelola hutan,” beber dia.