JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, proyek Waste to Energy (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/PSEL/WtE) hanya menyelesaikan 20 persen sampah di dalam negeri. Fasilitas ini diproyeksikan bisa mengolah 1.000 ton sampah perkotaan per harinya.
"Memang PSEL efektif untuk memusnahkan sampah di kota-kota besar, tetapi ini baru menyelesaikan 20 persen. Diperlukan solusi teknologi untuk kabupaten/kota sampai kecamatan dengan timbunan sampah yang lebih kecil," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah di Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).
Baca juga:
Zulhas lantas meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membantu mengatasi persoalan limbah nasional melalui inovasi teknologi.
Di samping itu, pemerintah daerah (pemda) dengan produksi sampah di bawah 1.000 ton harus mengelola limbahnya secara mandiri.
"Pemerintah daerah tentu harus memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk melakukan transformasi pengelolaan sampah melalui pembuatan regulasi, penyediaan sarana prasarana, edukasi, pendanaan, dan penegakan hukum," tutur Zulhas.
Belum lagi, potensi tambahan sampah organik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga saat ini masih terus dibangun di berbagai wilayah.
Dalam kesempatan yang sama, Zulhas turut menekankan penghentian praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) tahun ini. Pasalnya, hampir seluruh kabupaten/kota saat ini berada dalam kondisi darurat sampah.
"Kami di Kemenko (Bidang Pangan) sudah beberapa kali rapat koordinasi mengundang kementerian/lembaga yang terkait. Harus ada solusi, tentu dengan prinsip seek and care mau tidak mau, Pak Menteri (Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq) harus ada tindakan yang tegas," jelas dia.
Baca juga:
Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Proyek Waste to Energy baru menyelesaikan 20 persen permasalahan sampah di Indonesia menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) rencananya akan memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek WtE pada Maret 2026.
Sejauh ini, sebanyak 24 perusahaan terpilih dari 200 entitas yang masuk Daftar Penyedia Teknologi (DPT) tender Danantara. Perusahaan itu antara lain berasal dari China, Perancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong.
“Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender WtE kami wajibkan untuk membentuk konsorsium. Adanya konsorsium ini kami harapkan bisa memberikan transfer teknologi dengan perusahaan lokal atau pemda,” kata Lead of Waste to Energy Danantara Indonesia, Fadli Rahman dalam keterangannya, Jumat (13/02/2026).
Fadli menyampaikan, tahap pertama proyek WtE yang dikelola Danantara Indonesia difokuskan di Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta. Kota tersebut dinilai paling siap secara administratif dengan krisis timbulan sampah.
Danantara Indonesia telah meninjau setiap perusahaan penyedia teknologi. Kendati demikian, Fadli menegaskan, PSEL bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor terkait penanganan sampah perkotaan.
“Kami juga ingin memastikan bahwa terjadinya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” jelas dia.
Proyek PSEL di 33 kota di seluruh Indonesia sendiri membutuhkan investasi mencapai Rp 91 triliun. Pada tahap awal, fasilitas PSEL bakal dibangun di Bogor, Denpasar, Yogyakarta, dan Bekasi karena sudah siap.
Danantara memastikan, teknologi yang digunaka lebih canggih dibandingkan 80 persen teknologi serupa yang diterapkan di China. Diketahui, China adalah salah satu negara yang sukses menjalankan program WtE.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya