Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia

Kompas.com, 26 Februari 2026, 12:19 WIB
Zintan Prihatini,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan atau Zulhas mengatakan, proyek Waste to Energy (Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik/PSEL/WtE) hanya menyelesaikan 20 persen sampah di dalam negeri. Fasilitas ini diproyeksikan bisa mengolah 1.000 ton sampah perkotaan per harinya.

"Memang PSEL efektif untuk memusnahkan sampah di kota-kota besar, tetapi ini baru menyelesaikan 20 persen. Diperlukan solusi teknologi untuk kabupaten/kota sampai kecamatan dengan timbunan sampah yang lebih kecil," kata Zulhas dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengelolaan Sampah di Jakarta Selatan, Rabu (25/2/2026).

Baca juga:

Zulhas lantas meminta Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) membantu mengatasi persoalan limbah nasional melalui inovasi teknologi.

Di samping itu, pemerintah daerah (pemda) dengan produksi sampah di bawah 1.000 ton harus mengelola limbahnya secara mandiri.

"Pemerintah daerah tentu harus memiliki semangat dan komitmen yang kuat untuk melakukan transformasi pengelolaan sampah melalui pembuatan regulasi, penyediaan sarana prasarana, edukasi, pendanaan, dan penegakan hukum," tutur Zulhas.

Belum lagi, potensi tambahan sampah organik program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan puluhan ribu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang hingga saat ini masih terus dibangun di berbagai wilayah.

Zulhas sebut WtE selesaikan 20 persen sampah di Indonesia

Imbau masyarakat hentikan open dumping

Dalam kesempatan yang sama, Zulhas turut menekankan penghentian praktik open dumping di tempat pemrosesan akhir (TPA) tahun ini. Pasalnya, hampir seluruh kabupaten/kota saat ini berada dalam kondisi darurat sampah.

"Kami di Kemenko (Bidang Pangan) sudah beberapa kali rapat koordinasi mengundang kementerian/lembaga yang terkait. Harus ada solusi, tentu dengan prinsip seek and care mau tidak mau, Pak Menteri (Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq) harus ada tindakan yang tegas," jelas dia.

Baca juga:

WtE Danantara bakal dibangun Maret 2026

Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Proyek Waste to Energy baru menyelesaikan 20 persen permasalahan sampah di Indonesia menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.KOMPAS.COM/Muchamad Dafi Yusuf Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Jatibarang, Kota Semarang, Jawa Tengah. Proyek Waste to Energy baru menyelesaikan 20 persen permasalahan sampah di Indonesia menurut Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan.

Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) rencananya akan memulai groundbreaking atau peletakan batu pertama proyek WtE pada Maret 2026.

Sejauh ini, sebanyak 24 perusahaan terpilih dari 200 entitas yang masuk Daftar Penyedia Teknologi (DPT) tender Danantara. Perusahaan itu antara lain berasal dari China, Perancis, Jepang, Singapura, dan Hong Kong.

“Perusahaan-perusahaan yang mengikuti tender WtE kami wajibkan untuk membentuk konsorsium. Adanya konsorsium ini kami harapkan bisa memberikan transfer teknologi dengan perusahaan lokal atau pemda,” kata Lead of Waste to Energy Danantara Indonesia, Fadli Rahman dalam keterangannya, Jumat (13/02/2026).

Fadli menyampaikan, tahap pertama proyek WtE yang dikelola Danantara Indonesia difokuskan di Bali, Bogor, Bekasi, dan Yogyakarta. Kota tersebut dinilai paling siap secara administratif dengan krisis timbulan sampah.

Danantara Indonesia telah meninjau setiap perusahaan penyedia teknologi. Kendati demikian, Fadli menegaskan, PSEL bukan sekadar proyek teknologi, melainkan bagian dari kebijakan publik lintas sektor terkait penanganan sampah perkotaan.

“Kami juga ingin memastikan bahwa terjadinya tata kelola yang kuat sejak hulu, termasuk proses pemilihan Badan Usaha Pelaksana Proyek (BUPP) PSEL yang transparan dan berbasis mitigasi risiko,” jelas dia.

Proyek PSEL di 33 kota di seluruh Indonesia sendiri membutuhkan investasi mencapai Rp 91 triliun. Pada tahap awal, fasilitas PSEL bakal dibangun di Bogor, Denpasar, Yogyakarta, dan Bekasi karena sudah siap. 

Danantara memastikan, teknologi yang digunaka  lebih canggih dibandingkan 80 persen teknologi serupa yang diterapkan di China. Diketahui, China adalah salah satu negara yang sukses menjalankan program WtE.

Baca juga:

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
PLTM Kukusan 2 di Lampung Beroperasi, Produksi Listrik 35,02 GWh per Tahun
PLTM Kukusan 2 di Lampung Beroperasi, Produksi Listrik 35,02 GWh per Tahun
Swasta
Transisi Energi Indonesia Hadapi Tantangan AI dan Data Center, PLTP Perlu Modernisasi Sistem
Transisi Energi Indonesia Hadapi Tantangan AI dan Data Center, PLTP Perlu Modernisasi Sistem
Swasta
Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia
Zulhas Sebut Proyek WtE Hanya Selesaikan 20 Persen Sampah di Indonesia
Pemerintah
Ilmuwan Temukan Spesies Tokek Baru di Cagar Alam Kamboja
Ilmuwan Temukan Spesies Tokek Baru di Cagar Alam Kamboja
LSM/Figur
KLH Bekukan Izin 80 Unit Ekstraksi Nikel dan Batu Bara
KLH Bekukan Izin 80 Unit Ekstraksi Nikel dan Batu Bara
Pemerintah
Lowongan Kerja KKP 2026 untuk Formasi di Sumba Timur, Ini Syaratnya
Lowongan Kerja KKP 2026 untuk Formasi di Sumba Timur, Ini Syaratnya
Pemerintah
Di London, Proses Daur Ulang Masih Stagnan meski Robot AI Bantu Sortir Sampah
Di London, Proses Daur Ulang Masih Stagnan meski Robot AI Bantu Sortir Sampah
Swasta
SDG Academy Indonesia Terbaru Diluncurkan, Jadi Pusat Pembelajaran Nasional
SDG Academy Indonesia Terbaru Diluncurkan, Jadi Pusat Pembelajaran Nasional
Pemerintah
Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia
Mendagri: RI Urutan Kelima Negara Penghasil Sampah Terbanyak di Dunia
Pemerintah
Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim
Kurangnya Data Karbon Laut Bisa Hambat Mitigasi Perubahan Iklim
Pemerintah
CSIS: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Aksi Tekan Perubahan Iklim
CSIS: Tumpang Tindih Regulasi Hambat Aksi Tekan Perubahan Iklim
LSM/Figur
Studi: Kebijakan Iklim yang Tepat Sasaran Efektif Kurangi Karbon
Studi: Kebijakan Iklim yang Tepat Sasaran Efektif Kurangi Karbon
Pemerintah
2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus 'Kotor'
2026, Tak Ada Daerah yang Raih Adipura Kencana, Ratusan Lainnya Berstatus "Kotor"
Pemerintah
Bersama Siswa, Guru di Sekolah Ini Kembangkan Sistem untuk Olah 90.000 Kantong Sampah
Bersama Siswa, Guru di Sekolah Ini Kembangkan Sistem untuk Olah 90.000 Kantong Sampah
LSM/Figur
KLH Selidiki 44 TPA yang Masih Open Dumping, Pemda Terancam Dipidana
KLH Selidiki 44 TPA yang Masih Open Dumping, Pemda Terancam Dipidana
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Beli dan kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Rp
Minimal apresiasi Rp5.000
Dengan mengirimkan pesan apresiasi kamu menyetujui ketentuan pengguna KOMPAS.com. Pelajari lebih lanjut.
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai langganan, iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme KOMPAS.com
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau