Potensi Karbon Biru Indonesia Capai Rp 33 Triliun per Tahun, Apa Tantangannya?

KOMPAS.com - Nilai karbon biru, atau karbon yang ditangkap oleh lautan dan ekosistem pesisir di Indonesia, mencapai ratusan miliar dollar Amerika Serikat (AS).

Bahkan, konservasi dan restorasi mangrove di Indonesia yang menyerap sekitar satu juta ton karbon dioksida (CO2) ekuivalen per tahun dengan harga fluktuatif lima sampai 20 dollar AS atau setara Rp 84.000 sampai Rp 338.000 saja, potensinya bisa mencapai satu sampai dua miliar dollar AS atau setara Rp 16 triliun sampai Rp 33 triliun per tahun.

Baca juga:

• KKP Susun Informasi Dasar Lamun untuk Perkuat Tata Kelola Karbon Biru
• KKP Targetkan Perdagangan Karbon Biru Dimulai 2027

Ekosistem pesisir di Indonesia, seperti mangrove, padang lamun, atau rawa pasang surut, cukup mampu menyerap dan menyimpan karbon dalam jangka waktu yang panjang. Indonesia berperan penting di tingkat global dalam menjawab mitigasi krisis iklim, termasuk melalui karbon biru dengan ekosistem pesisir.

"Nah, kira-kira ini menjadi sebuah potensi yang bisa kita optimalkan ya, bisa kita manfaatkan untuk ke depan menjadi sumber ya bisnis baru, saya harapkan demikian," kata Kepala Pusat Riset Ekologi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Asep Hidayat dalam webinar Beyond Basic Science, Kamis (12/3/2026).

Potensi dan tantangan karbon biru di Indonesia

Indonesia merupakan negara dengan luas mangrove terbesar di dunia, lebih dari 20 persen. Indonesia juga punya padang lamun terbesar di kawasan Indo-Pasifik, dengan luas sekitar 600.000 hektar.

Asep menuturkan, berbagai studi menunjukkan bahwa Indonesia menjadi salah satu pusat cadangan karbon pesisir global. Ekosistem pesisir Indonesia mampu menyimpan kurang lebih sekitar 17 persen dari total cadangan karbon biru dunia.

Kapasitas penyimpanan karbon pada mangrove sekitar 800-1.200 ton CO2 per hektar, sedangkan padang lamun sekitar 100-600 ton CO2 per hektar.

Menurut Asep, potensi ekologis tersebut tentu memiliki implikasi ekonomis. Khususnya, dalam konteks perdagangan karbon global harus melalui pengelolaan secara optimal dan mekanisme yang jelas.

Baca juga:

• RI Luncurkan Rencana Aksi 2025-2030 untuk Amankan 17 Persen Karbon Biru Dunia
• Singapura Luncurkan Program Karbon Biru, Perkuat Ambisi Jadi Pusat Karbon Asia Tenggara

Dari metodologis hingga tata kelola

Dok. Wikimedia Commons/Eka0998 Nilai karbon biru di Indonesia mencapai triliunan rupiah per tahunnya, tapi ada berbagai tantangan yang harus diperhatikan, termasuk tata kelola.

Namun, potensi besar tersebut tidak dapat diwujudkan dengan mudah. Implementasi karbon biru offset masih menghadapi berbagai tantangan yang sangat kompleks.

Salah satunya tantangan metodologis atau standar metode pengukuran karbon. Apalagi, pengukuran stok karbon, serta dinamika ekosistem dan sedimen yang sangat kompleks.

"Ini yang saya kira nanti perlu menjadi kajian-kajian riset, termasuk penambahan nilai karbon itulah yang sesungguhnya akan diperdagangkan, sementara stoknya itu kan menjadi baseline. Ini nanti harus kita kaji lebih dalam terkait dengan tantangan-tantangan metodologis terkait dengan pengukuran karbon di Indonesia," jelas Asep.

Tantangan lainnya adalah ketertambahan (additionality) dan kebocoran (leakage) karbon yang menjadi permasalahan penting di dalam mekanisme perdagangan karbon.

Selanjutnya ada tantangan terkait tata kelola, termasuk kejelasan hak pengelolaan wilayah pesisir, integrasi kebijakan lintas sektor, serta keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan itu.

Tidak hanya itu, Monitoring, Reporting, and Verification (MRV) yang relatif tinggi juga menjadi tantangan, terutama dalam kredit karbon berbasis ekosistem.

"Ini juga nanti harus menjadi bagian penting saya kira bagaimana kita melakukan langkah-langkah ini ke depan," ucap Asep.