Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bisakah Biodiesel dan Bioetanol Indonesia Jadi Solusi Harga BBM Mahal, Imbas Konflik AS-Israel Vs Iran?

Kompas.com, 27 Maret 2026, 08:19 WIB
Manda Firmansyah,
Ni Nyoman Wira Widyanti

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Bahan bakar nabati, seperti biodiesel dan bioetanol, dinilai dapat menjadi pengganti bahan bakar minyak (BBM) bagi Indonesia di tengah tekanan kenaikan harga minyak global, imbas konflik Amerika Serikat-Israel versus Iran sejak akhir Februari 2026 lalu.

Namun, penggunaan bahan bakar nabati tidak memadai sebagai solusi atas krisis energi saat ini.

Baca juga:

Krisis energi di Indonesia, cukup pakai bahan bakar nabati? 

Produksi biodiesel mahal

Untuk mengurangi impor BBM, campuran biodiesel ke dalam solar harus ditingkatkan dari 40 persen (B40), menjadi 50 persen (B50).

Namun, pelaksanaan program mandatori B50 akan mengurangi porsi ekspor minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO), mengingat produksi CP, sebagai bahan baku utama biodiesel, di Indonesia relatif tidak bertambah.

Menurut Chief Executive Officer (CEO) Institute for Essential Services Reform (IESR), Fabby Tumiwa, kalau memang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, B40 sudah paling optimal.

Jika persentase campuran biodiesel ke dalam solar lebih dari 40 persen, akan mengurangi porsi ekspor CPO, yang pada gilirannya berdampak pada penerimaan pajak ekspor CPO.

"Walaupun sekarang (harga CPO) cenderung naik, karena permintaan banyak. Biodiesel tidak hanya dipakai di Indonesia, negara lain juga tinggi. Tetapi, kalau nanti penerimaan ekspornya berkurang, siapa yang akan membayar subsidi bahan bakar ini (biodiesel)? Pasti akan disubsidi oleh APBN dan itu pernah kejadian kan ketika Covid-19. Dana dari BPDP (Badan Pengelola Dana Perkebunan) untuk membayar subsidi biodiesel itu kurang, akhirnya dianggarkan dari APBN, saat itu diambil dari dana darurat Covid-19," jelas Fabby kepada Kompas.com, Kamis (26/3/2026).

Selama ini, program mandatori B40 bisa terlaksana lantaran Pemerintah Indonesia memungut pajak ekspor CPO, yang dananya dikumpulkan BPDP dan dipakai untuk menyupsidi produsen biodiesel.

Ia mengingatkan bahwa harga biodiesel lebih mahal daripada solar atau bahan bakar hasil olahan minyak bumi yang diperoleh Indonesia dari impor.

"Harganya mahal, iya. Kan tapi bukan lebih murah. Kalau biodiesel lebih murah pemerintah enggak mensubsidi kan? Berarti malah risiko menambah subsidi lebih tinggi. Berarti dana subsidinya naik. Berarti bukan solusi dari permasalahan kenaikan harga BBM akhir-akhir ini ya, kan lebih mahal," tutur Fabby.

Baca juga:

Impor bioetanol

Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa. Indonesia masih belum mampu penuhi produksi bahan baku untuk bioetanol di dalam negeri, terkait krisis energi imbas konflik AS-Israel vs Iran. DOK. IESR Chief Executive Officer IESR Fabby Tumiwa. Indonesia masih belum mampu penuhi produksi bahan baku untuk bioetanol di dalam negeri, terkait krisis energi imbas konflik AS-Israel vs Iran.

Indonesia disebut masih belum mampu memenuhi produksi bahan baku untuk bioetanol di dalam negeri.

Misalnya, sebagai bahan baku bioetanol, tetes tebu (molase) di Brasil dan Thailand sudah sangat murah, sedangkan harga molase di Indonesia masih relatif mahal karena belum membangun perkebunan tebu yang memadai.

Berdasarkan perhitungan kapasitas produksi, hingga tahun 2028, Indonesia kemungkinan hanya bisa meningkatkan campuran bioetanol ke dalam bensin sebesar tujuh persen atau E7.

Jika masih ingin mempercepat kenaikan persentase campuran menjadi E10, Indonesia harus mengimpor bioetanol.

"Nah, Indonesia bisa impor dari Brasil yang kelebihan produksi bioetanol. Itu bisa jadi solusi ya," ucapnya.

Di sisi lain, Indonesia perlu mendiversifikasi bahan baku untuk produksi bioetanol. Negara ini bisa memakai tebu, sorgum, jagung, dan singkong sebagai bahan baku untuk produksi bioetanol.

"Nah, pertanyaannya tadi biayanya berapa kalau kita produksi sendiri? Semua bahan baku untuk bahan bakar nabati itu bersinggungan dengan pangan dan komoditas. Mungkin sorgum yang tidak, tetapi kalau kelapa sawit, jagung, singkong itu kan bersingungan dengan pangan. Jadi, ada trade-off ya," ujar Fabby.

Baca juga: Konflik AS-Israel Vs Iran Bukti Dunia Rentan Ketergantungan Energi Fosil

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
Teknologi Fermentasi ITB Pangkas Waktu Pengolahan Kakao dari 14 Hari Jadi 2 Hari
LSM/Figur
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
875 Bibit Ditanam Serentak di Kawasan Konservasi NTT, Ada Mangrove hingga Nangka
Pemerintah
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Perusahaan Dinilai Belum Maksimal Siapkan Pekerja Hadapi Disrupsi AI
Pemerintah
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
Gaya Hidup Berkelanjutan Tak Cukup Jadi Pilihan Individu, Butuh Dukungan Ekosistem
LSM/Figur
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Menteri LH Klaim Karhutla di Lahan Konsesi Turun Akibat Sanksi Hukum
Pemerintah
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
PBB Sebut Perusahaan Masih Acuh Saat Target Lingkungan 2030 Meleset
Pemerintah
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
4.000 Pekerja Pemilah Sampah Informal di Bantargebang Dapat Jaminan Sosial
Pemerintah
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pramono: Pilah Sampah di Jakarta Capai 23 Persen, 8.615 Fasilitas Pengelolaan Disiapkan
Pemerintah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Indonesia Dinilai Terlambat Terapkan EPR, Produsen Bakal Wajib Biayai Pengelolaan Sampah
Pemerintah
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Peran Teknologi Informatika: Bantu Olah Data Biodiversitas jadi Panduan Kebijakan
Pemerintah
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
Geomembrane Tutup Gunungan Sampah Bantargebang Dinilai Bukan Solusi Akhir
LSM/Figur
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Edukasi di Kebun Binatang Perkuat Hubungan Masyarakat dengan Alam
Pemerintah
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Studi Ungkap Emisi Metana dari TPA Jauh Lebih Tinggi dari Perkiraan
Pemerintah
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total 'Great Barrier Reef' Akibat El Nino
Ahli Ingatkan Ancaman Kerusakan Total "Great Barrier Reef" Akibat El Nino
Pemerintah
Dari Ibu Hamil hingga Remaja, Program PASTI Bangun Ekosistem Pencegahan Stunting di Kubu Raya
Dari Ibu Hamil hingga Remaja, Program PASTI Bangun Ekosistem Pencegahan Stunting di Kubu Raya
Swasta
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau