Mandatori B50 Rentan Terganggu Konflik Geopolitik

KOMPAS.com - Indonesia perlu berhati-hati dalam pemberlakuan mandatori B50 atau  campuran 50 persen biodiesel atau bahan bakar nabati berbasis sawit ke dalam solar mulai Rabu (1/7/2026) nanti.

Implementasi mandatori B50 berisiko terganjal jika perang Amerika Serikat (AS) dan Israel melawan Iran berkepanjangan.

Indonesia belum sepenuhnya mandiri dalam memproduksi biodiesel, karena hingga saat ini masih mengimpor sejumlah komponen kunci.

Baca juga: Biodiesel B50 Berlaku 1 Juli 2026, Airlangga: Kurangi Penggunaan BBM Berbasis Fosil

Bahan baku tersebut mencakup methanol dan katalis, seperti sodium methylate (NaOCH3), yang diproduksi oleh industri petrokimia global dan sebagian diimpor dari kawasan Timur Tengah.

"Masalahnya methanol dan katalis itu produk dari petrokimia industri petrokimia dan itu lebih banyak kita peroleh dari impor. Nah, salah satunya juga dari kilang-kilang yang ada di Arab Saudi, UEA (Uni Emirat Arab), di daerah berkonflik ini gitu. Nah ada potensi keterhambatan produk itu sampai di sini dan potensi kenaikan harga juga," ujar Kepala Divisi Riset Indonesia Palm Oil Strategic Studies (IPOSS), Dimas H. Pamungkas kepada Kompas.com, Rabu (1/4/2026).

ANTARA Seorang staf menunjukkan sampel biodiesel di stan pameran pada ajang 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025).

Menurut Dimas, kenaikan campuran bauran biodiesel dari B40 ke B50 perlu memperhatikan kemandirian industri untuk methanol dan katalis.

Secara teknis, produksi biodiesel merupakan proses konversi berbasis reaksi transesterifikasi yang tidak hanya bergantung pada ketersediaan minyak kelapa sawit (crude palm oil / CPO). Methanol dan katalis berbasis sodium methylate menjadi komponen kunci yang bersifat kritikal dalam produksi biodiesel.

Ketergantungan Struktural

Berdasarkan laporan Outlook Industri Sawit Indonesia Q2 yang diterbitkan IPOSS, dalam proses transesterifikasi, setiap pengolah 1 ton CPO membutuhkan sekitar 0,15–0,16 ton methanol dan 0,016 ton katalis berbasis sodium methylate.

Dibutuhkan 2,5 juta ton methanol dan 0,26 juta ton katalis berbasis sodium methylate untuk mengolah 16 juta ton CPO untuk menjadi biodiesel.

Selain peningkatan kebutuhan CPO, kenaikan bauran biodiesel dari B40 ke B50 juga mendorong lonjakan kebutuhan methanol dan katalis berbasis sodium methylate masing-masing sekitar 18-19 persen.

Baca juga: Mandatori Biodiesel B50 Ditunda, Ini Alasan Tak Perlu Buru-buru

Ketergantungan terhadap komponen non-CPO bukan bersifat marginal, melainkan struktural dalam sistem produksi biodiesel di Indonesia.

Indonesia mengimpor methanol dari industri petrokimia global berbasis gas. Sedangkan katalis berbasis sodium methylate diimpor Indonesia dari perusahaan kimia multinasional di kawasan Timur Tengah, China, serta Eropa.

Bahkan, industri biodiesel Indonesia masih mengimpor hampir seluruh kebutuhan katalis berbasis sodium methylate, dengan volume mencapai lebih dari 140 ribu ton per tahun. Imbasnya, meningkatkan eksposur terhadap risiko fluktuasi harga dan gangguan pasokan global.

Industri biodiesel di Indonesia juga memasok sebagian kebutuhan katalis berbasis sodium methylate dari kawasan Timur Tengah, terutama melalui hub petrokimia di Al Jubail, Arab Saudi.

Ketergantungan struktural tersebut dapat mempengaruhi keberlanjutan produksi biodiesel di Indonesia, karena rantai pasok biodiesel terhubung dengan kawasan rentan konflik, yaitu Selat Hormuz — yang saat ini menjadi salah satu titik krusial dalam dinamika geopolitik global.

Apalagi, belum terdapat alternatif katalis yang bisa menggantikan sodium methylate secara ekonomis dan teknis pada skala industri.

Baca juga: Menuju B50, Produksi Biodiesel Nasional Masih Kurang 2 Juta KL

"Dengan demikian, ketergantungan Indonesia tidak hanya bersifat geografis, tetapi juga struktural. Diversifikasi pasokan dari Eropa maupun China tidak menghilangkan ketergantungan, melainkan hanya menggeser sumber risiko dalam sistem global yang sama," demikian keterangan dalam laporan Outlook Industri Sawit Indonesia Q2 yang diterbitkan IPOSS.