Mandatori Biodiesel B50 Ditunda, Ini Alasan Tak Perlu Buru-buru
JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menunda penerapan mandatori biodiesel B50, atau kewajiban campuran 50 persen bahan bakar nabati berbasis minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) ke dalam solar.
Anggota Dewan Energi Nasional (DEN), Fadhil Hasan mengingatkan Kementerian ESDM agar tidak terburu-buru dalam penerapan mandatori biodiesel B50.
Baca juga:
- Mandatori Biodiesel Sawit Hemat Devisa Rp 720 Triliun dan Tekan Emisi 228 Juta Ton CO2
- Ekspansi Sawit di Papua, Biodiesel untuk Transisi Energi Belum Ramah Lingkungan
Fadhil menyarankan Kementerian ESDM berfokus mengoptimalkan penerapan B40 sebelum meningkatkan persentase campuran.
Ia menganggap, penerapan B40 pada 2026 sudah tepat. Percepatan ke tahap selanjutnya tanpa kesiapan secara matang, dari aspek pasokan, industri, hingga pembiayaan, berisiko memicu berbagai permasalahan.
"Enggak (perlu) buru-buru, tetapi (sebaiknya) kita (Indonesia) bisa meningkatkan produktivitas sehingga kita enggak memiliki dilema antara harus mengurangi ekspor demi memenuhi kebutuhan dalam negeri untuk biofuel. Jadi bisa dipenuhi dua-duanya ya," ujar Fadhil usai Workshop Jurnalis Program Biodiesel Sawit 2026 di Depok, Jawa Barat, Kamis (5/2/2026).
Penerapan mandatori biodiesel B50
Apa saja faktor utama yang menghambat?
Terdapat beberapa faktor utama yang menghambat penerapan mandatori B50. Pertama, pasokan CPO kemungkinan belum dapat memenuhi kebutuhan peningkatan persentase campuran biodiesel. Apalagi produksi CPO di Indonesia saat ini sedang mengalami stagnasi.
Kedua, B50 saat ini masih berada pada tahap uji jalan atau road test.
Ketiga, infrastruktur dan industri biofuel di Indonesia belum siap menghadapi kenaikan persentase campuran biodiesel. Semestinya kenaikan persentase campuran biodiesel disertai dengan peningkatan kapasitas produksi CPO dan perbaikan infrastruktur pendukung.
Keempat, mandatori B50 untuk kategori public service obligation (PSO) membutuhkan insentif. Jika porsi CPO lebih banyak dialihkan ke mandatori B50, ekspor berpotensi berkurang dan berdampak pada penerimaan Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP).
Di sisi lain, penurunan penerimaan BPDP dapat mengakibatkan dana untuk menyubsidi mandator B50 kurang.
"Kalau ekspor berkurang, penerimaan BPDP juga berkurang ya kan? Nah, kalau penerimaan (BPDP) berkurang, sehingga bagaimana bisa membiayai atau memenuhi gap subsidi atau insentif. Itu mungkin ininya (dananya) enggak cukup," tutur Fadhil.
Opsi lain, seperti meningkatkan pungutan atau levy ekspor untuk BPDP malah berpotensi mengurangi daya produk CPO dari Indonesia dan akan memberatkan para eksportir.
Baca juga:
- Sebelum Terbakar Revolusi Biodiesel
- Pengusaha Sawit Kesulitan Ekspor karena Kebijakan Biodiesel B40, Kok Bisa?
Infrastruktur dinilai belum siap
Seorang staf menunjukkan sampel biodiesel di stan pameran pada ajang 21st Indonesian Palm Oil Conference (IPOC) 2025 di Nusa Dua, Bali, Jumat (14/11/2025). Infrastruktur dan industri biofuel di Indonesia dinilai belum siap menghadapi kenaikan persentase campuran biodiesel. Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Biofuel Indonesia (APROBI), Ernest Gunawan mengakui, infrastruktur dan industri biofuel saat ini belum mampu memenuhi permintaan kenaikan persentase campuran biodiesel.
Dari total 26 produsen biodiesel nasional, kapasitas terpasang mencapai 22,02 juta kiloliter.
Namun, kapasitas terpasang tidak selaras dengan jumlah produksi biodiesel. Para produsen biodiesel nasional hanya bisa memproduksi maksimal 80-85 persen dari total kapasitas terpasang atau 22,02 juta kiloliter.
Kondisi tersebut karena dalam proses produksi biodiesel ada sesi maintaince atau pemeliharaan secara terjadwal.
"Dari total kapasitas terpasang 22 juta kiloliter, apabila nanti jalan (dibutuhkan) 20 juta kiloliter untuk B50, sepertinya secara kapasitas itu tidak memungkinkan, karena kami harus menambah (kapasitas terpasang) sekitar tiga juta kiloliter, menjadi total 25 juta kiloliter," ucap Ernest.
Setiap kali terjadi kenaikan persentase campuran biodiesel, APROBI selalu melakukan peningkatan kapasitas infrastruktur, yang pada gilirannya tentunya perlu penambahan investasi untuk itu.
"Apabila dijalankan satu tahun penuh sekarang, kami belum mampu secara kapasitas. Tapi, pastinya kami mendukung program pemerintah. Hanya saja secara kemampuan kami belum sanggup dan juga kami masih menunggu sekiranya mungkin anggota-anggota APROBI baru bisa join dengan kami ataupun mungkin perusahaan-perusahaan eksisting itu bisa menambah investasinya ataupun menambah kapasitasnya," jelas Ernest.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
