Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terlalu Fokus ke Baterai, Hilirisasi Nikel RI Kesampingkan Stainless Steel yang Lebih Potensial

Kompas.com, 25 Mei 2026, 21:03 WIB
Manda Firmansyah,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sudah dapat mengolah biji nikel hingga ke tahap memproduksi baja tahan karat (stainless steel) dengan 80 persen diekspor dan hanya 20 persen diolah kembali di dalam negeri.

Di saat bersamaan, Indonesia justru mengimpor 80 persen produk turunan nikel, bahkan dalam bentuk barang yang paling sederhana.

"Ini yang membuat kami dilema. Kenapa sih enggak bisa diproduksi sendiri? Kenapa enggak bisa diolah sendiri stainless steel itu? Sementara kita mengimpor 80 persen lagi dari apa yang kita konsumsi, sendok garpu. Itu hal-hal sederhana yang sebenarnya bisa kita produksi dalam negeri," ujar Associate Principal Energy Shift Institute (ESI), Ahmad Zuhdi Dwi Kusuma dalam diskusi Mendorong Hilirisasi Nikel di Indonesia menjadi Mesin Pemerataan Nilai Tambah dan Pertumbuhan Industri Hijau, Senin (25/5/2026).

Baca juga: RI Perlu Perkuat Riset agar Hilirisasi Nikel Bisa Dukung Program PLTS 100 GW

Di dalam industri stainless steel di Indonesia, hilirisasi nikelnya selama ini hanya menghasilkan produk tier-3, seperti lempengan baja (slab) dan hot rolled coil (HRC). Namun, untuk berlanjut ke produk tier-2, tidak ada industri di dalam negeri yang mampu mengolah slab, HRC, dan berbagai produk setengah jadi lainnya.

Padahal, kata dia, industri manufaktur untuk produk tier-2, seperti stamping, motong, dan rolling stainless steel, sebenarnya tidak terlalu membutuhkan modal banyak untuk diproduksi.

Tanpa tekanan dari pemerintah untuk menyalurkan stainless steel ke dalam negeri, industri manufaktur untuk produk tier-2 dan pasarnya tidak akan terbentuk. 

Kekosongan produk tier-2

Indonesia sebenarnya menargetkan untuk hilirisasi nikel dapat menghasilkan produk tier-1. Misalnya, kendaraan listrik (EV) made in Indonesia dengan baterai berbasis nikel.

"Target pemerintah, kita bisa bisa bikin produk sendiri, made in Indonesia. Tapi, tier-2-nya kosong, bagaimana kita mau masuk ke tier- 1-nya?, hal yang paling simpelnya tuh kita kosong. Kita langsung mau melompat ke tier-1, punya brand sendiri, bikin mobil sendiri dan segala macam. Itu sebuah leapfrog (melompati) yang mungkin butuh bertahun-tahun dilakukan oleh China," tutur Zuhdi.

Di sisi lain, produk tier-3 yang diproduksi dari hilirisasi nikel di Indonesia masih didominasi penanaman modal asing (Foreign Direct Investment/FDI) dari China. Kata dia, enggak ada alasan untuk FDI dari China mendukung pertumbuhan ekonomi dalam negeri.

Sementara itu, produk tier-2 dari hilirisasi nikel di Indonesia diproduksi oleh tiga perusahaan besar, dengan salah satu di antaranya berasal dari India dalam tahap proses likuidasi.

Zuhdi mempertanyakan mengapa Indonesia terlalu berfokus pada menghasilkan produk tier-1, justru ketika manufaktur untuk tier-2, dengan tiga perusahaan tersisa bukan dari China, terkesan diabaikan.

Ia memperingatkan potensi risiko Indonesia kalah dalam daya saing untuk produk turunan nikel di era industrialisasi hijau (green industrialization) karena faktor kesepadanan (fungibility).

Stainless steel yang diolah di Indonesia untuk diekspor justru berisiko kalah dengan produk serupa negara-negara lain dari aspek keberlanjutan atau produksinya kurang ramah lingkungan.

"Dengan membuat industri yang semakin kuat, green industrialization itu sebenarnya bukan lagi tantangan yang berat. Karena kita bisa saja request di dalam negeri untuk stainless steel producer untuk menyediakan stainless steel yang diproduksi dengan lebih bersih. Itu logika yang bisa dipakai di seluruh industri sebenarnya," ucapnya. 

Stainless steel atau EV?

Menurut Zuhdi, teknologi untuk mendukung industri metalurgi dalam memproduksi stainless steel sudah matang. Itu berbeda dengan industri baterai EV yang masih relatif baru, yang membutuhkan penguatan Research and Development (R&D).

Baca juga: Nilai Tambah Hilirisasi Nikel RI Dinikmati Negara Lain

Senada, Direktur Kolaborasi Internasional INDEF, Imaduddin Abdullah mengatakan, mengolah stainless steel semestinya menjadi prioritas utama bagi Indonesia dalam hilirisasi nikel untuk produk tier-2.

"Sebenarnya salah satu yang menarik adalah ternyata opportunity gain dari produk-produk stainless steel tadi ya fabrication itu relatif tinggi gitu ya ketimbang baterai sebenarnya. Jadi, sebenarnya potensi diversifikasi dengan stainless steel itu relatif lebih tinggi dibandingkan baterai," ujar Imaduddin.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
KLH Finalisasi Aturan Pembagian Keuntungan dari Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
KLH Finalisasi Aturan Pembagian Keuntungan dari Pemanfaatan Keanekaragaman Hayati
Pemerintah
Menteri LH: Bisnis Karbon Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru
Menteri LH: Bisnis Karbon Bisa Jadi Sumber Pertumbuhan Ekonomi Baru
Pemerintah
Satelit Bisa Deteksi Metana Secara Real-Time, Tapi Dibiarkan Tanpa Penanganan
Satelit Bisa Deteksi Metana Secara Real-Time, Tapi Dibiarkan Tanpa Penanganan
Pemerintah
PWYP: Putusan MK soal Jalur Prioritas Izin Tambang Belum Selesaikan Persoalan Tata Kelola
PWYP: Putusan MK soal Jalur Prioritas Izin Tambang Belum Selesaikan Persoalan Tata Kelola
LSM/Figur
Ini Upaya Pertamina Membangun Desa Mandiri Energi
Ini Upaya Pertamina Membangun Desa Mandiri Energi
BUMN
FDKJ Perkuat Ketahanan Pangan lewat Pemberdayaan UMKM Hortikultura di Jonggol
FDKJ Perkuat Ketahanan Pangan lewat Pemberdayaan UMKM Hortikultura di Jonggol
Swasta
PT Astra International Tbk Hadir dalam Sesi Bincang Inspiratif Lestari Summit 2026
PT Astra International Tbk Hadir dalam Sesi Bincang Inspiratif Lestari Summit 2026
Swasta
Pengetahuan Masyarakat Adat Jadi Kunci Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan
Pengetahuan Masyarakat Adat Jadi Kunci Pengembangan Sistem Pangan Berkelanjutan
Pemerintah
Transisi Energi Hadapi Risiko Krisis Air dan Pelanggaran HAM
Transisi Energi Hadapi Risiko Krisis Air dan Pelanggaran HAM
Pemerintah
UE Usul Tunda Penerapan Denda Aturan Metana Hingga Tiga Tahun
UE Usul Tunda Penerapan Denda Aturan Metana Hingga Tiga Tahun
Pemerintah
Studi: Kekeringan Dapat Meningkatkan Solidaritas Sosial dan Lembaga yang Inklusif
Studi: Kekeringan Dapat Meningkatkan Solidaritas Sosial dan Lembaga yang Inklusif
Pemerintah
Bappenas: Saatnya Menuju Pembangunan Regeneratif
Bappenas: Saatnya Menuju Pembangunan Regeneratif
Pemerintah
AHY: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diimbangi Keberlanjutan Lingkungan
AHY: Pertumbuhan Ekonomi Harus Diimbangi Keberlanjutan Lingkungan
Pemerintah
Pos Lintas Batas Negara Diharapkan Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Terluar
Pos Lintas Batas Negara Diharapkan Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Terluar
Pemerintah
Ketika Festival Musik Tak Lagi Wariskan Gunungan Sampah dan Polusi Lingkungan
Ketika Festival Musik Tak Lagi Wariskan Gunungan Sampah dan Polusi Lingkungan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau