RI Butuh Kebijakan Iklim Berbasis Bukti

KOMPAS.com - Indonesia membutuhkan kebijakan berbasis bukti dan inovasi yang relevan untuk bisa beradaptasi terhadap krisis iklim, transisi ke energi bersih, serta memperbaiki tata kelola sumber daya alam (SDA).

Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard menyatakan ‎Indonesia membutuhkan keberanian untuk mengubah paradigma kita dari riset untuk publikasi (research for publication), menjadi riset berdampak (research for impact).

‎‎"Semua ini menunjukkan satu hal: bahwa arah pembangunan ke depan tidak bisa lagi dilakukan business as usual," ujar Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Wamen PPN/Wakil Kepala Bappenas), Febrian Alphyanto Ruddyard dalam Knowledge and Innovation Exchange – Jakarta Summit ‎Indicative Agenda di Jakarta, Selasa (28/4/2026).

Baca juga: Dampak Nyata Perubahan Iklim, Mulai Pengaruhi Kehidupan Masyarakat Dunia

‎‎Oleh karena itu, ke depannya, Indonesia setidaknya memperkuat tiga hal utama. Pertama, Indonesia harus memperkuat koneksi antara peneliti dan pembuat kebijakan agar tidak ada lagi gap atau jarak antara ilmu dengan keputusan.

‎Kedua, memperkuat mekanisme translasi, dengan menerjemahkan hasil riset menjadi kebijakan yang operasional dan implementatif. Ketiga, memastikan keberlanjutan kemitraan karena ekosistem pengetahuan tidak bisa dibangun dalam jangka pendek. Namun, ini membutuhkan konsistensi, kepercayaan, dan komitmen jangka panjang.

‎"Karena pada akhirnya kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh sumber daya alamnya, tapi juga oleh kemampuan orang-orangnya dalam mengelola pengetahuan. Dan, bangsa yang mampu mengelola pengetahuan dengan baik adalah bangsa yang mampu mengelola masa depan," ucapnya.

‎Menurut Febrian, setiap inovasi semestinya tidak berhenti di laboratorium. Setiap inovasi harus menjadi energi baru bagi pembangunan nasional, bagi ketahanan iklim, serta bagi pertumbuhan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Baca juga: Krisis Iklim Lemahkan Keandalan EBT, Terlalu Panas untuk PLTS dan Terlalu Berangin bagi PLTB

‎‎Apalagi, menghubungkan riset dengan dunia kebijakan masih sering menjadi kelemahan di banyak negara. Jadi, perlu upaya untuk mengubah hasil riset menjadi program nyata, bukan sekadar wacana.