KOMPAS.com – Institute for Essential Services Reform (IESR) mempertanyakan penjelasan awal mengenai sambaran petir dan cuaca buruk menjadi penyebab pemadaman listrik (blackout) massal di sebagian besar wilayah Sumatra.
Hal ini mengingat, gangguan awal akibat cuaca ekstrem kemungkinan hanya sebagai pemicu langsung.
Dalam sistem kelistrikan modern, gangguan pada satu jalur transmisi semestinya tidak berkembang menjadi blackout regional yang berdampak pada jutaan pelanggan di banyak provinsi sekaligus.
Baca juga: ESDM Terjunkan Tim Investigasi Penyebab Mati Listrik Sumatra
Blackout regional menunjukkan adanya persoalan yang lebih mendasar dalam hal ketahanan dan keandalan sistem kelistrikan di Sumatera. IESR memperkirakan, akar masalahnya berkaitan dengan redundansi jaringan transmisi, bottleneck sistem, ketidakcukupan cadangan daya, serta kelemahan pada sistem proteksi dan pengendalian grid.
“Kita tidak bisa berhenti pada penjelasan bahwa gangguan disebabkan oleh petir atau cuaca buruk. Pertanyaan mendasarnya adalah mengapa satu gangguan dapat berkembang menjadi pemadaman luas lintas provinsi. Ini harus diinvestigasi dan dijelaskan secara transparan kepada publik,” ujar Chief Executive Officer (CEO) IESR, Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).
Ia menggarisbawahi pemadaman listrik massal ini mempunyai implikasi serius terhadap agenda transisi energi Indonesia.
Kebutuhan terhadap sistem transmisi maupun distribusi yang dapat diandalkan semakin penting seiring meningkatnya pertumbuhan pusat data, penetrasi energi terbarukan, serta elektrifikasi sektor transportasi dan industri.
Tanpa jaringan listrik yang kuat, fleksibel, serta resilien, risiko pemadaman besar bisa meningkat dan menurunkan kepercayaan investor terhadap transformasi energi Indonesia.
“Kami mendesak pemerintah dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai regulator sektor ketenagalistrikan melakukan investigasi teknis secara mendalam untuk mengidentifikasi penyebab langsung, faktor pemicu, serta akar masalah sistemik dari blackout ini,” tutur Fabby.
Menurut Fabby, dibutuhkan investigasi secara independen berbasis data teknis dengan melibatkan para pakar non-pemerintah, seperti relay logs, SCADA, PMU/frequency records, sequence of events, kondisi aset transmisi, serta performa sistem proteksi dan operasi pembangkit.
IESR juga mendesak agar hasil investigasi diumumkan secara terbuka kepada publik. Dalam sejumlah kasus pemadaman besar sebelumnya, publik tidak pernah memperoleh penjelasan menyeluruh mengenai hasil investigasi regulator maupun langkah korektif yang dilakukan.
Kurangnya transparansi berisiko menghambat pembelajaran kelembagaan dan perbaikan sistem ketenagalistrikan nasional.
Baca juga: Hapus Total Bahan Bakar Fosil pada 2050 Butuh Tambahan Listrik 80 Persen
Selain itu, IESR meminta Perusahaan Listrik Negara (PLN) memberikan kompensasi kepada pelanggan yang dirugikan sesuai dengan ketentuan Permen ESDM No. 2/2025 tentang Tingkat Mutu Pelayanan (TMP). Pemadaman yang meluas menimbulkan kerugian ekonomi bagi rumah tangga, pelaku usaha, layanan publik, dan industri. Bahkan, PLN sendiri kehilangan pendapatan dari energi yang tidak tersalurkan (energy not served).
Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo, menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas gangguan listrik yang terjadi. Darmawan mengatakan seluruh personel di lapangan bekerja maksimal untuk mempercepat normalisasi sistem kelistrikan di wilayah terdampak.
"Kami atas nama PLN menyampaikan permohonan maaf sebesar-besarnya kepada masyarakat di wilayah Sumatera yang terdampak gangguan sistem kelistrikan," ungkap dia.
Upayakan Pemulihan Darmawan menjelaskan, indikasi awal gangguan berasal dari sistem transmisi 275 kilovolt antara Muara Bungo dan Sungai Rumbai di Jambi.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya