Blackout Berulang Jadi Pertanda Bahaya Sistem Listrik yang Terpusat

KOMPAS.com - Pemadaman listrik total atau blackout akibat gangguan cuaca ekstrem di sebagian wilayah Sumatera menunjukkan kegagalan sistem kelistrikan yang terlalu bergantung pada infrastruktur terpusat dan energi fosil.

Saat ini, kelistrikan di mayoritas wilayah Sumatera masih ditopang oleh pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbasis energi fosil yang bergantung pada jaringan pembangkit dan transmisi terpusat.

Dalam sistem seperti ini, gangguan di satu titik dapat memicu pemadaman di banyak wilayah sekaligus. Meski PLN menggunakan pembangkit listrik tenaga hidro dan gas sepanjang tahap pemulihan, tetapi gangguan berskala besar tetap akan terjadi kalau sistem transmisi tersentralisasi.

Baca juga: Bareskrim: Keterangan Masyarakat Terjadi Ledakan Sebelum Pemadaman Listrik

Juru Kampanye Renewable Energy Trend Asia, Beyrra Triasdian menganggap, model sistem transmisi tersentralisasi hanya memperbesar risiko jutaan masyarakat kehilangan layanan dasar.

Pemadaman listrik total (blackout) di Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Barat, dan Riau itu menjadi peringatan bahwa sistem energi tidak dapat terus dibangun melalui pendekatan lama yang bertumpu pada pembangkit listrik berskala besar dan transmisi panjang. Apalagi, cuaca ekstrem akan semakin sering terjadi ke depannya akibat krisis iklim.

"Pemerintah harus segera mempercepat desentralisasi energi berbasis energi terbarukan komunitas untuk membangun sistem yang lebih tangguh, adil, dan tidak mudah lumpuh saat krisis,” ujar Beyrra dalam keterangan tertulis, Senin (25/5/2026).

Blacout di wilayah Sumatera bukanlah pertama kali terjadi di Indonesia. Dalam rentang waktu 10 tahun terakhir, beberapa wilayah di Indonesia pernah mengalami blackout sebelumnya. Di antaranya, di wilayah Jawa (2019), Sumatera (2024), dan Bali (2025).

Infrastruktur yang rentan

Blackout yang terjadi di wilayah Indonesia kerap disebabkan oleh gangguan sistem transmisi. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur kelistrikan berskala besar memiliki kerentanan terhadap terjadinya disrupsi dengan dampak serupa luasan jangkauannya.

Menurut Beyrra, blackout secara regional bukanlah hal yang sepele, karena pemadaman mengganggu aktivitas ekonomi. Khususnya, ekonomi berskala kecil, lampu lalu lintas padam, gangguan konektivitas selular, sampai aktivitas rumah tangga, seperti penyimpanan ASI bagi perempuan menyusui.

Blackout di Sumatera kali ini menjadi kejadian kedua dalam kurun waktu kurang dari 5 tahun terakhir dengan alasan gangguan yang sama, yaitu akibat cuaca ekstrem.

Ini menjadi ironi lantaran energi fosil penunjang ketenagalistrikan Indonesia saat ini merupakan salah satu penyumbang utama krisis iklim yang memicu cuaca ekstrem.

Beyrra meminta pemerintah segera memulihkan seluruh sistem kelistrikan di Sumatera, memberikan kompensasi yang adil bagi masyarakat terdampak blackout, serta melakukan audit menyeluruh dan membuka hasil audit penyebab gangguan secara transparan kepada publik.

Baca juga: Imbas Pemadaman Listrik Sumatera, 4 Karyawan Toko di Indrapura Diduga Keracunan Asap Genset, 2 Tewas

"Kejadian yang terus berulang ini juga harus menjadi momentum untuk mengevaluasi sistem ketenagalistrikan nasional di tengah krisis iklim dan kerusakanlingkungan yang semakin memperbesar risiko disrupsi serupa di masa mendatang,” tutur Beyrra.

Namun, berbagai kejadian blackout di masa lalu dan utang PLN yang terus menumpuk tidak mendorong pemerintah beranjak dari paradigma sistem energi fosil berskala besar dan terpusat yang mahal sekaligus rentan. Itu tercermin dari dokumen Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN) 2025-2060 dan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034.

Dalam kedua dokumen itu, pemerintah masih melanggengkan penggunaan energi fosil dan memasukkan solusi palsu yang semakin memperbesar risiko krisis iklim.