Mari Elka: Indonesia Hadapi "Perfect Storm", Keberlanjutan Kini Jadi Syarat Bertahan

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Mari Elka Pangestu mengingatkan Indonesia tengah menghadapi "perfect storm" atau badai sempurna akibat kombinasi perlambatan ekonomi global, ketegangan geopolitik, perubahan iklim, hingga disrupsi teknologi.

Menurut Mari, berbagai tantangan tersebut tidak lagi terjadi secara terpisah, melainkan datang secara bersamaan sehingga menuntut pemerintah dan pelaku usaha mengubah strategi pembangunan maupun bisnis.

"Satu saja dari keadaan ini sudah cukup membuat kita pusing, apalagi jika bergabung secara bersamaan. Kita seperti berada di dalam puting beliung," ujar Mari dalam Lestari Summit 2026, Rabu (22/7/2026).

Baca juga: Terbitkan Sustainability Report 2025, TelkomGroup Perkuat Integrasi ESG dalam Transformasi Bisnis

Ia menjelaskan terdapat lima faktor utama yang membentuk kondisi tersebut, yakni perlambatan ekonomi global, meningkatnya ketegangan geopolitik dan geoekonomi, melemahnya sistem multilateralisme, meningkatnya risiko guncangan global seperti pandemi dan konflik bersenjata, serta disrupsi teknologi digital, kecerdasan buatan (AI), dan perubahan iklim.

Menurut Mari, kondisi tersebut membuat pendekatan pembangunan konvensional tidak lagi memadai.

Ia menilai keberlanjutan (sustainability) kini menjadi bagian dari strategi pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, bukan sekadar agenda lingkungan.

"Dulu kita berpikir tidak punya kemewahan untuk memikirkan perubahan iklim karena harus mengejar pertumbuhan ekonomi. Namun, data justru menunjukkan bahwa tanpa keberlanjutan, pertumbuhan ekonomi akan menurun akibat kerusakan modal alam dan penurunan produktivitas," katanya.

Mari mengatakan skenario business as usual tanpa penguatan kebijakan hijau diperkirakan menyebabkan produk domestik bruto (PDB) Indonesia turun sekitar 1,4 persen pada 2030. Dampaknya diproyeksikan semakin besar pada dekade-dekade berikutnya, terutama bagi kelompok masyarakat berpendapatan rendah.

Di sisi lain, ia menilai standar keberlanjutan kini telah menjadi bagian dari persyaratan perdagangan internasional.

Baca juga: Tata Kelola Rantai Pasok Energi Jadi Fondasi Keberlanjutan Industri

Ia mencontohkan penerapan Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) di Uni Eropa yang mengenakan biaya karbon terhadap sejumlah produk impor berdasarkan intensitas emisinya.

Selain itu, European Union Deforestation Regulation (EUDR) mewajibkan perusahaan membuktikan bahwa komoditas seperti kayu dan kelapa sawit tidak berasal dari kawasan hasil deforestasi.

"Ini bukan lagi soal kepatuhan sukarela, tetapi sudah menjadi syarat untuk mempertahankan akses ke pasar internasional," ujar Mari.

Menurut dia, perusahaan juga perlu memandang penerapan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance atau ESG) sebagai bagian dari strategi bisnis, bukan semata-mata untuk memenuhi regulasi.

Ia mengatakan investor institusi dan dana pensiun global kini semakin mempertimbangkan kinerja ESG dalam menyalurkan investasi.

Untuk mendukung transisi menuju ekonomi hijau, Mari menilai Indonesia memerlukan skema pembiayaan yang lebih inovatif melalui *blended finance* yang menggabungkan pendanaan pemerintah, swasta, dan filantropi.

Salah satu instrumen yang tengah dijajaki ialah Species Bond, yakni obligasi yang menghubungkan pembiayaan konservasi satwa dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Menurut Mari, pendekatan tersebut memungkinkan upaya pelestarian keanekaragaman hayati berjalan seiring dengan penciptaan sumber penghidupan bagi masyarakat setempat.