Pos Lintas Batas Negara Diharapkan Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Terluar

KOMPAS.com – Pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Seimanggaris di Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, diarahkan menjadi lebih dari sekadar pintu perlintasan resmi Indonesia–Malaysia.

Pemerintah ingin menjadikan kawasan perbatasan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru yang mampu membuka akses pasar, memperkuat konektivitas, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di wilayah terdepan Indonesia.

Langkah tersebut dinilai penting mengingat Nunukan merupakan salah satu kabupaten strategis yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah, Malaysia.

Kedekatan geografis menjadikan perdagangan lintas batas sebagai bagian penting dari aktivitas ekonomi masyarakat, sementara potensi sektor perkebunan, perikanan, dan pertanian masih membutuhkan dukungan infrastruktur serta konektivitas lebih baik agar memiliki daya saing lebih tinggi.

Komitmen tersebut ditegaskan Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI, Nurdin, didampingi Asisten Deputi Pengelolaan Lintas Batas Negara, Siti Metrianda Akuan, saat meninjau dua alternatif lokasi pembangunan PLBN Seimanggaris, Selasa (21/7/2026).

Peninjauan lapangan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi dari aspek kondisi lahan, aksesibilitas, konektivitas lintas batas, hingga potensi pengembangan kawasan ekonomi yang akan terintegrasi dengan wilayah perbatasan Malaysia.

Menurut Nurdin, pembangunan PLBN harus dipandang sebagai bagian dari strategi membangun kawasan perbatasan yang berorientasi pada peningkatan kualitas hidup masyarakat.

"Gerbang Negara harus menjadi tempat bertemunya kedaulatan dan kesejahteraan. Negara hadir menjaga batas negara, tetapi pada saat yang sama harus membuka ruang tumbuhnya perdagangan, investasi, lapangan kerja, dan kegiatan ekonomi yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat perbatasan," ujarnya.

BNPP RI saat ini masih mengkaji lokasi yang paling layak secara teknis maupun strategis agar pembangunan PLBN Seimanggaris dapat terintegrasi dengan entry-exit point di wilayah Malaysia.

"Kami telah meninjau dua alternatif lokasi PLBN Seimanggaris. Selanjutnya perlu dipastikan titik yang paling tepat, termasuk kesesuaiannya dengan entry-exit point di sisi Malaysia sehingga sistem perlintasan kedua negara dapat terhubung secara terpadu," kata Nurdin.

Selain memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga, Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, Pemerintah Kabupaten Nunukan, serta Pemerintah Malaysia, BNPP juga mendorong pembahasan pembangunan PLBN Seimanggaris menjadi salah satu agenda prioritas dalam forum Pertemuan Sosial Ekonomi Malaysia–Indonesia (Sosek Malindo).

Potensi ekonomi perbatasan

Kabupaten Nunukan merupakan salah satu motor ekonomi Kalimantan Utara. Badan Pusat Statistik mencatat perekonomian Nunukan pada 2024 mencapai Rp40,54 triliun dan tumbuh 4,03 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Struktur ekonomi daerah masih ditopang oleh sektor pertanian, perkebunan, perikanan, perdagangan, serta transportasi yang sangat bergantung pada kelancaran distribusi dan konektivitas wilayah.

Di sisi lain, Kabupaten Nunukan memiliki lebih dari 21.600 rumah tangga usaha pertanian, yang menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap sektor agribisnis. Infrastruktur logistik dan akses pasar yang lebih baik diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah hasil produksi masyarakat sekaligus memperluas peluang investasi di kawasan perbatasan.

Meski kondisi sosial ekonomi terus menunjukkan perbaikan, tantangan pemerataan pembangunan masih menjadi pekerjaan rumah.