IBCSD: Klaim "Ramah Lingkungan" Tanpa Data Berisiko Jadi "Greenwashing"

JAKARTA, KOMPAS.com – Perusahaan didorong menyampaikan laporan keberlanjutan secara transparan dan berbasis data agar terhindar dari praktik greenwashing atau klaim lingkungan yang tidak didukung bukti.

Co-Chair Indonesia Sustainability 360 Forum sekaligus Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD) Indah Budiani mengatakan, kepercayaan publik terhadap klaim keberlanjutan perusahaan akan terus menurun apabila perusahaan hanya mengandalkan narasi pemasaran tanpa disertai data yang dapat dipertanggungjawabkan.

"Isu greenwashing itu sangat krusial. Banyak perusahaan mengklaim produknya dan  bisnisnya sustainable, tetapi bagian mana yang benar-benar sustainable sering kali tidak jelas. Akibatnya, publik menjadi semakin skeptis terhadap klaim tersebut," ujar Indah dalam "Launching Indonesia Sustainability 360 Forum 2026", Kamis (30/7/2026).

Baca juga: FEM IPB Dorong Solusi Berbasis Alam dan ESG untuk Perkuat Ketahanan Iklim

Menurut Indah, laporan keberlanjutan seharusnya menyajikan informasi yang jujur mengenai capaian perusahaan, meskipun perbaikannya masih terbatas.

Ia menilai transparansi lebih penting dibandingkan menampilkan angka yang terkesan baik, tetapi tidak mencerminkan kondisi sebenarnya.

"Jangan hanya mengklaim bahwa perusahaan sudah sustainable. Harus ada data yang mendukung. Walaupun pengurangan penggunaan air baru satu persen, itu tetap perlu disampaikan secara terbuka. Yang kami khawatirkan justru ketika publik dan pembeli menjadi skeptis sehingga tidak lagi mempercayai laporan keberlanjutan," kata Indah.

Transparansi dinilai penting bagi investor

Indah mengatakan, keterbukaan informasi tidak hanya penting untuk menjaga kepercayaan konsumen, tetapi juga menjadi pertimbangan utama investor dalam menilai risiko investasi.

Menurut dia, banyak perusahaan di Indonesia, terutama yang bergantung pada sumber daya alam, masih belum mengungkapkan risiko lingkungan secara memadai melalui pelaporan berbasis Taskforce on Nature-related Financial Disclosures (TNFD).

Padahal, investor membutuhkan informasi mengenai risiko lingkungan yang dihadapi perusahaan beserta langkah mitigasi yang dilakukan sebelum memutuskan menanamkan modal.

"Investor melihat Indonesia memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap sumber daya alam. Namun, perusahaan-perusahaan kita belum banyak yang memiliki pelaporan TNFD untuk menjelaskan risiko yang dihadapi dan bagaimana mitigasinya," ujar Indah.

Ia menilai, tanpa keterbukaan mengenai risiko lingkungan, investor akan memandang tingkat ketidakpastian investasi di Indonesia masih tinggi, sehingga dapat memengaruhi keputusan investasi jangka panjang.

Baca juga: Terbitkan Sustainability Report 2025, TelkomGroup Perkuat Integrasi ESG dalam Transformasi Bisnis

Selain transparansi, kepastian regulasi juga dinilai menjadi faktor penting dalam menarik investasi berkelanjutan.

Salah satu contohnya adalah penerapan praktik regenerative landscape, yang hingga kini masih menyisakan pertanyaan mengenai pihak yang bertanggung jawab menanggung biaya selama masa pemulihan lahan.

"Kalau risikonya tinggi dan perusahaan tidak menunjukkan upaya mitigasi, investor tentu akan mempertimbangkan kembali investasinya," ujar Indah.

Ia menambahkan, tren investasi global saat ini semakin mengarah pada perusahaan yang menerapkan prinsip lingkungan, sosial, dan tata kelola (environmental, social, and governance/ESG). Karena itu, perusahaan di Indonesia perlu memperkuat transparansi agar mampu menjaga kepercayaan pasar dan meningkatkan daya saing di tingkat global.