Regulasi Keberlanjutan Akan Makin Ketat, Ini Sektor Ekonomi Berisiko dan Paling Progresif

JAKARTA, KOMPAS.com - Regulasi keberlanjutan (sustainability) di pasar global diperkirakan akan berkembang lebih cepat dibandingkan kesiapan industri hijau di Indonesia.

Kondisi ini dinilai menuntut perusahaan untuk tidak lagi memandang keberlanjutan sekadar sebagai sumber keuntungan, melainkan sebagai investasi jangka panjang melalui inovasi, teknologi, dan penguatan sumber daya manusia.

Regional Program Manager Global Reporting Initiative (GRI), Lany Harijanti, mengatakan penerapan standar keberlanjutan membutuhkan investasi yang tidak kecil. Namun, langkah tersebut menjadi kebutuhan agar perusahaan mampu memenuhi tuntutan pasar internasional yang semakin ketat.

Baca juga: GRI: Laporan Keberlanjutan Perusahaan di Indonesia Mulai Adopsi Isu Iklim

"Jujur saja tidak murah. Compliance terhadap standar keberlanjutan membutuhkan inovasi, teknologi, dan sumber daya manusia yang memadai," ujar Lany dalam Launching Indonesia Sustainability 360 Forum 2026, Kamis (30/7/2026).

Menurut Lany, praktik pelaporan keberlanjutan di Indonesia sebenarnya menunjukkan perkembangan positif.

Jumlah perusahaan yang menerbitkan laporan keberlanjutan terus meningkat sehingga transparansi mulai menjadi bagian dari budaya korporasi, terutama setelah berbagai regulasi mendorong kewajiban pengungkapan informasi nonkeuangan.

Namun, tekanan kini tidak hanya datang dari dalam negeri. Sejumlah negara tujuan ekspor mulai menerapkan regulasi yang lebih ketat, seperti European Union Deforestation Regulation (EUDR), Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CS3D), hingga Uyghur Forced Labor Prevention Act (UFLPA) di Amerika Serikat.

Menurut Lany, perkembangan tersebut secara tidak langsung memaksa perusahaan Indonesia menerapkan praktik bisnis yang lebih transparan dan berkelanjutan agar tetap mampu bersaing di pasar global.

Sektor agrikultur hingga tambang dinilai perlu berbenah

Lany menilai beberapa sektor masih menghadapi tantangan besar dalam memenuhi standar keberlanjutan internasional.

Berdasarkan pengawasan dalam UFLPA, Indonesia masih menghadapi sorotan terkait isu pekerja anak (child labor) dan kerja paksa (forced labor), terutama di sektor pertanian. Selain itu, sektor pertambangan dan kehutanan juga dinilai perlu mempercepat transformasi agar mampu memenuhi standar yang ditetapkan pasar global.

"Kalau harus dipacu, sektor agrikultur, pertambangan, dan kehutanan memang harus bergerak lebih cepat," ujar Lany.

Ia menambahkan, sektor minyak dan gas juga perlu mempercepat transisi menuju praktik bisnis yang lebih rendah emisi.

Di sisi lain, Lany menyoroti pentingnya dukungan pembiayaan bagi transformasi industri. Ia mengingatkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah mendorong pembiayaan berkelanjutan sejak 2017 dengan target alokasi minimal 21 persen.

Menurut dia, setelah hampir satu dekade berjalan, komitmen tersebut seharusnya sudah dapat terlihat dalam penyaluran pembiayaan bagi transformasi industri hijau.

"Apakah target minimal 21 persen itu sudah tercapai? Ini sudah berjalan sembilan tahun sehingga seharusnya industri perbankan sudah melampaui angka tersebut," katanya.

Pengelolaan limbah hingga energi terbarukan dinilai paling progresif

Sementara itu, Co-Chair Indonesia Sustainability 360 Forum sekaligus Executive Director Indonesia Business Council for Sustainable Development (IBCSD), Indah Budiani, menilai terdapat beberapa sektor yang mulai menunjukkan perkembangan paling pesat dalam penerapan ekonomi hijau.

Baca juga: CEO KG: Jurnalisme Solusi dan Isu Keberlanjutan Jadi Peluang Baru di Tengah Tren News Avoidance

Salah satunya adalah pengelolaan limbah, khususnya melalui pendekatan *food loss* dan food waste. Menurut Indah, prioritas utama bukan lagi mengolah sampah, tetapi mencegah timbulnya limbah sejak tahap pascapanen.

Jika masih terdapat sisa pangan yang layak konsumsi, langkah berikutnya adalah mendistribusikannya kembali kepada masyarakat sebelum diolah menjadi pakan ternak atau sumber energi.

"Yang kami dorong adalah bagaimana makanan yang masih layak tidak langsung menjadi sampah, tetapi bisa dimanfaatkan terlebih dahulu," ujar Indah.

Selain itu, sektor Forestry and Other Land Use (FOLU) juga dinilai memiliki prospek besar seiring meningkatnya perhatian global terhadap konservasi keanekaragaman hayati dan pengembangan biodiversity credit.

Menurut Indah, investor kini tidak hanya menilai emisi karbon perusahaan, tetapi juga kontribusinya terhadap perlindungan alam.

"Dunia sedang bergerak menuju nature positive. Karena itu kami baru meluncurkan rencana aksi biodiversitas untuk membantu perusahaan Indonesia beradaptasi dengan tuntutan investor global," ujarnya.

Ia menambahkan, sektor energi terbarukan juga menjadi salah satu bidang yang berkembang paling cepat karena didukung kebijakan, kemajuan teknologi, serta mekanisme pasar karbon yang semakin matang.