Tren Sustainability 2026, Perusahaan Fokus pada Regulasi dan Kepatuhan

KOMPAS.com-Kepatuhan terhadap aturan dan pembuatan laporan kini menjadi fokus utama tim keberlanjutan, meskipun anggaran mereka dipotong dan jumlah karyawan dikurangi. Hal ini terungkap dari survei terhadap 124 profesional keberlanjutan yang dirilis bulan lalu.

Hasil survei yang dikumpulkan oleh perusahaan konsultan GlobeScan dan organisasi nirlaba Business for Social Responsibility menunjukkan bahwa masalah kepatuhan aturan menyedot sumber daya yang sangat besar, mengalahkan prioritas lain yang sebenarnya bisa memberikan dampak dan nilai bisnis yang lebih strategis.

Melansir ESG Dive, Jumat (31/7/2026) laporan ini mencakup jawaban dari para profesional keberlanjutan di posisi senior yang bekerja di perusahaan-perusahaan besar dengan pendapatan minimal 1 miliar Dolar AS.

Hampir separuh responden (48 persen) berbasis di Amerika Utara, 39 persen di Eropa, dan sisanya tersebar di seluruh dunia.

Baca juga: Regulasi Keberlanjutan Akan Makin Ketat, Ini Sektor Ekonomi Berisiko dan Paling Progresif

Prioritas pada kepatuhan aturan

Sebanyak 61 persen responden menyebut kepatuhan aturan sebagai prioritas yang sangat penting, disusul penetapan target iklim di posisi kedua (51 persen). Sementara itu, topik lain seperti keterlibatan rantai pasokan, perencanaan transisi iklim, hak asasi manusia, dan penggunaan teknologi yang bertanggung jawab berada di urutan bawah.

Syarat regulasi atau aturan pemerintah kini menjadi pendorong utama dari upaya keberlanjutan perusahaan. Sebanyak 76 persen responden menyebut aturan sebagai alasan utama mereka, melonjak drastis dari yang sebelumnya hanya 31 persen pada survei tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa pengaruh aturan meningkat lebih dari dua kali lipat dalam satu dekade.

Permintaan dari konsumen atau pelanggan juga menjadi pemicu penting upaya keberlanjutan perusahaan. Sebaliknya, peluang pertumbuhan pasar kini kurang menjadi pendorong, turun dari 47 persen di tahun 2016 menjadi 35 persen tahun ini.

Tim sustainability juga merasa lebih siap menangani urusan kepatuhan aturan, pembuatan laporan, dan target iklim dibanding isu lainnya, seperti pengawasan rantai pasokan dan perencanaan transisi iklim.

Namun, Direktur GlobeScan, James Morris mengungkapkan daripada hanya fokus pada urusan laporan, tim sustainability seharusnya mengambil langkah mundur dan mencoba memahami apa manfaat nyata yang sebenarnya mereka hasilkan bagi perusahaan.

Kerja sama antar-divisi

Laporan juga mencatat mengenai kerja sama antara tim keberlanjutan dengan tim keuangan, hukum, dan IT semakin erat dalam satu dekade terakhir. Hal ini memperlihatkan betapa besarnya fokus perusahaan pada urusan laporan dan kepatuhan aturan.

Baca juga: GRI: Laporan Keberlanjutan Perusahaan di Indonesia Mulai Adopsi Isu Iklim

Akan tetapi laporan tersebut mencatat bahwa kerja sama dengan divisi lain justru menurun kecuali dengan divisi hubungan investor dan dewan direksi yang tingkat keterlibatannya tetap sama.

Penurunan kerja sama paling besar terjadi di ruang kerja CEO. Hanya 36 persen responden tahun ini yang menyatakan bahwa CEO mereka sangat terlibat, turun tajam dari 55 persen pada tahun 2016. Begitu pula dengan posisi isu sustainability di mata CEO yang merosot drastis dibanding sepuluh tahun lalu.

Pada tahun 2016, sebanyak 23 persen responden menyebut sustainability masuk dalam tiga prioritas utama CEO, namun pada tahun 2026 jumlahnya anjlok menjadi hanya 10 persen.

Laporan tersebut menjelaskan bahwa hal ini bisa terjadi karena adanya perbedaan sudut pandang antara tim sustainability dan sang CEO. Para responden menyebut mayoritas pimpinan senior menganggap sustainability sekadar alat untuk mengelola risiko dan mematuhi aturan. Sebaliknya, tim sustainability memandangnya sebagai penggerak utama strategi bisnis jangka panjang.

“Menutup jurang perbedaan sudut pandang ini sangat penting untuk mempertahankan dukungan dan investasi dari para pimpinan,” tulis para penulis laporan tersebut.