Area Berisiko Banjir di Kota Semarang Diproyeksikan Bertambah 2.162 Hektare pada 2039

KOMPAS.com - Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) memproyeksikan luas kawasan kedap air  di Kota Semarang akan bertambah sekitar 2.162,88 hektare hingga 2039.

Perluasan kawasan terbangun tersebut diperkirakan meningkatkan risiko banjir, memperparah penurunan muka tanah, sekaligus mengancam kawasan konservasi.

Peneliti Ahli Madya Pusat Riset Limnologi dan Sumber Daya Air BRIN, Budi Heru Santosa, mengatakan proyeksi tersebut diperoleh melalui pemodelan Cellular Automata-Markov Chain (CA-Markov) yang digunakan untuk memprediksi perkembangan tata guna lahan di masa depan.

Baca juga: Banjir Rob Ganggu 10 Persen Jalan di Semarang, Biaya dan Waktu Tempuh Perjalanan Naik

Hasil pemodelan menunjukkan luas kawasan kedap air di Semarang diperkirakan meningkat dari 17.729,10 hektare pada 2024 menjadi 19.891,98 hektare pada 2039.

Menurut Budi, sekitar 53-58 persen ekspansi kawasan terbangun diproyeksikan masuk ke dalam Urban Growth Boundary (UGB) atau batas pertumbuhan perkotaan.

Padahal, berdasarkan ketentuan tata ruang, kawasan perkotaan Semarang hanya diperbolehkan berkembang hingga sekitar 55,99 persen dari total wilayah kota.

"Di sana ada kawasan konservasi, badan air, dan wilayah yang seharusnya tidak dialihfungsikan. Karena itu kami ingin mengintegrasikan rencana tata ruang dengan pemodelan spasial prediktif untuk mengevaluasi potensi perambahan lahan di masa depan," ujar Budi dalam webinar, Jumat (7/8/2026).

BRIN mencatat perluasan kawasan kedap air di Semarang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade. Pada periode 2009-2014, luas area kedap air bertambah sekitar 1.049,31 hektare, sedangkan pada 2014-2019 kembali meningkat sekitar 809,46 hektare.

Menurut Budi, pertumbuhan tersebut dipicu oleh meningkatnya jumlah penduduk, pembangunan kawasan industri dan permukiman baru, serta berkembangnya jaringan infrastruktur jalan.

Di sisi lain, lemahnya pengawasan tata ruang dan relatif murahnya harga lahan di kawasan rawan bencana turut mendorong ekspansi pembangunan ke wilayah yang seharusnya dipertahankan sebagai kawasan resapan.

Secara hidrologis, bertambahnya kawasan kedap air mengurangi kemampuan tanah menyerap air hujan. Kondisi ini meningkatkan limpasan permukaan (runoff), memperbesar risiko banjir, erosi, dan memicu fenomena urban heat island.

Baca juga: Peringati Hari Mangrove Sedunia, BLDF Tanam 3.000 Bibit di Pesisir Semarang

BRIN mengidentifikasi wilayah Karangroto, Terboyo Kulon, dan Banjardowo di Kecamatan Genuk sebagai kawasan yang mengalami tekanan pembangunan cukup tinggi.

"Pertumbuhan penduduk di Kecamatan Genuk mencapai sekitar 2,64 persen karena harga lahan dan perumahan relatif lebih murah dibandingkan pusat kota. Akibatnya okupansi lahan terus meningkat," kata Budi.

Penurunan muka tanah

Selain menghadapi ekspansi kawasan terbangun, Semarang juga dibayangi laju penurunan muka tanah yang tinggi.

Berdasarkan analisis citra satelit Sentinel-1 periode 2014-2020, BRIN menemukan wilayah Semarang bagian timur mengalami penurunan muka tanah hingga 11 sentimeter per tahun. Angka tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan kawasan sekitar Simpang Lima yang laju penurunannya kurang dari 1 sentimeter per tahun.

Hasil penelitian menunjukkan sekitar 80 persen penurunan muka tanah dipicu oleh eksploitasi air tanah secara berlebihan. Sementara itu, sekitar 6 persen dipengaruhi oleh beban infrastruktur dan proses alami berupa pemadatan tanah aluvial.

Menurut Budi, tingginya ketergantungan masyarakat dan industri terhadap air tanah menciptakan siklus yang semakin memperburuk kondisi lingkungan.

Semakin besar pengambilan air tanah, semakin cepat permukaan tanah turun. Dampaknya, banjir rob menjadi lebih sering terjadi dan intrusi air laut semakin jauh masuk ke daratan sehingga mengancam kualitas air tanah.

"Kami melihat adanya kompleksitas risiko banjir di Semarang. Curah hujan tinggi di wilayah hulu yang disertai alih fungsi lahan memperbesar banjir di hilir, yang kemudian bertemu dengan banjir rob. Akibatnya muncul banjir komposit yang mengganggu aktivitas ekonomi dan merusak infrastruktur," ujar Budi.