Artikel ini adalah kolom, seluruh isi dan opini merupakan pandangan pribadi penulis dan bukan cerminan sikap redaksi.
SETIAP kali bencana datang, pertanyaan yang muncul hampir selalu sama: mengapa kita tidak siap?
Ketika kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) meluas, kita mengerahkan pesawat dan helikopter. Ketika banjir merendam permukiman, bantuan segera dikirim.
Ketika kekeringan mengancam pertanian, pemerintah mulai mencari sumber air dan melakukan berbagai intervensi.
Kita bergerak cepat—tetapi sering kali setelah risiko berubah menjadi bencana. Padahal, bencana tidak selalu datang tanpa tanda.
El Nino 2026, misalnya, telah diperkirakan sejak jauh hari. Informasi mengenai musim kemarau, potensi kekeringan, curah hujan, dan risiko kebakaran tersedia melalui berbagai sistem pemantauan.
Teknologi satelit bahkan memungkinkan kita memantau perubahan tutupan lahan dan titik panas hampir secara waktu nyata.
Lalu, mengapa kita masih sering terlambat?
Masalahnya mungkin bukan karena kita tidak memiliki informasi. Masalahnya adalah kita belum cukup cepat mengubah informasi menjadi keputusan.
Selama ini, sistem kebencanaan kita masih cenderung berorientasi pada respons. Ukuran keberhasilan sering terlihat dari seberapa cepat pemerintah mengirim bantuan, mengevakuasi warga, atau memadamkan api setelah kejadian.
Semua itu tentu penting. Namun, paradigma tersebut membuat kita terjebak dalam siklus yang sama: bencana terjadi, pemerintah merespons, kerusakan dihitung, bantuan diberikan, kemudian kita kembali menunggu bencana berikutnya.
Padahal, biaya mencegah bencana sering jauh lebih kecil dibandingkan biaya memulihkan kerusakan. Di sinilah informasi iklim seharusnya memainkan peran yang lebih besar.
Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan data yang luar biasa. Ada prakiraan cuaca dan iklim, data curah hujan, citra satelit, informasi kelembapan tanah, data tutupan lahan, peta bahaya, hingga sistem peringatan dini.
Perkembangan teknologi juga memungkinkan data tersebut diolah menjadi informasi yang semakin spesifik secara ruang dan waktu.
Namun, data belum tentu menjadi kebijakan. Ketika prakiraan menunjukkan peningkatan risiko kekeringan, misalnya, pertanyaannya bukan hanya apakah masyarakat sudah diberi peringatan.
Pertanyaan yang lebih penting adalah: apa yang berubah dalam kebijakan setelah peringatan itu dikeluarkan?
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya