Merangkul Masyarakat Adat, Garda Terdepan Pencegahan Karhutla

KOMPAS.com – Kombinasi ekstrem antara puncak musim kemarau dan fenomena El Nino telah mengubah vegetasi serta lanskap gambut Indonesia menjadi bahan bakar yang sangat mudah terulut.

Namun, atmosfer dan cuaca kering hanyalah katalisator, bukan penyulut utama. Aktivitas manusia ditengarai tetap menjadi penyebab dominan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang.

Tanpa pergeseran tata kelola yang menyentuh akar komunikasi partisipatif dan penegakan aturan secara presisi, teknologi pemadaman secanggih apa pun akan selalu terlambat menahan laju kerusakan ekologis.

Pakar Teknologi Modifikasi Cuaca (TMC) sekaligus Dosen Geografi Universitas Indonesia, Asep Karsidi mengatakan kemarau Agustus 2026 semakin intensif.

Berdasarkan evaluasi analisis BMKG dan NOAA, sebanyak 76,5 persen zona musim Indonesia telah memasuki musim kemarau, sementara curah hujan rendah mendominasi 90,79 persen wilayah.

“Indonesia menghadapi kombinasi musim kemarau aktif, El Nino sangat kuat, dan kecenderungan Indian Ocean Dipole positif. Kondisi ini mengurangi pembentukan awan dan hujan sehingga vegetasi serta lahan gambut lebih mudah terbakar,” ungkap Asep Karsidi.

Asep Karsidi kemudian menegaskan, iklim bukan sumber awal kebakaran, tetapi menjadi faktor penguat yang membuat api lebih mudah muncul, meluas, dan sulit dikendalikan.

“Penyebab utama karhutla adalah perilaku manusia, termasuk pembukaan lahan dengan cara tebas bakar,” ujar Asep Karsidi. Asep Karsidi menambahkan Sumatra Selatan, Riau, Jambi, dan Kalimantan perlu lebih meningkatkan kewaspadaan melalui pemantauan titik panas, patroli, dan kesiapan pemadaman.

Asep Karsidi juga mengingatkan adanya peraturan perundang-undangan memberikan pengecualian terbatas terhadap larangan membuka lahan dengan cara membakar bagi masyarakat yang menjalankan kearifan lokal.

Baca juga: 3 Orangutan Dievakuasi di Tengah Kabut Asap Karhutla Ketapang, Butuh Waktu 8 Jam

“Pengecualian tersebut dibatasi maksimal dua hektare per kepala keluarga, digunakan untuk menanam varietas lokal, dan wajib dilengkapi sekat bakar guna mencegah penjalaran api. Peraturan ini perlu diwaspadai karena sangat beresiko,” jelas Asep Karsidi.

Berkaitan dengan aktivitas manusia

Pakar karhutla, Raffles B Panjaitan mengatakan sebagian besar kebakaran berkaitan dengan aktivitas manusia, seperti pembukaan lahan dengan membakar, kelalaian menggunakan api, dan pembakaran tidak terkendali.

“El Nino tidak menyalakan api. Api tetap membutuhkan pemicu. Karena itu, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan teknologi pemantauan, patroli, dan peralatan pemadaman, tetapi harus menyentuh perilaku orang yang beraktivitas di kawasan rawan,” kata Raffles.

Raffles juga menyoroti ketentuan yang mengakomodasi pembakaran berdasarkan kearifan lokal dengan luas maksimal dua hektare per kepala keluarga seperti tertuang dalam UU No 32 tahun 2009. Pengecualian tersebut bukan izin umum untuk membakar.

Penerapannya harus diatur lebih detail (perlunya Peraturan Daerah dan aturan yang lebih ketat) untuk memenuhi persyaratan, antara lain untuk penanaman varietas lokal dan dikelilingi sekat bakar, diawasi dan dikendalikan langsung dilapangan guna mencegah penjalaran api.

“Ketentuan dua hektare bukan izin bebas membakar. Ketika cuaca sangat kering dan bahaya kebakaran tinggi, penggunaan api harus dikendalikan secara ketat. Jangan sampai praktik lokal menimbulkan kebakaran luas dan merugikan,” ujar Raffles.

Hambatan akses dapat memperlambat upaya TNI, Polri, Manggala Agni, MPA, pemerintah daerah, dan regu pemadam karhutla perusahaan. Kondisi itu tidak dapat digeneralisasi kepada seluruh masyarakat, tetapi harus ditangani karena respons awal menentukan keberhasilan pemadaman.

Masyarakat Adat Bagian dari Solusi

Pakar komunikasi keberlanjutan sekaligus Rektor UPN Veteran Jakarta, Prof. Anter Venus mengatakan penanganan persoalan tersebut membutuhkan komunikasi partisipatif yang menghormati masyarakat adat dan menegaskan tanggung jawab bersama.

“Masyarakat adat jangan ditempatkan sebagai terdakwa kolektif. Mereka harus diposisikan sebagai bagian penting dari solusi. Namun, penghormatan terhadap hak adat harus berjalan bersama kewajiban mencegah kebakaran dan memberikan akses kepada tim pemadam dalam keadaan darurat,” ujar Anter Venus.

Anter Venus menilai strategi komunikasi perlu melibatkan kepala desa, tokoh adat, tokoh agama, perempuan, pemuda, dan petani sebagai komunikator tepercaya.

Pesan pencegahan harus menggunakan bahasa lokal dan solusi yang dapat diterapkan.

“Pesan yang hanya menakut-nakuti cenderung memunculkan penolakan. Masyarakat harus memahami risiko penolakan terhadap upaya pemadaman karhutla yang dilakukan petugas. Karenanya, perlu dilakukan edukasi terhadap masyarakat terkait dampak risiko yang timbul,” kata Anter Venus.

Pada akhirnya, menghadapi ancaman karhutla di tengah krisis iklim menuntut lebih dari sekadar operasi pemadaman reaktif atau regulasi di atas kertas.

Musim kemarau ekstrem dan El Nino mungkin sebuah keniscayaan, namun bencana ekologis akibat ulah manusia sejatinya bisa dicegah. Di sinilah masyarakat adat dan lokal memegang peran paling krusial.

Alih-alih dipojokkan akibat stigma praktik masa lalu, mereka justru harus dirangkul sebagai garda terdepan pelestarian lingkungan.

Baca juga: Karhutla di Kalimantan: 6 Perusahaan Disanksi, dari Pembekuan Izin hingga Wajib Pulihkan Lahan

Langkah mitigasi sesungguhnya harus memadukan kearifan lokal yang selama berabad-abad terbukti mampu menjaga keseimbangan hutan, teknologi modern, serta infrastrukur yang berorientasi pada keberlanjutan.

Ketika masyarakat adat dilibatkan secara aktif, diberikan ruang, dan dipercaya penuh sebagai mitra strategis pelindung ekosistem, Indonesia memiliki fondasi akar rumput tangguh untuk memutus siklus api tahunan ini secara berkelanjutan.