JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas sedang menyusun finalisasi untuk cetak biru rencana aksi susut dan sisa pangan (Food Loss and Waste Action Blueprint).
Di dalamnya, ada beberapa area prioritas untuk isu sistem pangan dan krisis iklim. Di antaranya, produksi dan konsumsi yang lebih bertanggung jawab, produksi pangan dari laut atau perairan lainnya (transformasi biru), food loss and waste, serta ekonomi sirkular.
Deputi Bidang Pangan dan Pertanian Kementerian PPN/Bappenas, Ifan Martino mengatakan, nantinya rencana aksi tersebut akan diturunkan di level pemerintah daerah dan menggabungkannya dengan menggunakan pendekatan sistem.
Baca juga: Pasokan Pangan untuk Jakarta Berstatus Sangat Rentan Meski Ada 1.399 Titik Urban Farming
Selama ini, krisis iklim berdampak buruk terhadap sistem pangan di Indonesia. Ia berharap, dengan rencana aksi itu, sistem pangan di Indonesia bisa berbalik mempengaruhi krisis iklim.
"Jadi enggak hanya bicara pangan dan gizi, tapi juga isu-isu terkait dengan perubahan iklim dan juga ketahanan air ini menjadi aspek yang dipertimbangkan dan dimasukkan di dalam rencana aksi nasional ini," ujar Ifan dalam konferensi pers usai diskusi Membedah Rancangan Undang-undang Pangan Baru, Rabu (9/9/2026).
Ia berharap, rencana aksi tersebut berjalan selaras di tingkat nasional maupun daerah, di mana pangan lokal akan menjadi aspek yang sangat diperhatikan. Ini merujuk pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2024 tentang Percepatan Penganekaragaman Pangan Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal
"Itu menjadi masukan besar di dalam perencanaan nasional dan rencana aksi daerah ini," tutur Ifan.
Direktur Pengendali Kerawanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas), Sri Nuryanti mengatakan, food loss and waste atau susut dan sisa makanan yang terbuang sepanjang rantai pasok menjadi tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
Saat ini, Indonesia perlu menekan tinginya angka pemborosan pangan. Penanganan food loss and waste bisa mengurangi risiko menghasilkan emisi gas rumah kaca (GRK) yang akan memperparah krisis iklim.
"Karena saat ini Indonesia setiap tahunnya telah memubazirkan makanannya ya, di hilir—jadi bukan bahan pangan, di hilir itu nilainya 551 triliun setiap tahun. Setara nilai pembangunan IKN. Jadi di hulu perlu adanya pengurangan susut dan di hilir perlu adanya penghematan pangan," ujar Sri dalam webinar Diseminasi Inovasi Pangan Tahan Iklim Ekstrem sebagai Strategi Ketahanan Pangan di Wilayah Rawan Bencana, Senin (30/3/2026).
Baca juga: Pangan yang Dikonsumsi di Indonesia Didominasi Tanaman Naturalisasi dari Amerika Latin
Selain food loss and waste, krisis iklim dan daya dukung pertanian yang terbatas juga menjadi salah satu tantangan dalam mewujudkan ketahanan pangan di Indonesia.
Dalam hal ini, krisis iklim dapat memicu banjir, tanah longsor, abrasi, kekeringan, dan kebakaran yang mengganggu produksi, distribusi, dan konsumsi pangan di Indonesia.
Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya