Retno Marsudi: Target Air dan Sanitasi Aman 2030 Terancam Meleset

JAKARTA, KOMPAS.com - Utusan Khusus Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk Isu Air Retno Marsudi mengingatkan bahwa dunia belum berada di jalur yang tepat untuk memenuhi target akses air minum aman, sanitasi, dan kebersihan dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) poin 6 pada 2030.

Berdasarkan tren saat ini, sekitar tiga miliar orang berpotensi masih hidup tanpa akses sanitasi yang dikelola secara aman pada 2030.

Sementara itu, du miliar orang diperkirakan belum memiliki akses air minum aman dan satu miliar orang belum memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di rumah.

Baca juga: Teknologi Satelit Bantu Lindungi Pasokan Air Minum Dunia, Kok Bisa?

“Pada tren saat ini, tiga miliar orang dapat tetap hidup tanpa sanitasi yang dikelola dengan aman pada tahun 2030. Dua miliar orang tanpa air minum yang dikelola dengan aman, dan satu miliar orang tanpa fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air di rumah,” ujar Retno dalam Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2026, Selasa (6/10/2026).

Menurut Retno, lambatnya kemajuan pencapaian target tersebut disebabkan lima kendala struktural yang saling berkaitan, mulai dari kekurangan pembiayaan hingga lemahnya koordinasi antarpemangku kepentingan.

Pertama, proyek-proyek terkait air secara konsisten menghadapi keterbatasan pembiayaan. Kedua, regulasi dan standar yang terfragmentasi menyulitkan implementasi program, terutama yang melibatkan lintas wilayah.

Ketiga, pembuat kebijakan masih menghadapi keterbatasan data akurat, keahlian teknis, dan informasi pasar untuk mengidentifikasi persoalan serta memperluas penerapan solusi.

Keempat, inovasi yang sudah tersedia belum dapat didistribusikan dengan kecepatan dan skala yang dibutuhkan. Kelima, koordinasi yang lemah membuat kolaborasi antarpihak tidak berjalan optimal.

Pembiayaan dan inovasi perlu diperluas

Retno mengatakan, persoalan air berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi, perkembangan kota, produksi pangan, dan kemampuan masyarakat menghadapi krisis iklim.

Namun, kebutuhan air terus meningkat seiring pertumbuhan ekonomi dan urbanisasi, sementara perubahan iklim dan pencemaran menambah tekanan terhadap ketersediaan sumber daya tersebut.

Untuk menjawab tantangan itu, menurut dia, penanganan air perlu bergeser dari pendekatan reaktif menuju pengelolaan yang lebih antisipatif. Salah satu prioritasnya adalah memperkuat ketahanan dan keamanan air dengan mempersiapkan diri menghadapi risiko sebelum krisis terjadi.

Selain itu, pengelolaan air perlu diintegrasikan dengan pembangunan perkotaan, termasuk transportasi, energi, perumahan, dan layanan publik. Integrasi tersebut dibutuhkan agar kota menjadi lebih tangguh dan layak huni.

Prioritas berikutnya adalah memperluas pembiayaan, inovasi, dan pengembangan sumber daya manusia. Proyek-proyek terkait air perlu dipersiapkan agar mampu menarik investasi, disertai penguatan kapasitas teknis dan kelembagaan.

Baca juga: Evaluasi Tata Kelola Air Minum Kemasan

“Kita sudah memiliki banyak solusi, tantangannya adalah membawanya ke skala besar. Kita membutuhkan kondisi dan kapasitas yang tepat agar investasi tersebut berhasil,” kata Retno.

Ia menilai pemerintah dan sistem PBB tidak dapat bekerja sendiri dalam memenuhi kebutuhan investasi tersebut. Keterlibatan sektor swasta diperlukan, tetapi kemitraan harus tetap mengutamakan kepentingan masyarakat.