Lonjakan Belanja Militer Perparah Perubahan Iklim dan Keamanan Global

KOMPAS.com - Perubahan iklim dipandang sebagai ancaman besar yang bisa memicu konflik, kelangkaan sumber daya, dan ketidakstabilan antarnegara.

Namun menaikkan anggaran pertahanan atau militer dengan dalih untuk melindungi diri dan menjaga stabilitas ternyata tidak tepat.

Melansir Phys, Rabu (21/10/2026) penelitian yang dimuat dalam jurnal The BMJ memperingatkan bahwa langkah tersebut salah. Menambah uang untuk militer tidak akan menyelesaikan akar masalah perubahan iklim malah semakin memperburuknya dan pada akhirnya justru mengancam keselamatan umat manusia itu sendiri.

Emisi militer perburuk ancaman iklim

Sebagai contoh, emisi gas rumah kaca tahunan dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat lebih besar daripada total emisi tahunan di banyak negara.

Baca juga: PBB: Perang Besar Jadi Ancaman Global Paling Ditakuti Masyarakat Dunia

Industri senjata juga menjadi sumber emisi besar lainnya. Selain itu, perang itu sendiri menyebabkan lonjakan emisi yang sangat tinggi, terutama jika target serangannya mengenai infrastruktur minyak dan gas alam.

Meskipun ada sumber emisi militer yang sangat besar yang bisa dikurangi, namun Neta Crawford dari peneliti dari Universitas St Andrews berpendapat bahwa pengurangan emisi yang signifikan baru akan terjadi jika angkatan bersenjata mengurangi ukuran dan jejak operasional mereka secara keseluruhan, serta beralih ke doktrin yang lebih ramah lingkungan termasuk yang tidak memerlukan misi pesawat jarak jauh.

"Kita justru harus lebih banyak membelanjakan dana untuk sektor kesehatan, lingkungan, dan transisi energi daripada untuk mendanai militer," katanya.

"Meskipun bentuk pertahanan tertentu tetap diperlukan, fokusnya harus beralih ke bagaimana cara memastikan pertahanan yang efektif dengan tingkat emisi dan biaya yang lebih rendah," paparnya lagi.

Belanja militer kuras anggaran iklim dan bantuan

Mohammed Abba-Aji dari Universitas Washington dan Nason Maani dari Universitas Edinburgh memperingatkan bahwa peningkatan pengeluaran pertahanan juga dapat mengorbankan keamanan kita.

Mereka mencatat bahwa belanja militer dunia mencapai 2,887 triliun dolar AS (sekitar Rp 47.000 triliun) pada tahun 2025, mendekati 2,5 persen dari total output ekonomi global.

Sementara itu, bantuan pembangunan resmi justru turun menjadi 174 miliar dolar AS pada tahun 2025, yang merupakan penurunan tahunan terbesar dalam sejarah.

Namun, ketika negara-negara mengalihkan sebagian besar anggaran mereka untuk keperluan militer, dana yang tersisa untuk mengatasi iklim, pendidikan, dan kebutuhan dasar manusia lainnya menjadi semakin sedikit.

Para ahli memperingatkan bahwa situasi ini tidak hanya berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka panjang, tetapi juga menciptakan lingkaran setan.

Tekanan akibat perubahan iklim memicu konflik perebutan sumber daya, yang kemudian dijadikan alasan untuk menaikkan anggaran militer. Akibatnya, dana justru tersedot menjauh dari langkah-langkah yang seharusnya bisa memutus siklus tersebut.

Baca juga: Perang Perparah Krisis Iklim, Besarnya Emisi Militer Tak Dilaporkan

Mereka juga menambahkan bahwa meskipun negara-negara kaya mungkin tidak terlibat langsung dalam konflik-konflik ini, mereka tetap membantu menciptakan kondisi yang tidak stabil.

Caranya adalah dengan memasok senjata yang memperpanjang konflik tersebut, sementara di sisi lain mereka justru memangkas bantuan untuk negara-negara yang terdampak.

Menurut mereka, keamanan yang sejati harus berbentuk lain. Pemerintah harus mempertimbangkan dampak kesehatan dan iklim sebelum membuat pilihan antara belanja militer atau anggaran sosial. Selain itu, pemerintah juga harus menyisihkan sebagian dana keamanannya untuk adaptasi iklim, terutama di wilayah-wilayah yang paling rentan.

"Pemerintah akan terus menjalankan kewajiban utama mereka, yaitu melindungi rakyat, dan mereka memang harus melakukannya. Namun, perlindungan tidak boleh hanya berarti melindungi dari agresi fisik semata. Perlindungan harus mencakup perlindungan dari dampak perubahan iklim, perlindungan kesehatan, dan perlindungan lingkungan," tutup mereka.