JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia berpeluang memperluas pemasaran beras rendah emisi ke pasar ritel umum tanpa mengharuskan konsumen membayar harga tambahan untuk aspek keberlanjutan.
Model produksi ini juga berpotensi meningkatkan pendapatan petani sekaligus menekan emisi gas rumah kaca (GRK) dan penggunaan air.
Laporan yang disusun Philanthropy Asia Alliance (PAA), Pijar Foundation, dan World Economic Forum menyebutkan, peluang tersebut dapat diwujudkan melalui peningkatan kualitas gabah dan proses penggilingan yang memenuhi standar beras premium, dengan tetap mengikuti ketentuan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.
Baca juga: Bapanas: Inflasi Beras Kuartal III 2026 Terendah dalam Empat Tahun berkat CBP
Beras merupakan makanan pokok bagi lebih dari 250 juta penduduk Indonesia. Di sisi lain, budi daya padi menyumbang sekitar 34 persen dari total emisi GRK sektor pertanian di Indonesia.
Kondisi tersebut menempatkan sektor perberasan pada persimpangan antara menjaga ketahanan pangan nasional dan mencapai target iklim. Salah satunya, target Low Carbon Development Initiative untuk menerapkan praktik rendah karbon di sekitar satu juta hektare lahan pada 2030.
Menurut laporan Scaling Sustainable Rice Systems in Southeast Asia: Insights from a Feasibility Study in Indonesia, hasil uji coba agronomi di Grobogan, Jawa Tengah, menunjukkan bahwa metode alternate wetting and drying (AWD) berpotensi diterapkan pada lahan sawah di Indonesia.
"AWD merupakan metode pengairan yang memungkinkan sawah mengalami pengeringan hingga batas aman sebelum kembali diairi. Dalam uji coba tersebut, penerapan AWD mampu mempertahankan hasil panen sekaligus mengurangi penggunaan air irigasi hingga 30 persen dan emisi metana hingga 35 persen," tulis laporan tersebut dikutip Senin (2/10/2026).
Berdasarkan skenario pemodelan dalam laporan tersebut, surplus bersih petani berpotensi meningkat sekitar 31 persen. Peningkatan ini didorong oleh harga jual gabah yang lebih tinggi di tingkat petani, kenaikan hasil panen sekitar 6 persen, serta penurunan total biaya produksi.
Pihak pembeli hasil panen atau offtaker, termasuk penggilingan dan pembeli grosir, juga berpotensi memperoleh keuntungan. Nilai yang diperoleh dari kategori beras premium diperkirakan lebih besar dibandingkan tambahan harga yang dibayarkan kepada petani.
Kondisi tersebut berpotensi meningkatkan margin kotor pengolahan hingga 45 persen.
Laporan itu mengusulkan implementasi awal pada lahan seluas 100 hektare selama empat musim tanam. Tahap tersebut ditujukan untuk menguji asumsi pemodelan dalam kondisi operasional nyata.
Direktur Eksekutif Pijar Foundation Cazadira Fediva Tamzil mengatakan, petani kecil tidak seharusnya menanggung sendiri biaya transisi menuju ekonomi hijau.
Baca juga: Harga Kalah Bersaing, Ekspor Beras dan Singkong Thailand Merosot
"Perubahan cara menanam padi harus mampu mengurangi emisi sekaligus memberikan manfaat ekonomi bagi petani. Temuan kami menunjukkan bahwa melalui kolaborasi yang efektif, produksi beras rendah emisi dapat meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus mengurangi penggunaan air dan emisi. Inilah transisi yang kita butuhkan, ketika keberlanjutan menjadi sebuah peluang,” ujar Cazadira dalam keterangan tertulis, Kamis (29/10/2026).
Laporan tersebut menekankan pentingnya komitmen pembelian untuk memperluas penerapan beras rendah emisi. Kepastian permintaan sebelum petani mengubah praktik budi daya dinilai dapat meningkatkan keyakinan mereka untuk menerapkan metode baru.
Mengacu pada panduan CEO dari First Movers Coalition for Food, laporan itu menguraikan dua pendekatan yang dapat dilakukan pembeli. Pertama, memasukkan persyaratan beras berkelanjutan ke dalam spesifikasi pengadaan. Kedua, mendanai program di wilayah pemasok atau *supply-shed*, dengan tetap memberi kebebasan kepada petani untuk menjual hasil panennya di pasar terbuka.
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya