Enam Strategi Lemhanas Tangkal Disrupsi Informasi Jelang Pemilu 2024

JAKARTA, KOMPAS.com - Ada enam strategi menangkal disrupsi informasi, khususnya menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.

Disrupsi adalah kondisi sesuatu hal yang tercabut dari akarnya, dan bisa dikatakan sebagai fenomenologi ketika terjadi perubahan atau lompatan besar yang menyebabkan seluruh tatanan berubah.

Upaya menangkal disrupsi informasi pada ujungnya adalah mencegah disinformasi pada tahun politik 2024, mendatang.

"Keenam strategi ini berasal dari pemerintah," kata Gubernur Lembaga Pertahanan Nasional (Lemhanas) Andi Widjajanto dalam keterangan tertulis, Kamis (4/5/2023).

Baca juga: TNI AL Luncurkan Kapal Korvet Bung Karno 369 Gantikan Kapal Kepresidenan Barakuda

Strategi pertama adalah memperluas aksi publik, antara lain meningkatkan kesadaran masyarakat literasi media dan kemampuan berpikir kritis dalam menerima.

Strategi kedua adalah meningkatkan kemampuan negara untuk bertindak seperti membentuk tim yang bertugas memantau penyebaran informasi serta mampu merespons cepat berbagai misinformasi dan disinformasi yang tersebar di berbagai platform.

Lantas, strategi ketiga adalah melakukan operasi langsung terhadap pelaku disinformasi.

Andi menambahkan, strategi keempat yang dilakukan Lemhannas untuk menangkal disrupsi informasi yaitu menerapkan transformasi informasi pemilu.

Realisasinya, KPU, parpol, dan kandidat harus secara reguler merilis aktivitas mereka untuk meminimalisasikan para pihak memanfaatkan misinformasi dan disinformasi untuk memanipulasi publik.

Strategi kelima yaitu melakukan kolaborasi lintas lembaga contohnya bekerja sama dengan lembaga-lembaga independen untuk memverifikasi misinformasi dan disinformasi yang tersebar di masyarakat.

"Strategi keenam adalah melakukan kerja sama internasional baik bilateral maupun multilateral, untuk memitigasi disrupsi informasi yang bersifat lintas negara," tutur Andi.

Anomali

Catatan Lemhanas menunjukkan bahwa sepanjang 2022 ada 280 miliar anomali pada ruang digital di Indonesia.

Artinya, setiap hari hampir ada 1 miliar anomali di ruang digital.

Data tersebut menunjukkan bahwa pekerjaan rumah yang harus dilakukan Pemerintah dalam menangkal disrupsi informasi cukup berat.

"Dalam mewujudkan pelaksanaan strategi ini, Lemhanas mendapat dukungan dari The Asia Foundation, Katadata, Dewan Pers, DPR RI, hingga Komite Litbang Mafindo," tuntas Andi.