Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 14 Juli 2023, 21:10 WIB
Heru Dahnur ,
Hilda B Alexander

Tim Redaksi

BANGKA, KOMPAS.com - Alur pelayaran di Muara Air Kantung, Pelabuhan Jelitik, Sungailiat, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung semakin menyempit dan terjadi pendangkalan karena sedimentasi pasir laut.

Sedimentasi yang terus bertambah pada kedua sisi muara kini membentuk gunung pasir yang mengakibatkan aktivitas keluar masuk pelabuhan terhambat.

Bahkan tak jarang nelayan harus menunda keberangkatan hingga pasang air laut karena risiko kandas jika nekat melewati alur muara yang menyempit.

"Kami berharap pemerintah melakukan pengerukan sehingga alur muara Air Kantung kembali lancar," ujar seorang nelayan bernama Ujang (34) di Pelabuhan Jelitik, Sungailiat, Jumat (14/7/2023).

Baca juga: Dampak Industri Penerbangan Terhadap Lingkungan

Ujang menuturkan, aksi massa sempat dilakukan di kantor bupati, agar pengerukan Muara Air Kantung segera dilakukan.

Pengerukan muara bagi nelayan sangat penting karena memperlancar aktivitas dalam mencari ikan.

"Kalau sering terhambat, kami tidak bisa keluar pelabuhan. Artinya penghasilan kami dari nelayan dapat dari mana lagi," ujar Ujang.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kepulauan Bangka Belitung Herman Suhadi menyikapi keluhan masyarakat nelayan dengan mengumpulkan pihak terkait.

"Kita sudah melihat kondisinya sekarang seperti ini perahu nelayan hanya bisa keluar-masuk muara ketika air laut pasang. Sementara hasil tangkapan harus dibawa ke darat untuk dipasarkan secepatnya agar tidak busuk. Paling tidak hari ini kita harus menemukan solusi terbaik. Kasihan pak para nelayan ini," kata Herman saat rapat di Kantor PPN Sungailiat.

Baca juga: Tak Perlu Jadi Aktivis Lingkungan untuk Menjaga Bumi, Terapkan Gaya Hidup Ini

Menurut Herman, sambil menunggu hasil kerja dari tim yang telah dikoordinasikan, dirinya telah memerintahkan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi sebagai leading sector bersama stakeholder lainnya agar bergotong royong mengambil tindakan apabila dalam waktu dekat terjadi pendangkalan yang menyebabkan perahu nelayan tidak bisa lewat sama sekali.

"Apabila terjadi penutupan alur (pendangkalan) saya mohon dengan hormat kepada Pemprov, PPN dan PT Timah untuk bergotong royong mengatasi hal tersebut seperti yang telah dilakukan beberapa bulan lalu," pintanya.

Untuk itu dirinya berharap agar semua pihak dapat selalu memonitor, sehingga hal-hal yang membuat perahu nelayan tidak dapat keluar-masuk alur muara agar bisa diatasi.

"Niat kita agar para nelayan-nelayan yang ada di Sungailiat khususnya yang beraktifitas di muara air kantung dapat melakukan pekerjaannya dengan baik dan tanpa halangan," harap dia.

Baca juga: Panduan Bikin Rumah Hemat Energi dan Ramah Lingkungan

Sebagaimana diketahui, pengerukan alur muara Air Kantung telah dilakukan berulangkali namun kembali terjadi pendangkalan karena penumpukan sedimentasi pasir laut.

Saat ini pengerukan oleh pemerintah daerah terhenti karena adanya peralihan kewenangan dari kabupaten ke pihak provinsi.

Alhasil pihak ketiga yang ditunjuk melakukan pengerukan juga berubah.

Gubernur Kepulauan Bangka Belitung saat itu Erzaldi Rosman mengeluarkan diskresi bekerja sama dengan Primer Koperasi Angkatan Laut (Primkopal) TNI Angkatan Laut (AL), melakukan pendalaman alur muara sungai Air Kantung, seiring dicabutnya izin operasional PT Pulomas.

Dari sinilah masalah berkembang dan terjadi tuntutan PT Pulomas yang hingga sekarang masih bergulir di pengadilan.

Dampak dari masalah tersebut pengerukan alur terhenti sehingga pendangkalan semakin parah. Sudah tidak terhitung lagi perahu nelayan yang mengalami kandas bahkan pecah di Muara Air Kantung.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah
Coca-Cola Inisiasi Lingkungan Berkelanjutan si Solo lewat Master Meter dan Pilah Sampah
Swasta
Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing
Sektor Transisi Rendah Karbon Justru Paling Rawan Greenwashing
Pemerintah
WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970
WWF: Populasi Satwa Liar Anjlok 73 Persen Sejak 1970
Pemerintah
CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi
CBAM Tekan Daya Saing Ekspor RI, Kemenperin Soroti Perbedaan Perhitungan Emisi
Pemerintah
Rosan: Pengembangan PLTS 100 GW Dimulai dari Penggantian PLTD 13 GW
Rosan: Pengembangan PLTS 100 GW Dimulai dari Penggantian PLTD 13 GW
Pemerintah
Zulhas: Aturan Turunan Perpres NEK Rampung Tahun Ini, Perdagangan Karbon Sasar Petani-Nelayan
Zulhas: Aturan Turunan Perpres NEK Rampung Tahun Ini, Perdagangan Karbon Sasar Petani-Nelayan
Pemerintah
Hashim Sebut Pemerintah Tak Akan Alihkan Kawasan Hutan Jadi Sawah, Komitmen Dipertanyakan
Hashim Sebut Pemerintah Tak Akan Alihkan Kawasan Hutan Jadi Sawah, Komitmen Dipertanyakan
Pemerintah
Utusan PBB Ingatkan Target SDGs soal Air Terancam Meleset
Utusan PBB Ingatkan Target SDGs soal Air Terancam Meleset
Pemerintah
95 Persen UMKM Klaim Ramah Lingkungan, Nyatanya Aksi Kurangi Emisi Lambat
95 Persen UMKM Klaim Ramah Lingkungan, Nyatanya Aksi Kurangi Emisi Lambat
Pemerintah
Target Bebas Emisi Mundur ke 2090, Suhu Bumi Terancam Naik 2,3 Derajat C
Target Bebas Emisi Mundur ke 2090, Suhu Bumi Terancam Naik 2,3 Derajat C
Pemerintah
Kemenperin Usul Produk Bersertifikat Hijau Diprioritaskan dalam Pengadaan Pemerintah
Kemenperin Usul Produk Bersertifikat Hijau Diprioritaskan dalam Pengadaan Pemerintah
Pemerintah
ITB Olah Ubi Cilembu Rusak Jadi Sirup Gula, Teliti Metabolisme Kopi Premium
ITB Olah Ubi Cilembu Rusak Jadi Sirup Gula, Teliti Metabolisme Kopi Premium
LSM/Figur
Indonesia Bidik 12 Juta Hektare Lahan Terdegradasi untuk Pangan dan Biofuel
Indonesia Bidik 12 Juta Hektare Lahan Terdegradasi untuk Pangan dan Biofuel
Pemerintah
Retno Marsudi: Target Air dan Sanitasi Aman 2030 Terancam Meleset
Retno Marsudi: Target Air dan Sanitasi Aman 2030 Terancam Meleset
Pemerintah
Sampah Antariksa Capai Ratusan Juta Fragmen, BRIN Dorong Kolaborasi Pemantauan
Sampah Antariksa Capai Ratusan Juta Fragmen, BRIN Dorong Kolaborasi Pemantauan
LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Apresiasi Spesial
Kirimkan Apresiasi Spesial untuk mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Dengan Membership bulanan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Dengan Membership tahunan, kamu ikut mendukung Jurnalisme Jernih KOMPAS.com secara berkelanjutan dan menikmati benefit member.
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Mendukung tim redaksi KOMPAS.com
Tanpa iklan dan artikel utuh
Akses konten Orisinal tanpa batas
Akses Podcast eksklusif
Newsletter penuh insight dan game Croz/Word tanpa batas
Apresiasi Spesial
Syarat dan ketentuan
  1. Definisi
    • Apresiasi Spesial adalah fitur dukungan dari pembaca kepada KOMPAS.com dalam bentuk kontribusi finansial melalui platform resmi kami.
    • Kontribusi ini bersifat sukarela dan tidak memberikan hak kepemilikan atau kendali atas konten maupun kebijakan redaksi.
  2. Penggunaan kontribusi
    • Seluruh kontribusi akan digunakan untuk mendukung keberlangsungan layanan, pengembangan konten, dan operasional redaksi.
    • KOMPAS.com tidak berkewajiban memberikan laporan penggunaan dana secara individual kepada setiap kontributor.
  3. Pesan & Komentar
    • Pembaca dapat menyertakan pesan singkat bersama kontribusi.
    • Pesan dalam kolom komentar akan melewati kurasi tim KOMPAS.com
    • Pesan yang bersifat ofensif, diskriminatif, mengandung ujaran kebencian, atau melanggar hukum dapat dihapus oleh KOMPAS.com tanpa pemberitahuan.
  4. Hak & Batasan
    • Apresiasi Spesial tidak dapat dianggap sebagai iklan, investasi, atau kontrak kerja sama komersial.
    • Kontribusi yang sudah dilakukan tidak dapat dikembalikan (non-refundable).
    • KOMPAS.com berhak menutup atau menonaktifkan fitur ini sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
  5. Privasi & Data
    • Data pribadi kontributor akan diperlakukan sesuai dengan kebijakan privasi KOMPAS.com.
    • Informasi pembayaran diproses oleh penyedia layanan pihak ketiga sesuai dengan standar keamanan yang berlaku.
  6. Pernyataan
    • Dengan menggunakan Apresiasi Spesial, pembaca dianggap telah membaca, memahami, dan menyetujui syarat & ketentuan ini.
  7. Batasan tanggung jawab
    • KOMPAS.com tidak bertanggung jawab atas kerugian langsung maupun tidak langsung yang timbul akibat penggunaan fitur ini.
    • Kontribusi tidak menciptakan hubungan kerja, kemitraan maupun kewajiban kontraktual lain antara Kontributor dan KOMPAS.com
Diperbaharui : 1 Juli 2026
Gagal mengirimkan Apresiasi Spesial
Transaksimu belum berhasil. Coba kembali beberapa saat lagi.
Kamu telah berhasil mengirimkan Apresiasi Spesial
Terima kasih telah menjadi bagian dari Jurnalisme Jernih KOMPAS.com
Pesan apresiasi berhasil
Pesan apresiasi darimu sudah dipublikasikan di halaman komentar
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau