Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com, 23 Februari 2024, 10:00 WIB
Danur Lambang Pristiandaru

Penulis

KOMPAS.com - Nikel disebut menjadi sumber daya alam yang menjanjikan dan memiliki peluang tinggi untuk perekonomian di suatu wilayah dan negara.

Saat ini, hilirisasi nikel menjadi isu penting bagi Indonesia di tengah tahun politik.

Pelarangan ekspor bijih nikel dan peningkatan pengolahan domestik telah meningkatkan nilai ekspor nikel dari 4 miliar dollar AS pada 2017 menjadi 34 miliar dollar AS pada 2022, atau meningkat 750 persen.

Baca juga: Deforestasi di RI Tembus 4,5 Juta Hektar, Nikel Penyebab Terbesar

Akan tetapi, klaim dampak positif dari hilirisasi nikel seringkali mengabaikan efek terhadap risiko lingkungan hidup maupun kesehatan masyarakat.

Menurut studi terbaru dari Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) dan Center of Economic and Law Studies (Celios), ada berbagai dampak negatif di samping keuntungan ekonomi dari industri nikel.

Dalam studi terbaru berjudul "Membantah Mitos Nilai Tambah, Menilik Ulang Industri Nikel" tersebut, CREA dan Celios melakukan kajian mendalam mengenai dampak industri nikel terhadap ekonomi, ekologi, dan kesehatan masyarakat.

Studi tersebut berfokus pada tiga provinsi utama operasi peleburan nikel yakni Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, dan Maluku Utara.

Di ketiga provinsi tersebut, laju pertumbuhan industri nikel akan menyumbang 4 miliar dollar AS atau Rp 62,8 triliun pada tahun kelima pembangunannya.

Baca juga: Industri Baterai dan Kendaraan Listrik Tak Sesuai Eksploitasi Nikel

Namun setelah itu, dampak negatif industri ini terhadap lingkungan dan produktivitas pertanian maupun perikanan akan mulai memengaruhi total output perekonomian, dan menurun secara drastis setelah tahun kedelapan.

Direktur Eksekutif Celios Bhima Yudhistira mengatakan, meski nikel diklaim menjanjikan dan memiliki peluang yang sangat besar bagi negara, ada dampak negatif yang mengintai.

"Dampaknya terhadap masyarakat sekitar, terutama kesehatan dan sumber mata pencaharian, menempatkan mereka pada risiko yang besar," ungkap Bhima dikutip dari siaran pers, Selasa (20/2/2024).

Salah satu dampak negatif dari industri nikel menurut studi tersebut adalah degradasi lingkungan seperti menurunnya kualitas air, tanah, dan udara.

Dampak tersebut secara langsung akan menyebabkan kemerosotan dalam jumlah nilai mata pencaharian pada nelayan dan petani di sekitar kawasan industri.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Picu Kerusakan Sungai di Halmahera

Studi tersebut memproyeksikan, dalam 15 tahun ke depan, para petani dan nelayan akan mengalami kerugian hingga Rp 3,64 triliun.

Selain itu, klaim tentang proyek industri nikel yang disebut mampu meningkatkan kesejahteraan penduduk lokal melalui penyerapan tenaga kerja dan kenaikan upah turut terbantahkan dalam studi ini.

Peningkatan dalam penyerapan tenaga kerja hanya akan terjadi pada tahun ketiga pada saat tahap konstruksi pabrik, kemudian cenderung menurun hingga tahun ke-15.

Fenomena tersebut terjadi seiring dengan dampak negatif dari kehadiran industri nikel berpengaruh ke serapan kerja sektor usaha lainnya khususnya pertanian dan perikanan.

Baca juga: Hilirisasi Nikel Babat Puluhan Ribu Hektare Hutan di Halmahera

Hal ini tak terlepas dari keberadaan operasional pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) batu bara captive yang keberadaannya melekat pada kawasan industri, khususnya pengolahan nikel.

Dari 10,8 gigawatt (GW) kapasitas operasi seluruh PLTU batu bara di Indonesia, lebih dari 75 persennya atau 8,2 GW didedikasikan untuk pengolahan logam.

Dari jumlah tersebut, nikel saja mengkonsumsi tiga perempatnya atau sekitar 6,1 GW.

Analis CREA Katherine Hasan menuturkan, ketergantungan industri terhadap PLTU batu bara akan menyebabkan setidaknya 3.800 kematian setiap tahunnya dalam dua tahun ke depan dan hampir 5.000 kematian pada akhir dekade ini.

"Sehingga menyebabkan beban ekonomi sebesar 2,63 miliar dollar AS dan 3,42 miliar dollar AS per tahun pada periode yang sama," kata Katherine Hasan.

Baca juga: Pemerintah Diminta Perketat Regulasi dan Pengawasan Hilirisasi Nikel

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
IWIP Libatkan UMKM dalam Rantai Pasok Industri, Nilai Kerja Sama Tembus Rp 4,4 Triliun
Swasta
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Celios: Pembatasan Izin Smelter Harus Disertai Regulasi dan Peta Dekarbonisasi
Pemerintah
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
COP30 Buka Peluang RI Dapatkan Dana Proyek PLTS 100 GW
Pemerintah
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Kemenhut: 6.000 ha TN Kerinci Seblat Dirambah, Satu Orang Jadi Tersangka
Pemerintah
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Masa Depan Keberlanjutan Sawit RI di Tengah Regulasi Anti Deforestasi UE dan Tekanan dari AS
Swasta
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Negara di COP30 Sepakati Deklarasi Memerangi Disinformasi
Pemerintah
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
3.099 Kasus Iklim Diajukan Secara Global hingga Pertengahan 2025
Pemerintah
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Seruan UMKM di COP30: Desak agar Tak Diabaikan dalam Transisi Energi
Pemerintah
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
Mendobrak Stigma, Menafsir Ulang Calon Arang lewat Suara Perempuan dari Panggung Palegongan Satua Calonarang
LSM/Figur
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Fragmentasi Regulasi Hambat Keberlanjutan Industri Sawit RI
Swasta
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Terkendala Harga, ESDM Pilih Solar dengan Kandungan Sulfur Tinggi untuk Campuran B50
Pemerintah
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Inovasi Keimigrasian di KEK Gresik, Langkah Strategis Perkuat Ekonomi Hijau dan Iklim Investasi Indonesia
Pemerintah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pendidikan dan Digitalisasi Jadi Motor Pembangunan Manusia di Kalimantan Tengah
Pemerintah
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon
LSM/Figur
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
COP30: Peta Jalan untuk Hentikan Iklan Bahan Bakar Fosil Disepakati
Pemerintah
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Unduh Kompas.com App untuk berita terkini, akurat, dan tepercaya setiap saat
QR Code Kompas.com
Arahkan kamera ke kode QR ini untuk download app
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Komentar di Artikel Lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau