Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pemerintah Didesak Libatkan Publik dan Kelompok Rentan dalam "Second NDC"

Kompas.com - 31/08/2024, 10:37 WIB
Faqihah Muharroroh Itsnaini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

 

Rekomendasi bagi pemerintah

Oleh karena itu, organisasi masyarakat sipil mendesak pemerintah untuk segera mengambil tindakan tegas. Antara lain:

1. Menjaga demokrasi dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin konstitusi

Koalisi mendesak pemerintah untuk melindungi prinsip-prinsip demokrasi, memastikan suara semua kelompok, terutama yang rentan, didengar dan dihormati dalam pengambilan keputusan terkait iklim. Serta menghentikan segala represi yang mencegah warga negara berpendapat dan berekspresi.

2. Pengakuan dan perlindungan kelompok rentan

Pemerintah didesak mengakui dan melindungi hak dan kebutuhan kelompok rentan, termasuk interseksionalitasnya, dalam seluruh aksi iklim di Indonesia.

Pengakuan dan perlindungan subjek rentan harus tercantum secara jelas di bagian “Just Transition” dalam SNDC dan diintegrasikan ke dalam seluruh strategi dan aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

3. Partisipasi publik yang bermakna

Koalisi mendesak pemerintah untuk menjalankan partisipasi publik yang bermakna dalam seluruh proses dan tahapan aksi iklim di Indonesia, termasuk membentuk mekanisme pelibatan publik dalam penyusunan dan implementasi kebijakan-kebijakan turunan SNDC.

4. Aksi iklim yang adil

Pemerintah didesak untuk memastikan seluruh aksi iklim memberikan manfaat yang lebih besar bagi kelompok rentan. Sedangkan beban pengurangan emisi lebih besar diberikan kepada kelompok-kelompok yang mengemisi paling banyak, terutama mereka yang memperoleh kemakmuran dari pelepasan emisi gas rumah kaca.

5. Komitmen untuk memulihkan hak dan ruang hidup

Pemerintah didesak untuk melengkapi komitmen iklim dengan strategi pemulihan ruang hidup dan hak kelompok rentan yang menjadi korban dampak perubahan iklim, aksi perubahan iklim, kegiatan pembangunan, serta memastikan penegakan hukum bagi perusak lingkungan dan pelanggar HAM, termasuk merevisi peraturan perundangan yang memberikan impunitas bagi pelaku pelanggaran lingkungan dan hak asasi manusia.

6. Mengadopsi pendekatan iklim terintegrasi

Koalisi mendesak pemerintah untuk mengadopsi pendekatan mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi dan berfokus pada resiliensi lanskap untuk menjamin hak atas ruang hidup yang aman dan berkelanjutan bagi semua.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Halaman:

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau