Greenpeace Pertanyakan Data Penurunan Karhutla Tahun 2023

KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya menyampaikan, Indonesia berhasil menurunkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) pada 2023.

Dikutip dari siaran pers pada 1 Juni 2024, Siti menuturkan luas karhutla pada 2023 turun kurang lebih 488.064,65 hektare bila dibandingkan 2019.

Akumulasi titik panas atau hotspot pada 2023 juga turun 15.961 titik bila dibandingkan tahun 2019.

Baca juga: PBB: Regulasi Intervensi Karhutla Indonesia Lebih Baik dari Rusia dan AS

Sementara itu, ditilik dari website Sistem Pemantau Karhutla SiPongi+ besutan Kementerian LHK, luas karhutla di Indonesia tercatat 1,16 juta hektare sepanjang 2023.

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia mempertanyakan klaim penurunan luas karhutla dari pemerintah.

Greenpeace Indonesia menyebutkan, luas areal kebakaran 2023 pasti terlihat menurun jika dibandingkan dengan tahun yang luas areal kebakarannya tinggi.

Analisis terbaru Greenpeace Indonesia menunjukkan, luas indikatif karhutla 2023 setidaknya mencapai 2,13 juta hektare.

Baca juga: Laporan PBB: Karhutla Indonesia Capai 1,16 Juta Hektare, Kalsel Terparah

Jumlah ini hampir dua kali lipat lebih besar dari data pemerintah dalam SiPongi+.

Analisis dari Greenpeace Indonesia juga menunjukkan, sekitar 1,3 juta hektare dari total area terbakar pada 2023 pernah dilalap api sepanjang 2015-2022.

Sisanya, sekitar 830.000 hektare lahan, tercatat sebagai kejadian kebakaran yang baru.

"Kebakaran 2023 turut menjadi indikasi kuat bahwa kebijakan restorasi gambut yang dicanangkan masih jauh dari harapan," tulis Greenpeace Indonesia.

Baca juga: Perubahan Iklim Sebabkan Karhutla di Mediterania Timur Makin Parah

Sekitar 28 persen atau 599.000 hektare dari luas indikatif kebakaran pada 2023 terjadi di 211 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) di tujuh provinsi yang masuk dalam prioritas restorasi.

Mayoritas KHG yang terbakar berstatus kritis tinggi dan sedang. Kategorisasi kritis ditentukan oleh Greenpeace Indonesia berdasarkan 10 kriteria.

Ke-10 kriteria tersebut mulai dari fungsi, status kerusakan, tutupan hutan, tutupan konsesi sawit dan hutan tanaman industri (HTI) atau kebun kayu, dan sebagainya.

"Pemerintah perlu membuka data secara terang-benderang untuk membuktikan klaim keberhasilan mereka mengatasi kebakaran 2023," tulis Greenpeace Indonesia.

Baca juga: Potensi Karhutla di Jateng Terus Ada, Penanganan Butuh Kolaborasi