IESR Usul Komitmen Prabowo Menuju NZE Direalisasikan Sebelum 2050

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, rencana pemerintah pensiunkan dini Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) batu bara di 2040 harus dibarengi langkah yang tepat.

Hal ini disampaikan IESR, merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang berkomitmen mencapai net zero emission (NZE) sebelum 2050 pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Rio de Janeiro, Brazil.

Prabowo menyebut, bakal menghentikan PLTU batu bara dan beralih ke energi baru terbarukan (EBT).

Baca juga:

• Indonesia Perlu Segera Tetapkan Peta Jalan Pensiunkan Dini PLTU Batu Bara
• Daftar Negara di Dunia yang Tidak Mengoperasikan PLTU Batu Bara

“Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan dan Kementerian BUMN perlu segera menyelesaikan peta jalan pengakhiran operasi PLTU," kata Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa dalam keterangan tertulis, Jumat (22/11/2024).

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2022 dalam 40 tahun  pemerintah dapat menentukan skema pendanaan, pembiayaan, pembangunan kapasitas energi terbarukan, penyimpan energi, serta rencana mengatasi dampak sosial-ekonomi bagi pekerja terdampak.

IESR mencatat bahwa Indonesia juga perlu mengurangi 11 persen kapasitas dan pembangkitan listrik dari PLTU batu bara pada 2030, dan lebih dari 90 persen pada 2040. Lalu menghentikan operasional PLTU seluruhnya di 2045.

"Kami menyarankan agar segera dibentuk gugus tugas dekarbonisasi kelistrikan yang berisi wakil lintas kementerian dan PLN,” ucap Fabby.

Di sisi lain, ia menekankan bahwa mengakhiri PLTU batu bara memerlukan investasi besar untuk mengganti sumber listrik. Setidaknya, dibutuhkan 1,2 triliun dollar AS hingga 2050 untuk memenuhi kebutuhan EBT.

Kata Fabby, pemerintah dapat mencoba skema pembiayaan campuran dan kredit karbon dari proyek pendukung transisi energi.

Sementara itu, Manajer Program Sistem Transformasi Energi IESR Deon Arinaldo menjelaskan, penghentian dini PLTU batu bara dapat mencegah risiko kematian karena polusi udara dan mengurangi beban biaya kesehatan.

Baca juga:

• Penutupan PLTU Terakhir Inggris Tonggak Penting Ambisi Iklim
• Kementerian ESDM Targetkan Peta Jalan Pensiun Dini PLTU Rampung September

Kemudian, mengurangi 28,8 juta ton emisi ksrbon dioksida per tahun, meningkatkan kualitas udara, air dan kesehatan masyarakat.

“Beban biaya untuk pensiun dini PLTU, utamanya biaya pensiun aset, penurunan pendapatan pemerintah, serta biaya transisi pekerja diperkirakan mencapai 4,6 miliar dollar AS hingga 2030," papar Deon.

Karenanya, lajut dia, dukungan pendanaan internasional diperlukan untuk memastikan transisi energi berjalan secara adil dan berkelanjutan.