Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Indonesia Perlu Segera Tetapkan Peta Jalan Pensiunkan Dini PLTU Batu Bara

Kompas.com - 06/11/2024, 22:17 WIB
Zintan Prihatini,
Bambang P. Jatmiko

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, pemerintah perlu segera menetapkan peta jalan penghentian dini PLTU batu bara untuk menekan emisi.

Adapun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik telah membatasi pembangunan PLTU baru, kecuali di sektor industri dan PLTU yang sudah dalam perencanaan.

Untuk itu, IESR mendorong pemerintah memastikan komitmen politik dan kepemimpinan dari Presiden karena pengakhiran PLTU belum pernah diterapkan di Indonesia. 

Baca juga:

Kemudian, lembaga tersebut juga memberikan solusi untuk memitigasi dan mendistribusi potensi dampak negatif terhadap PLN, pemilik PLTU maupun pekerja.

Pemerintah turut diminta memperjelas kebutuhan pendanaan dan target PLTU yang memerlukan bantuan dana dari pemerintah maupun internasional. Terakhir, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan institusi keuangan dan swasta untuk menemukan solusi inovatif.

“Penerapan peta jalan pengakhiran dini PLTU dan implementasinya di Indonesia membutuhkan panduan komitmen yang besar," ungkap Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

"Bahkan kepemimpinan tertinggi yakni presiden republik Indonesia, dapat memberikan penugasan yang jelas agar menjadi prioritas serta dasar kolaborasi antara kementerian terkait dengan aktor utama lainnya,” tambah dia.

Dion berujar, saat ini pemerintah masih berfokus pada pemanfaatan amonia dan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon mitigasi emisi PLTU batubara.

Ia berpendapat, strategi tersebut harus mempertimbangkan potensi kenaikan biaya listrik, keterbatasan kematangan teknologi dalam penyerapan karbon (carbon capture storage), serta persaingannya dengan kebutuhan lain.

Baca juga: Energi Terbarukan Bakal Pasok Separuh Pembangkit Listrik Dunia

Perlu investasi

Untuk mempercepat transisi energi, diperlukan investasi sekitar 20-40 miliar dollar AS per tahunnya hingga 2050. Sementara, rata-rata investasi publik untuk energi terbarukan per tahunnya di bawah 2 miliar dollar AS dalam periode 2017-2023.

Analis Keuangan dan Ekonomi IESR Putra Maswan menyampaikan, pendanaan publik sangat penting untuk menarik swasta yang menghadapi risiko tinggi lantaran transisi energi merupakan pasar baru.

IESR pun telah mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 sebagai dasar alokasi APBN untuk mendukung pengakhiran operasi PLTU lebih awal.

“Hasilnya PMK ini dinilai kuat dalam aspek hukum. Namun berada di kategori sedang untuk tata kelola, sumber pendanaan, serta kerangka pemantauan dan evaluasi,” papar Putra.

Baca juga: Penetrasi PLTS China Makin Tinggi, Sumbang Separuh Penambahan Global

Pihaknya lantas merekomendasikan empat hal. Pertama, peraturan ini harus memberikan panduan jelas terkait implikasi anggaran. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi publik untuk Platform Transisi Energi. 

Ketiga, pemerintah harus memperkuat kerangka regulasi pasar. Keempat, mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan.

Mari berkontribusi langsung dalam upaya mencegah dan mengatasi masalah STUNTING di Indonesia. Ikut berdonasi dengan klik Kompas.com Jernih Berbagi.

Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya

A member of


Terkini Lainnya

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

BP Taskin dan Genta Pangan Dorong Ketahanan Pangan Jadi Solusi Pengentasan Kemiskinan

Pemerintah
Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Sistem Pangan Berkelanjutan Cegah 300 Juta Orang Kekurangan Gizi

Pemerintah
IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

IFRS Foundation Terbitkan Panduan soal Keberlanjutan dalam Laporan Keuangan

Swasta
WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

WWF: Penurunan Populasi Satwa Liar Bisa Berdampak ke Ekonomi

LSM/Figur
Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Jakarta Dihantui Banjir Rob, Pemprov Bakal Bangun Tanggul Pantai

Pemerintah
Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Perubahan Iklim Berakibat Kasus DBD Global Naik 19 Persen Tahun Ini

Pemerintah
5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

5 Kerja Sama PLN untuk Transisi Energi pada COP29

Pemerintah
UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

UMKM Butuh Dukungan 789 Miliar Dollar AS untuk Peluang Pertumbuhan Hijau

Pemerintah
Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

Pemerintah Didesak Setop Perdagangan Karbon pada COP29

LSM/Figur
Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

Tanoto Foundation Gelar Simposium Perkuat Komitmen Kebijakan PAUD-HI

LSM/Figur
90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

90 Persen Pemimpin Bisnis Percaya AI Berdampak Positif pada Keberlanjutan

Pemerintah
Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

Sistem Penyimpanan Jadi Kunci Ketahanan Energi Terbarukan di Asia Tenggara

LSM/Figur
Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Bentuk Karakter Anak, KemenPPPA akan Hadirkan Ruang Bersama Merah Putih

Pemerintah
Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Setelah Taman Bumi, Maros-Pangkep Diharapkan Jadi Situs Warisan Dunia

Pemerintah
Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

Peningkatan Kualitas BBM ke Euro IV Bikin Masyarakat Lebih Sehat

LSM/Figur
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau