Indonesia Perlu Segera Tetapkan Peta Jalan Pensiunkan Dini PLTU Batu Bara

KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai, pemerintah perlu segera menetapkan peta jalan penghentian dini PLTU batu bara untuk menekan emisi.

Adapun Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 112 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengembangan Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik telah membatasi pembangunan PLTU baru, kecuali di sektor industri dan PLTU yang sudah dalam perencanaan.

Untuk itu, IESR mendorong pemerintah memastikan komitmen politik dan kepemimpinan dari Presiden karena pengakhiran PLTU belum pernah diterapkan di Indonesia. 

Baca juga:

• Daftar Negara di Dunia yang Tidak Mengoperasikan PLTU Batu Bara
• Penutupan PLTU Terakhir Inggris Tonggak Penting Ambisi Iklim

Kemudian, lembaga tersebut juga memberikan solusi untuk memitigasi dan mendistribusi potensi dampak negatif terhadap PLN, pemilik PLTU maupun pekerja.

Pemerintah turut diminta memperjelas kebutuhan pendanaan dan target PLTU yang memerlukan bantuan dana dari pemerintah maupun internasional. Terakhir, memperkuat kolaborasi antara pemerintah dengan institusi keuangan dan swasta untuk menemukan solusi inovatif.

“Penerapan peta jalan pengakhiran dini PLTU dan implementasinya di Indonesia membutuhkan panduan komitmen yang besar," ungkap Manajer Program Transformasi Sistem Energi IESR Deon Arinaldo dalam keterangannya, Rabu (6/11/2024).

"Bahkan kepemimpinan tertinggi yakni presiden republik Indonesia, dapat memberikan penugasan yang jelas agar menjadi prioritas serta dasar kolaborasi antara kementerian terkait dengan aktor utama lainnya,” tambah dia.

Dion berujar, saat ini pemerintah masih berfokus pada pemanfaatan amonia dan teknologi penangkapan dan penyimpanan karbon mitigasi emisi PLTU batubara.

Ia berpendapat, strategi tersebut harus mempertimbangkan potensi kenaikan biaya listrik, keterbatasan kematangan teknologi dalam penyerapan karbon (carbon capture storage), serta persaingannya dengan kebutuhan lain.

Baca juga: Energi Terbarukan Bakal Pasok Separuh Pembangkit Listrik Dunia

Perlu investasi

Untuk mempercepat transisi energi, diperlukan investasi sekitar 20-40 miliar dollar AS per tahunnya hingga 2050. Sementara, rata-rata investasi publik untuk energi terbarukan per tahunnya di bawah 2 miliar dollar AS dalam periode 2017-2023.

Analis Keuangan dan Ekonomi IESR Putra Maswan menyampaikan, pendanaan publik sangat penting untuk menarik swasta yang menghadapi risiko tinggi lantaran transisi energi merupakan pasar baru.

IESR pun telah mengevaluasi Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 103 Tahun 2023 sebagai dasar alokasi APBN untuk mendukung pengakhiran operasi PLTU lebih awal.

“Hasilnya PMK ini dinilai kuat dalam aspek hukum. Namun berada di kategori sedang untuk tata kelola, sumber pendanaan, serta kerangka pemantauan dan evaluasi,” papar Putra.

Baca juga: Penetrasi PLTS China Makin Tinggi, Sumbang Separuh Penambahan Global

Pihaknya lantas merekomendasikan empat hal. Pertama, peraturan ini harus memberikan panduan jelas terkait implikasi anggaran. Kedua, pemerintah perlu meningkatkan transparansi publik untuk Platform Transisi Energi. 

Ketiga, pemerintah harus memperkuat kerangka regulasi pasar. Keempat, mendukung pengembangan kapasitas kelembagaan.