Pemerintah Komitmen Tekan Emisi meski Target EBT Tak Tercapai Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tetap berkomitmen menekan emisi karbon dioksida (CO2), meskipun target bauran energi baru terbarukan (EBT) tidak tercapai tahun ini.

Kebijakan Energi Nasional (KEN) menetapkan target bauran EBT di 2025 turun dari sebelumnya 23 persen menjadi 17-19 persen.

“Memang 2025 target kami most likely tidak akan tercapai untuk renewable. Tetapi kalau bagi global, hitungannya bagaimana emisinya sesuai dengan komitmen kita, secara volume itu bisa tercapai,” kata Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM, Dadan Kusdiana, Sabtu (22/2/2025).

Baca juga: Lewat 2 Megaproyek, PLN IP Genjot Pembangkit EBT 2,4 Gigawatt pada 2035

Target puncak penurunan emisi karbon pun mundur lima tahun demi pertumbuhan ekonomi 8 persen. Dadan menjelaskan awalnya pemerintah menargetkan puncak emisi karbon terjadi pada 2030. Sehingga akan tercapai net zero emission (NZE) di 2060.

"Untuk CO2 emission energy sector memang juga mundur. Dari awalnya waktu di JETP kami terapkan di angka 2030, sekarang angkanya 2035," ucap Dadan.

"Ini dalam konteks memang untuk mengakomodir rencana pemerintah sekarang, yang pertumbuhannya 8 persen akan terjadi di 2028 atau 2029," lanjut dia.

Namun, Dadan menyampaikan bahwa investasi untuk meningkatkan bauran EBT meningkat. Berdasarkan Rencana Umum Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL), investasi di sektor EBT naik dari 50,4 persen menjadi 56 persen hingga 2040.

Di sisi lain, Dadan menyoroti pasokan gas alam yang banyak ditemukan di Aceh, Bali, hingga Makassar, Sulawesi Selatan.

“Kami sering menjawab pertanyaan tentang transisi ini dengan mengakui bahwa gas alam yang kita temukan semakin banyak,” imbuh dia.

Menurut dia, presiden meminta Kementerian ESDM untuk menaikkan target bauran EBT. Karena itu, pihaknya membentuk Satgas Hilirisasi dan Ketahanan Energi.

Baca juga: Berharga tetapi Tak Dihargai, Lahan Gambut Jadi Bom Emisi Karbon

“Untuk hilirisasi ini tujuannya adalah selain nilai tambah, tetapi juga sebagai bagian yang paling penting dari sisi transisi energi,” ungkap Dadan.

Teknologi CCS

Dadan turut menyinggung teknologi carbon, capture, storage (CCS) yang dapat menekan emisi CO2.

Pemerintah sejauh ini sudah mengeluarkan regulasi, kebijakan, skema hingga mekanisme untuk memanfaatkan potensi penyimpanan karbon. Indonesia berpotensi dapat menyimpan hingga 500 gigaton CO2.

“Untuk CCS sekarang perkembangannya demikian baik. Baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi stakeholder. Sudah ada dua yang meminta, yang sekarang mengajukan lisensi ke Kementerian ESDM,” papar Dadan.

Baca juga: Panas Bumi Jadi Andalan Bauran EBT Akhir Tahun Ini

Di samping itu, pemerintah juga meluncurkan perdagangan karbon untuk mempercepat NZE.

“Jadi ini banyak dorongan-dorongan yang kami melihat dengan kombinasi existing perencanaan yang sudah ada 2060 atau lebih cepat,” tutur dia.