Baru Terpetakan 3 Persen, Peta Dasar Skala Besar Dinilai Kebutuhan Mendesak RI

KOMPAS.com - Peta dasar atau rupa bumi nasional berkala besar 1:5.000 dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan Pemerintah Indonesia.

Hal tersebut disampaikan Kepala Badan Informasi Geospasial (BIG) Aris Marfai dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi XII DPR RI di Jakarta, Rabu (26/2/2025).

Aris mengatakan, tanpa tersedianya peta skala besar, sangat sulit bagi Indonesia untuk melakukan sejumlah pengembangan.

Baca juga: Pemerintah: Peta Jalan Kendaraan Hidrogen Terkendala Regulasi dan Insentif

Contohnya seperti percepatan detail tata ruang, hilirisasi industri geospasial, hingga kegiatan Integrated Land Administration And Spatial Planning Project (ILASPP) yang sedang digagas oleh pemerintah.

"Sementara perlu kami sampaikan, saat ini baru 3 persen dari total keseluruhan wilayah darat Indonesia yang terpetakan dengan skala besar itu," kata Aris, sebagaimana dilansir Antara.

Menurut Aris, dari seluruh pulau di Indonesia, baru Sulawesi yang sudah mulai terpetakan wilayahnya ke dalam peta skala 1:5.000 oleh tim BIG.

Oleh karena itu, BIG mengusulkan kepada Komisi XII DPR RI penambahan anggaran pada pagu 2025 yang bersumber dari pendanaan luar negeri, yakni World Bank, senilai Rp 810,42 miliar.

Baca juga: IAI Terbitkan Peta Jalan Standar Pengungkapan Keberlanjutan, Perusahaan Bersiap Patuhi

"Saat ini kami sudah laksanakan produksi dan pemanfaatan data geospasial skala besar 1:5.000 di Sulawesi, sisanya akan menggunakan dana pinjaman tersebut untuk tiga sampai lima tahun ke depan," kata Aris.

Dia mengungkapkan, pinjaman dana luar negeri sangat berarti guna memastikan pelaksanaan program bidang geospasial itu berjalan sesuai target.

BIG menargetkan peta skala besar selesai secara bertahap pada 2025-2029, apalagi dari Rp 350 miliar pagu anggaran BIG, yang dapat digunakan hanya senilai Rp 195 miliar.

"Sebesar Rp 350 miliar ini anggaran pagunya, tetapi yang terblokir Rp 156 miliar, jadi kami gunakan Rp 195 miliar dari APBN itu di luar dari tambahan bantuan luar negeri," ucap Aris.

Setelah melewati diskusi, anggota Komisi XII DPR RI menerima usulan penambahan pagu anggaran 2025 untuk BIG dengan skema pinjaman luar negeri senilai Rp 810,42 miliar.

Baca juga: Peta Nasional Padang Lamun Bakal Diluncurkan Akhir Tahun Ini

Ketua Komisi XII Bambang Patijaya mengumumkan, tambahan anggaran tersebut melalui skema pinjaman luar negeri dari World Bank.

"Komisi XII mendukung usulan BIG tahun 2025. Ya, itulah ini kan kalau BIG bisa mencari tambahan dana dari pinjaman luar negeri dan sudah dikoordinasikan dengan Kementerian Keuangan, kami pikir tak ada masalah," kata dia.

Bambang menekankan, BIG harus menjamin program kerja prioritas yang disusun harus sesuai regulasi dan bermanfaat sebesar-besarnya untuk pemerintah dan masyarakat di Indonesia.

Produksi dan pemanfaatan data geospasial lainnya juga harus mudah diakses pemerintah daerah juga masyarakat.

"Pemanfaatannya, ya, itu, kami berharap semua sesuai dengan regulasi kita dan tentu memperhatikan manfaat, harus memberikan manfaat yang besar bagi pemerintah dan masyarakat," ucap Bambang.

Baca juga: Peta Bencana Diluncurkan untuk Bantu Nelayan Tradisional