Bos META: Efisiensi Anggaran Boleh, Asal Pemerintah Berikan Dukungan Ini untuk Sektor Infrastruktur

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia mengumumkan pemangkasan anggaran Kementerian Pekerjaan Umum (PU) sebesar Rp 81,38 triliun dari pagu awal Rp 110,95 triliun, menyisakan Rp 29,57 triliun untuk sisa tahun anggaran 2025.

Kebijakan efisiensi ini berdampak pada penundaan 21 proyek infrastruktur yang mencakup sektor konektivitas, sumber daya air, serta pengembangan kawasan permukiman. Meski begitu, proyek dengan skema multi-years contract (MYC) tetap akan berjalan dengan relaksasi waktu pelaksanaan.

Di tengah keterbatasan anggaran, pemerintah hendaknya tetap mendorong keterlibatan sektor swasta sebagai solusi dalam pembiayaan dan pengelolaan infrastruktur.

Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) perlu semakin dioptimalkan guna memastikan kelangsungan pembangunan tanpa sepenuhnya bergantung pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Selain itu, ada pula peluncuran Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) bertujuan untuk menarik lebih banyak investasi infrastruktur melalui keterlibatan badan usaha nasional dan internasional.

Baca juga: Nusantara Infrastructure Dapat Restu Akuisisi Saham Tol Layang MBZ

Di tengah dinamika itu, Presiden Direktur PT Nusantara Infrastructure Tbk (kode emiten: META) M Ramdani Basri, menegaskan bahwa infrastruktur tidak boleh terhenti hanya karena efisiensi anggaran. Sebab, pembangunan infrastruktur itu untuk rakyat.

Menurutnya, pemerintah harus mengambil langkah konkret agar swasta tetap memiliki ruang untuk berkontribusi dalam pembangunan Tanah Air.

"Efisiensi boleh dilakukan, tetapi harus ada strategi untuk memastikan pembangunan infrastruktur tetap berjalan. Pemerintah perlu mempermudah keterlibatan swasta dalam investasi, memberikan kepastian hukum, serta menciptakan iklim bisnis yang lebih kondusif," ujar Ramdani dalam wawancara eksklusif bersama Kompas.com, Kamis (27/2/2025).

Alasannya, kata Ramdani, pembangunan infrastruktur bertujuan untuk memberi pelayanan kepada masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Dia mencontohkan, pihaknya mengelola sejumlah jalan tol. Apabila, jalan tol ditutup selama 6 jam dengan alasan efisiensi, aktivitas ekonomi di sekitar jalan tol tersebut dapat terhenti. 

“(Kalangan) yang menikmati pembagunan infrastruktur itu rakyat. Konektivitas, penurunan biaya logistik, ketersediaan air bersih, ketersediaan energi bersih, itu semua untuk seluruh rakyat Indonesia,” ungkapnya.

Baca juga: Akan Akusisi Saham Tol MBZ, Nusantara Infrastructure Siapkan Fulus Rp 4,38 Triliun

Untuk diketahui, PT Nusantara Infrastructure merupakan perusahaan infrastruktur swasta terintegrasi di Indonesia yang didirikan pada 2006. Saat ini, perusahaan berinvestasi di sejumlah sektor, seperti jalan tol, air bersih, jasa pengelolaan perparkiran, pergudangan, dan periklanan.

Iklim investasi infrastruktur di Indonesia

Saat ini, Indonesia terus berusaha menarik investasi asing atau foreign direct investment (FDI) untuk mempercepat pembangunan infrastruktur.

Menurut Ramdani, cara yang tepat untuk menarik lebih banyak investasi asing masuk ke Indonesia adalah dengan mendorong lebih banyak keterlibatan swasta. Sebab, di tengah terbatasnya fiskal yang dimiliki pemerintah, swasta bisa membantu mengisi kekosongan fiskal untuk pembangunan infrastruktur tersebut.

“Pemerintah punya target efisiensi Rp 306,69 triliun. Dengan didorongnya swasta untuk berinvestasi, program-program pembangunan infrastruktur tetap bisa berjalan. Secara makro ekonomi, hal itu berimplikasi terhadap perekonomian agar tetap tumbuh,” jelasnya.

Baca juga: Persetujuan Akuisisi Anak Usaha Ditunda, Nusantara Infrastructure Buka Suara