Hilirisasi Sawit Jadi Strategi Kemenperin Dukung Gizi Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Perindustrian mendorong hilirisasi industri kelapa sawit sebagai strategi mencukupi kebutuhan gizi nasional. Fokus pengembangannya mencakup produk turunan seperti Betacarotene (Pro Vitamin A) dan Tocopherol (Vitamin E) yang dinilai berpotensi menanggulangi masalah stunting dan wasting.

Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika, mengatakan pihaknya bekerja sama dengan PT Kimia Farma untuk mengembangkan suplemen kesehatan berbasis kelapa sawit. Produk ini juga ditujukan sebagai pendukung program makan bergizi gratis (MBG).

“Riset ini merupakan langkah untuk mendukung kecukupan nutrisi masyarakat melalui produk kesehatan dari komoditas andalan nasional, termasuk dalam rangka menanggulangi stunting dan wasting,” ujar Putu dalam keterangan resminya, Senin (12/05/2025).

Baca juga: Perang India-Pakistan, Petani Sawit Khawatir Harga CPO Makin Turun

Menurut Kemenperin, selama ini masyarakat belum banyak menyadari bahwa minyak sawit mengandung nutrisi penting seperti Betacarotene, Tocopherol, MCT (Medium Chain Triglyceride), Squalane, dan antioksidan yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Namun, proses pemurnian kimiawi justru menghilangkan sebagian besar kandungan alami tersebut.

Oleh, sebab itu, pemerintah mendorong produksi suplemen sintetis berbasis nutrisi dari kelapa sawit yang diproses secara alami, agar kandungan gizinya tetap terjaga. Inisiatif ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan vitamin masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak sekolah serta ibu hamil dan menyusui.

Sebagai bagian dari dukungan kebijakan, Kemenperin akan memfasilitasi penyusunan Rancangan Standar Nasional Indonesia (RSNI) untuk produk suplemen sawit tersebut. Standar ini akan menjadi acuan dalam menjaga kualitas dan keamanan produk dalam mendukung program MBG.

Baca juga: Menteri LH: Kelapa Sawit Bisa Jadi Lebih Ramah Lingkungan

Selain itu, Kemenperin juga akan menyelenggarakan pertemuan teknis ilmiah bersama pakar gizi nasional, serta menjembatani aspek legal kerja sama, termasuk manajemen kekayaan intelektual.

Langkah ini diambil agar hasil riset bersama dapat diimplementasikan dalam skala nasional dan berkontribusi pada ketahanan nutrisi secara menyeluruh dan berkelanjutan.