IESR Dorong ASEAN JETP, Potensi Dana Transisi Energi Capai Rp 2.000 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Institute for Essential Services Reform (IESR) menilai bahwa KTT ke-46 ASEAN akan membuka peluang terbentuknya ASEAN Just Energy Transition Partnership (ASEAN-JETP).

Direktur Eksekutif IESR, Fabby Tumiwa, mengatakan ASEAN JETP bisa mengumpulkan pendanaan hingga 130 miliar dollar AS atau Rp 2 triliun per tahun sampai 2030. Skema tersebut diusulkan terinspirasi dari JETP untuk pendanaan Indonesia, Vietnam, dan Afrika Selatan.

“ASEAN-JETP regional dapat berfungsi sebagai mekanisme pembiayaan bersama untuk menggalang pinjaman lunak, hibah, dan modal swasta guna mendukung percepatan pensiun dini PLTU batu bara dan pengembangan energi bersih,” ungkap Fabby dalam keterangannya, Senin (2/6/2025).

Dia menjelaskan, inisiatif ASEAN JETP secara khusus menyasar peta jalan regional untuk mempercepat transisi menuju sistem berbasis energi bersih dan berkelanjutan.

Baca juga: Pemerintah Bakal Bangun PLTS Terapung Saguling Lewat JETP

Beberapa prioritas utamanya menjadikan ASEAN sebagai pusat manufaktur dan perdagangan teknologi bersih.

"Usulan lainnya mencakup percepatan integrasi kelistrikan lintas batas melalui ASEAN Power Grid, serta penguatan industri manufaktur dan perdagangan energi bersih melalui strategi zonasi industri dan tata kelola mineral kritis," papar Fabby.

Hal tersebut, lanjut dia, mendorong penguatan pembiayaan hijau melalui platform investasi hijau ASEAN. Adapun KTT yang berlangsung hingga 26 Mei 2025 mendatang telah menghasilkan dokumen visi jangka panjang yakni ASEAN 2045: Our Shared Future.

Fabby menyebutkan bahwa di dalam dokumen itu, isu iklim dan keberlanjutan secara khusus dibahas pada Tujuan Strategis 2 tentang Komunitas Berkelanjutan. Tujuannya memuat isu transisi energi berkeadilan, pengelolaan sumber daya alam, pembiayaan hijau, maupun transformasi sektor mobilitas dan pariwisata.

Baca juga: Lanjutkan JETP, Pemerintah Bentuk Satgas Transisi Energi dan Ekonomi Hijau

IESR berpandangan, negara-negara ASEAN sesungguhnya telah mengidentifikasi kebutuhan percepatan transisi energi dan dinamika geopolitik. Kendati demikian, hasil KTT belum menunjukkan terobosan signifikan guna memastikan transisi energi berjalan adil bagi seluruh negara anggota.

Manajer Program Diplomasi Iklim dan Energi IESR, Arief Rosadi, menyatakan KTT ASEAN belum cukup menyelesaikan tantangan kelembagaan dalam merencanakan serta melaksanakan aksi mitigasi isu iklim dan energi di tingkat regional.

“Salah satu tantangan aksi mitigasi iklim dan akselerasi transisi energi di ASEAN terdapat pada kesenjangan kelembagaan. Isu iklim dikelola dalam pilar sosial budaya ASEAN, sedangkan isu energi dikelola oleh pilar ekonomi," tutur Arief.

Baca juga: AS Keluar dari JETP, Pemerintah Perlu Tarik Investasi Besar untuk Transisi Energi

"Hal tersebut menyebabkan proses perencanaan dan pelaksanaan mitigasi iklim di sektor energi tidak optimal. Oleh karena itu, kedepannya ASEAN perlu menguatkan koordinasi antar pilar," imbuh dia.