Sederet Pelanggaran 4 Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Lingkungan Hidup, Hanif Faisol Nurofiq, mengungkapkan bahwa PT GN, PT ASP, dan PT KSM melanggar aturan lingkungan dalam aktivitas penambangan nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Hal ini diketahui usai pihaknya melakukan kajian dan pengawasan ketaatan perusahaan pada 26-31 Mei 2025.

“Kami tidak akan membiarkan satu inci pun kerusakan di wilayah yang menjadi rumah bagi 75 persen spesies karang dunia dan ribuan spesies endemik. Penegakan hukum dan pemulihan lingkungan menjadi komitmen utama kami,” ujar Hanif dalam keterangannya, Senin (9/6/2025).

Dia menjelaskan bahwa PT GN berkegiatan di Pulau Gag yang masuk kawasan hutan lindung dan termasuk kategori pulau kecil. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 PT GN merupakan salah satu dari 13 kontrak karya yang diperbolehkan menambang dengan pola terbuka di hutan lindung.

Baca juga: Kemenhut Bakal Ambil Langkah Hukum terhadap Perusahaan Tambang di Raja Ampat

Namun, persetujuan lingkungan PT PGN akan ditinjau kembali. Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) juga memerintahkan pemulihan atas dampak ekologis kepada perusahaan.

Pelanggaran kedua, PT ASP yang beroperasi di Pulau Manuran dan Waigeo menyebabkan pencemaran akibat settling pond jebol dan kegiatan di kawasan suaka alam.

Hasil pengawasan PPLH menemukan adanya kegiatan tambang nikel di luar PPKH seluas 5 hektare.

"KLH akan memerintahkan peninjauan ulang izin lingkungan dan melakukan penegakan hukum pidana serta gugatan perdata," kata Hanif.

Selanjutnya, PT KSM melakukan kegiatan di Pulau Kawe, pulau kecil yang berada di kawasan hutan produksi.

Baca juga: Terbukti, Ada Kolam Limbah Tambang Nikel Raja Ampat Jebol dan Cemari Laut

Berdasarkan pengawasan, ditemukan kegiatan di luar izin kawasan. Oleh karenanya, Hanif menyebut, izin lingkungan PT KSM ditinjau kembali serta proses hukum akan dilakukan atas pelanggaran kehutanan.

"PT MRP menjalankan eksplorasi di Pulau Manyaifun dan Batang Pele tanpa dokumen lingkungan dan tanpa Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH)," ucap dia.

Hanif mencatat, ada kegiatan eksplorasi di 10 titik dalam kawasan hutan tanpa PPKH.
KLH lantas menghentikan operasional perusahaan dan bakal mengambil langkah hukum.

Susun RTRW

Hanif menyatakan, sejauh ini pihaknya berencana menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Papua Barat Daya berbasis Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang menempatkan perlindungan pesisir dan pulau-pulau kecil sebagai prioritas.

Penanganan tersebut merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau Pulau Kecil.

Baca juga: Selamatkan Raja Ampat, Penghentian Tambang Sementara Tak Cukup

Dia menyatakan, KLH mengambil langkah tegas dan sistematis dalam menangani indikasi kerusakan lingkungan akibat aktivitas pertambangan nikel di Raja Ampat.

Sebab, kawasan ini merupakan jantung keanekaragaman hayati laut dunia dan tergolong sebagai Kawasan Strategis Nasional Konservasi (KSKK) berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Kawasan Konservasi Keanekaragaman Hayati Raja Ampat.