Tambang Nikel Raja Ampat, Daftar Perusahaan yang Dianggap Bermasalah dan Sesuai Aturan

KOMPAS.com — Raja Ampat, surga biodiversitas dunia, kini menghadapi ancaman serius akibat aktivitas pertambangan yang dinilai merusak kekayaan alam di kawasan gugusan pulau Papua Barat tersebut.

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, Raja Ampat merupakan kawasan sangat istimewa karena letaknya yang berada di pusat segitiga karang dunia. Kawasan ini memiliki lebih dari 553 spesies karang (75% dari seluruh spesies dunia), 1.070 spesies ikan karang, dan 699 jenis moluska. Di darat, terdapat 874 spesies tumbuhan (9 endemik), 114 spesies herpetofauna (5 endemik), 47 spesies mamalia (1 endemik), dan 274 spesies burung (6 endemik). Potensi wisata alamnya juga luar biasa dan telah menjadi destinasi kelas dunia.

Namun, seluruh kekayaan ini terancam oleh aktivitas sejumlah perusahaan tambang yang kini sedang beroperasi dan menjadi sorotan berbagai pihak. Berikut perusahaan-perusahaan yang menambang. Ada yang dinilai bermasalah, ada yang dianggap menjalankan sesuai aturan. 

PT Gag Nikel

Perusahaan ini beroperasi di Pulau Gag yang tergolong sebagai pulau kecil. Kementerian Lingkungan Hidup mengatakan, persetujuan lingkungan perusahaan ini akan ditinjau kembali, walaupun menyatakan bahwa sejauh ini menjalankan operasional sesuai aturan.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, PT Gag Nikel merupakan pemegang Kontrak Karya (KK) Generasi VII dengan wilayah seluas 13.136 hektar. Perusahaan sudah masuk tahap produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 430.K/30/DJB/2017, berlaku hingga 30 November 2047.

Perusahaan juga telah memiliki dokumen AMDAL sejak 2014, Adendum AMDAL pada 2022, serta Adendum AMDAL Tipe A yang diterbitkan pada 2024 oleh Menteri LHK. IPPKH dikeluarkan pada 2015 dan 2018, dengan Penataan Areal Kerja (PAK) terbit pada 2020.

Hingga 2025, total bukaan tambang mencapai 187,87 hektar, dan 135,45 hektar telah direklamasi. PT Gag Nikel pun belum melakukan pembuangan air limbah karena masih menunggu penerbitan Sertifikat Laik Operasi (SLO).

PT Anugerah Surya Pratama (ASP)

Perusahaan ini beroperasi di Pulau Manuran dan Waigeo. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, ASP dinilai bermasalah karena hasil pengawasan PPLH menemukan jebolnya kolam pengendapan yang menyebabkan sedimentasi tinggi dan pencemaran. Selain itu lokasi IUP di Pulau Waigeo sebagian berada dalam Cagar Alam Waigeo Timur.

Walaupun, Kementerian ESDM menyebut PT ASP mengantongi IUP (izin yang diberikan oleh pemerintah) Operasi Produksi berdasarkan SK Menteri ESDM No. 91201051135050013, berlaku sejak 7 Januari 2024 hingga 2034, dengan luas 1.173 hektar di Pulau Manuran. Selain itu, untuk aspek lingkungan perusahaan ini memiliki dokumen AMDAL dan UKL-UPL dari tahun 2006.

Namun, dengan merujuk UU Nomor 1 Tahun 2014, kegiatan ini dianggap bertentangan dengan prinsip pengelolaan pulau kecil yang memprioritaskan keberlanjutan ekologis.

Baca juga: KLH Sanksi 4 Tambang Nikel di Raja Ampat, Terbukti Lakukan Pelanggaran Serius

Disisi lain, KLH telah meminta Bupati Raja Ampat untuk meninjau kembali izin lingkungan ASP, baik di Pulau Manuran maupun Waigeo, karena masuk kategori pulau kecil dan kawasan suaka alam. Penegakan hukum pidana dan gugatan perdata akan dilakukan atas indikasi kerusakan yang ditimbulkan.

PT Kawei Sejahtera Mining (KSM)

Perusahaan ini menjalankan kegiatan di Pulau Kawe, pulau kecil yang berada dalam kawasan hutan produksi. Selain itu, berdasarkan pengawasan KLH, ditemukan pula aktivitas pertambangan seluas 5 hektar yang dilakukan di luar Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), sehingga izin lingkungan akan ditinjau kembali dan pelanggaran kehutanan akan diproses hukum.

Walaupun, Kementerian ESDM mencatat bahwa perusahaan ini memiliki IUP berdasarkan SK Bupati No. 290 Tahun 2013 yang berlaku hingga 2033, dengan luas 5.922 hektar. IPPKH diterbitkan pada 2022, dan kegiatan produksi telah dimulai sejak 2023. Namun saat ini, tidak terdapat aktivitas produksi.

Akan tetapi, jika mengacu pada UU Nomor 1 Tahun 2014, kegiatan pertambangan di pulau kecil berisiko tinggi terhadap keberlanjutan lingkungan. Oleh sebab itu perusahaan ini dinilai bermasalah dan dapat mengancam kelestarian lingkungan di Raja Ampat.

Selain KLH, Kementerian Kehutanan juga menyatakan sedang mengevaluasi ketaatan perusahaan, dan jika terbukti melanggar, izin operasinya akan dicabut.

PT Mulia Raymond Perkasa (MRP)

PT MRP dinilai bermasalah karena melakukan eksplorasi di Pulau Manyaifun dan Batang Pele tanpa dokumen lingkungan maupun PPKH. Selain itu, hasil pengawasan Kementerian Lingkungan hidup, menemukan 10 titik bor di kawasan hutan tanpa izin. Oleh sebab itu KLH menghentikan aktivitas perusahaan dan akan menempuh jalur hukum.

Kementerian ESDM mencatat bahwa MRP memiliki IUP berdasarkan SK Bupati Raja Ampat No. 153.A Tahun 2013 yang berlaku hingga 2033, dengan luas 2.193 hektar di Pulau Batang Pele. Saat ini, kegiatan masih berada pada tahap eksplorasi (pengeboran) dan belum memiliki dokumen atau persetujuan lingkungan.

Namun ini tetap bertentangan dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 yang menegaskan bahwa pemanfaatan pulau kecil harus mengedepankan keberlanjutan lingkungan.

Disisi lain, Gakkum Kehutanan telah mengeluarkan surat tugas untuk melakukan klarifikasi dan pengumpulan bahan keterangan terhadap pihak PT MRP, yang dilakukan secepatnya pada minggu ini di Kantor Pos Gakkum Kehutanan Sorong.

Adapun, PT Nurham berdasarkan data Kementerian ESDM, memegang IUP dari SK Bupati Raja Ampat No. 8/1/IUP/PMDN/2025, berlaku hingga 2033 dengan luas wilayah 3.000 hektar di Pulau Waigeo. Perusahaan juga telah memiliki persetujuan lingkungan sejak 2013 dari Pemkab Raja Ampat.

Hingga saat ini, memang belum ada catatan kerusakan lingkungan karena perusahaan belum mulai berproduksi. Namun, status "berizin" bukan jaminan tidak ada dampak terhadap lingkungan. Ketika aktivitas produksi dimulai, tetap ada potensi ancaman terhadap keberlanjutan lingkungan dan ekosistem di Raja Ampat.

Dari daftar perusahaan tambang yang beroperasi di Raja Ampat, sebagian besar menunjukkan adanya catatan pelanggaran lingkungan dan potensi ancaman serius terhadap ekosistem yang rapuh. Mulai dari kegiatan di kawasan konservasi, pulau kecil, hingga aktivitas tanpa izin lingkungan yang sah.

Satu-satunya perusahaan yang sejauh ini belum tercatat menimbulkan kerusakan adalah PT Nurham, namun itu hanya karena perusahaan tersebut belum memasuki tahap produksi.

Dengan kondisi ini, upaya identifikasi, evaluasi izin, hingga penegakan hukum menjadi krusial agar kehadiran industri ekstraktif di Raja Ampat tidak berujung pada kerusakan ekosistem dan kekayaan alam secara permanen.

Keberlanjutan lingkungan di kawasan sepenting ini semestinya menjadi tolok ukur utama dalam menilai apakah sebaiknya aktivitas pertambangan diterima di surganya biodiversitas dunia atau tidak, bukan hanya berdasarkan izin administratif.

Baca juga: Terbukti, Ada Kolam Limbah Tambang Nikel Raja Ampat Jebol dan Cemari Laut