Krisis Air Picu Kelaparan, Retno Marsudi Ungkap 3 Solusinya

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketahanan pangan tidak akan tercapai tanpa terlebih dahulu mengatasi krisis air.

Hal ini ditegaskan oleh Utusan Khusus Sekjen PBB untuk Air, Retno Marsudi, dalam forum Kagama Leaders Forum Series bertajuk Daulat Pangan di Tengah Disrupsi Geopolitik dan Perang Dagang, Kamis (17/7/2025).

“Air adalah sumber kehidupan. Tanpa air, tidak ada kehidupan,” ujar Retno.

Ia menekankan bahwa ketahanan air dan ketahanan pangan adalah dua hal yang tidak terpisahkan. Sekitar 72 persen air tawar dunia digunakan untuk sektor pertanian, ini menunjukkan betapa air menjadi fondasi dari sistem pangan kita.

Retno mencontohkan, untuk menghasilkan satu kilogram beras, dibutuhkan sekitar 2.500 liter air dalam setahun. Sedangkan jagung membutuhkan sekitar 900 liter air per kilogram.

“Bisa dibayangkan betapa besarnya kebutuhan air hanya untuk memastikan kita bisa makan,” ujarnya.

Namun, dunia saat ini tengah menghadapi krisis air yang kompleks. Terdapat, setidaknya 3 tantangan utama di sektor air ini, yaitu banjir, kekeringan, dan pencemaran air, makin diperparah oleh perubahan iklim.

Baca juga: Darurat Air Dunia: 40 Persen Daratan Rusak, 3 Miliar Orang Terancam

“Ini adalah masalah besar yang dihadapi berbagai negara,” tambah Retno.

Selain itu, ia mengatakan bahwa satu dari empat orang di dunia kini hidup dalam kondisi kekurangan air, dan pada 2050, kekeringan diperkirakan berdampak pada tiga dari empat orang.

Di saat yang sama, populasi dunia diprediksi mencapai 10 miliar jiwa. Ini berarti kebutuhan pangan akan melonjak 50 persen, dan kebutuhan air tawar naik sekitar 30 persen.

“Kita menghadapi situasi di mana kebutuhan pangan dan air meningkat tajam, sementara pasokan air makin tertekan,” jelasnya.

Retno juga menyoroti lemahnya infrastruktur air, terutama dari sisi pendanaan. Hanya sekitar 1,2 persen dari total belanja publik global yang dialokasikan untuk infrastruktur air.

Sebagian besar pembiayaan masih ditanggung pemerintah, sementara partisipasi swasta baru sekitar 2 persen. Ketimpangan ini memperkuat tantangan pembangunan yang berkelanjutan, terutama di negara berkembang.

Padahal, menurut data PBB, sebagian besar pekerjaan di negara-negara berkembang sangat bergantung pada air. Maka, membangun kemitraan, termasuk dengan sektor swasta menjadi salah satu fokus dalam berbagai forum internasional terkait air.

Dalam konteks keberlanjutan, Retno mengingatkan bahwa isu air dan pangan juga terkait erat dengan tercapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs).

Ketahanan pangan tercantum dalam SDG nomor 2: Zero Hunger, yang tidak hanya menargetkan penghapusan kelaparan, tetapi juga sistem pangan yang inklusif, sehat, dan ramah lingkungan.

“Sekarang kita berada di tahun 2025, yang artinya hanya tersisa lima tahun lagi menuju target SDGs 2030. Namun, baru sekitar 17 persen target yang berada di jalur yang benar,” jelas Retno.

Baca juga: Sistem Pangan Berkelanjutan Punya 3 Hambatan, Salah Satunya Makanan Murah

Data ketahanan pangan global menunjukkan bahwa 9,1 persen penduduk dunia masih mengalami kelaparan, meningkat dari 7,5 persen pada 2019. Sebanyak 2,8 miliar orang juga belum mampu mengakses makanan sehat.

Retno menambahkan, kondisi ini diperburuk oleh melemahnya semangat kerja sama internasional. Dalam Konferensi Tingkat Tinggi NATO, negara-negara anggota memutuskan menaikkan anggaran pertahanan hingga 5 persen dari PDB, sementara komitmen bantuan pembangunan justru terus menyusut.

“Pergeseran prioritas ini tentu berdampak pada ruang fiskal untuk pembangunan, termasuk untuk air dan pangan,” ujar Retno.

Bahkan, bantuan internasional dari beberapa negara seperti Amerika Serikat telah dihentikan total.

Dalam menghadapi kompleksitas tersebut, Retno menekankan perlunya pendekatan baru.

“Business as usual sudah tidak relevan lagi,” tegasnya. Maka dari itu, ada tiga arah perubahan tata kelola yang disarankan.

Pertama, mempercepat transformasi sistem agrifood agar menjadi lebih efisien, tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.

Ini meliputi pemanfaatan teknologi seperti irigasi cerdas, daur ulang air limbah, dan pengembangan varietas tanaman tahan kekeringan.

Kedua, mendorong prinsip produce more with less, menghasilkan lebih banyak dengan lebih sedikit sumber daya, khususnya air.

Retno menekankan perlunya pendekatan pendekatan pengelolaan sumber daya air terpadu (integrated water resources management) dan kebijakan pangan yang responsif terhadap air (water-responsive).

Baca juga: Kemarau tetapi Hujan, BMKG Minta Petani Cerdas Kelola Air

Semua ini menuntut komitmen politik, koordinasi lintas sektor, dan konsistensi kebijakan dari pusat hingga daerah.

Ketiga, memperkuat akurasi data dan sistem informasi.

“Tanpa data yang benar, kita tidak bisa membuat keputusan yang tepat,” ujarnya.

Teknologi, termasuk kecerdasan buatan, dinilai dapat menjadi alat penting dalam pengambilan keputusan di sektor air dan pangan.

Retno menutup paparannya dengan menegaskan bahwa kebijakan air dan pangan harus saling terintegrasi, sebagai jalan menuju ketahanan yang berkelanjutan.

“Tata kelola air adalah kunci untuk kehidupan yang lebih baik, produksi yang lebih baik, nutrisi yang lebih baik, lingkungan yang lebih baik, dan tidak ada yang tertinggal,” pungkasnya.