Swasembada Pangan dalam Setahun, Doable atau Impossible?

JAKARTA, KOMPAS.com — Pemerintah mempercepat target swasembada pangan dari empat tahun menjadi satu tahun dalam upaya mendukung tercapainya ketahanan pangan nasional.

Ambisi ini dianggap penting untuk memperkuat ketahanan pangan nasional. Namun di tengah tantangan struktural dan ancaman iklim, pertanyaannya: seberapa realistis target ini? Apakah justru berisiko mengorbankan keberlanjutan?

Kepala Organisasi Riset Pertanian dan Pangan BRIN, Puji Lestari, menyebut bahwa dari sisi produksi, target ini memang berat, tapi tidak mustahil jika tujuannya hanya terkait beras. Berdasarkan data prediksi panen 2025, Indonesia berpeluang mencapai swasembada beras.

“Lonjakan produksi triwulan I pada tahun 2025 diproyeksikan minimal 8 juta ton,” ujar Puji saat dihubungi Kompas.com, Selasa (22/7/2025).

Ia menyebut, kenaikan ini didorong berbagai strategi pemerintah, seperti pengadaan pompa air dan distribusi benih unggul.

Namun, ia mengingatkan bahwa swasembada pangan bukan hanya soal produksi. Distribusi yang merata dan keterjangkauan akses pangan masyarakat juga menjadi syarat mutlak.

“Andai kata semuanya terpenuhi, realistis atau tidak swasembada pangan dalam setahun? Realistis. Namun, pada saat sama yang juga reaktif,” ujarnya.

Baca juga: Ngebut Capai Swasembada Pangan Setahun, Pemerintah Alokasikan Rp 1,7 T untuk Pompa Air

Menurutnya, upaya percepatan seperti ini bisa memberi tekanan besar pada ekosistem pertanian, sehingga untuk tahun-tahun berikutnya, belum tentu dapat dilakukan.

Puji menggarisbawahi sejumlah tantangan mendasar yang menghambat pencapaian swasembada dalam waktu singkat. Salah satunya adalah alih fungsi lahan pertanian. Setiap tahun, sekitar 100 ribu hektare lahan berubah fungsi, menjadi kawasan industri atau perumahan.

“Ini sudah berlangsung bertahun-tahun dan belum terselesaikan sampai sekarang,” jelasnya. Di Pulau Jawa, di mana lahan sudah sangat optimal dimanfaatkan, tekanan justru semakin besar.

Selain itu, fragmentasi kepemilikan lahan membuat produktivitas sulit ditingkatkan. Banyak petani hanya memiliki lahan sangat kecil, bahkan setengah hektare.

Ini menyulitkan upaya peningkatan skala produksi, apalagi jika tidak diiringi program yang langsung menyasar kebutuhan petani.

Situasi ini dinilai kontras dengan negara seperti Amerika Serikat, yang petaninya telah menggunakan teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi. Sementara di Indonesia, penggunaan teknologi belum merata.

Baca juga: Studi Ungkap Hanya Satu Negara di Dunia yang Bisa Swasembada Pangan

Tidak hanya produksi, distribusi pangan juga menjadi tantangan besar. Kesulitan distribusi menyebabkan disparitas harga antarwilayah, dan membuat pemerataan pangan sulit dicapai.

Di sisi lain, petani lokal dengan lahan kecil masih belum dilibatkan secara strategis dalam sistem pangan nasional.

“Beras masih jadi komoditas utama. Maka penting memastikan petani lokal ikut memproduksi secara berkelanjutan,” kata Puji.

Ia juga menyoroti bahwa ketidakpastian iklim memperburuk tantangan produksi. Perubahan pola cuaca mempengaruhi siklus tanam, dan mendorong risiko gagal panen.

Menurut Puji, selain mengejar swasembada, ketahanan pangan bisa dibangun lewat pendekatan berbasis pangan lokal. Diversifikasi dan pemanfaatan sumber daya hayati yang lebih adaptif dinilai lebih logis dalam konteks krisis iklim.

“Tanaman lokal juga lebih kuat dari hama dan gulma, karena dia lebih adaptif. Jadi bisa mendorong penguatan ketahanan pangan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan risiko jika percepatan produksi dilakukan tanpa memperhatikan daya dukung lingkungan. Pembukaan lahan secara masif berisiko merusak keanekaragaman hayati.

Baca juga: IPB Rilis Inovasi Berbasis AI untuk Tingkatkan Ketahanan Pangan

Praktik pertanian monokultur pun berpotensi meningkatkan penggunaan pupuk kimia, yang bisa merusak tanah dan menyumbang emisi.

Karena itu, Puji menekankan pentingnya perencanaan yang berbasis zonasi, karakteristik tanah, dan iklim lokal.

“Setiap wilayah punya iklim yang unik, dan ini harus diperhitungkan dalam perencanaan pertanian,” ujar Puji.

Produksi juga perlu diawasi lewat pendekatan intensifikasi yang berkelanjutan, agar tidak hanya mendorong output jangka pendek, tapi menjaga ekosistem dalam jangka panjang.

“Dengan begitu, swasembada tidak bertabrakan dengan keberlanjutan lingkungan,” tutupnya.