Hutan Miskin Pendanaan, Butuh Rp 3500 T per Tahun agar Tetap Kaya Manfaat

KOMPAS.com - Hutan-hutan di seluruh dunia menghadapi masalah kekurangan pendanaan yang serius.

Menurut edisi pertama laporan State of Finance for Forests (SFF) 2025 , terdapat kesenjangan pendanaan hutan sebesar 216 miliar dolar AS per tahun yang harus ditutup antara sekarang hingga tahun 2030.

Dana tersebut wajib dipenuhi untuk mencapai berbagai target Konvensi Rio sebelum 2030, yaitu mengendalikan pemanasan global, menghentikan laju hilangnya keanekaragaman hayati, dan memastikan lahan yang terdegradasi menjadi netral.

Secara spesifik, tujuannya adalah mengurangi emisi GRK global agar kenaikan suhu rata-rata bumi dapat dibatasi hingga di bawah 2 derajat Celsius, dengan target ambisius 1,5 derajat Celsius.

Guna merealisasikan target tersebut, jumlah investasi tahunan untuk sektor kehutanan harus ditingkatkan lebih dari tiga kali lipat, yakni sekitar 3,6 kali.

Dari yang awalnya 84 miliar dolar AS (investasi 2023) menjadi 300 miliar dolar AS per tahun paling lambat 2030. Selain itu, investasi ini perlu terus ditingkatkan hingga mencapai 498 miliar dolar AS per tahun pada 2050.

Baca juga: Cuma 19 Persen Proyek REDD+ Sukses, Tanda Imbalan Tak Cukup Selamatkan Hutan

Kesenjangan pendanaan kehutanan ini perlu diatasi dengan sumber modal publik dan swasta.

"Untuk mencapai target iklim, keanekaragaman hayati, dan degradasi lahan global, diperlukan perluasan signifikan area di bawah solusi berbasis alam (NbS) dan peningkatan skala investasi terkait hutan. Area yang berada di bawah perlindungan dan jenis NbS lainnya perlu diperluas tambahan 1 miliar hektar pada tahun 2030 dan 1,8 miliar hektar pada tahun 2050," demikian isi laporan tersebut, dikutip dari Down to Earth, Rabu (15/10/2025).

Laporan mencatat bahwa pada tahun 2023, pemerintah menjadi sumber utama pendanaan hutan, menyumbang 91 persen dari total dana yang dialokasikan.

Dari jumlah ini, lebih dari 96 persen atau setara dengan 75 miliar dolar investasi publik bersumber dari pengeluaran pemerintah domestik, sementara pendanaan publik internasional hanya berkontribusi empat persen (2,9 miliar dolar AS).

Laporan juga menyebutkan bahwa kurang lebih 80 persen dari total pendanaan hutan publik yang berasal dari sumber internasional diberikan dalam bentuk persyaratan konsesional, dan mayoritas pendanaan ini disalurkan melalui hibah Bantuan Pembangunan Resmi (ODA).

Lebih lanjut, laporan menyoroti bahwa dari total 75 miliar dolar AS pengeluaran pemerintah domestik global untuk kehutanan, hanya 17 persen yang dialokasikan kepada 31 negara yang memiliki hutan tropis.

Laporan memperkirakan pula bahwa pada tahun 2030, negara-negara yang memiliki hutan tropis akan memerlukan dana sekitar 67 miliar dolar AS per tahun.

Dana ini harus dialokasikan untuk enam kategori Solusi Berbasis Alam (NbS) utama yang saling mendukung, yaitu pencegahan deforestasi, reboisasi, agroforestri, kawasan hutan lindung dan pencegahan konversi lahan gambut hutan.

Baca juga: Peran Strategis Industri Kertas dalam Menjaga Hutan Lestari

Selain itu, dibutuhkan 16 miliar dolar AS setiap tahun untuk melindungi hutan tropis yang ada dari deforestasi, melindungi area hutan, dan mencegah konversi lahan gambut hutan.

Laporan tersebut menggarisbawahi bahwa menjaga kelestarian hutan primer merupakan salah satu strategi mitigasi iklim yang paling efisien dan murah.

Langkah ini tidak hanya menghasilkan pengurangan emisi secara instan, tetapi juga secara langsung mendukung target global untuk menghentikan dan membalikkan laju deforestasi pada tahun 2030.

Upaya restorasi akan membutuhkan sekitar 33 miliar dolar AS setiap tahun untuk meregenerasi jutaan hektar lahan terdegradasi di lanskap tropis, sehingga meningkatkan penyerapan karbon, konektivitas keanekaragaman hayati, dan penyediaan layanan ekosistem.

Agroforestri akan membutuhkan sekitar 18 miliar dolar AS per tahun untuk mengintegrasikan pohon ke dalam sistem pertanian, yang memperkuat mata pencaharian pedesaan, menganekaragamkan pendapatan, dan mengurangi risiko rantai pasok dalam ekonomi yang bergantung pada hutan