Targetkan Bauran EBT 2026 Capai 21 Persen, Pemerintah Kebut PLTS 100 GW hingga BBN
JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menargetkan bauran energi baru terbarukan (EBT) mencapai 17-21 persen tahun 2026. Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Eniya Listiani Dewi mengatakan, hal itu dilakukan melalui penguatan regulasi.
Salah satu fokus utamanya, mendorong implementasi PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya) berkapasitas 100 gigawatt (GW). Eniya berpandangan, energi surya menjadi salah satu sumber energi paling potensial di Indonesia dengan potensi hingga 3.200 GW.
Baca juga:
- Peneliti Ciptakan Energi Listrik dari Urin, Berpotensi Jadi EBT Baru
- Konflik AS-Israel Vs Iran Jadi Alarm Transisi Energi di Indonesia, Mengapa?
"Kemarin perintah Pak Menteri (ESDM) sudah jelas bahwa swasembada energi harus dilahirkan dan energi tidak boleh banyak impor, harus dipakai sumber daya alam yang kita punya. Salah satunya matahari yang paling besar karena memang potensinya 3.200 GW untuk PLTS," ujar Eniya dalam Launching of The 12th IndoEBTKE ConEx 2026, Jakarta Pusat, Jumat (13/3/2026).
Target bauran EBT di Indonesia capai 21 persen tahun ini
Permen ESDM diharapkan bisa dorong kota besar untuk hemat energi
Lewat PLTS berkapasitas 100 GW hingga BBN, pemerintah menargetkan bayran EBT mencapai 21 persen pada 2026. Enya mencatat, realisasi PLTS terpasang di Indonesia saat ini telah mencapai 1,2 GW. Capaian itu dinilai menjadi modal awal untuk mendorong akselerasi pemanfaatan energi surya dalam skala yang lebih besar.
Eniya mengatakan, percepatan pengembangan EBT juga merupakan perintah langsung Presiden Prabowo Subianto.
"Kalau bicara energi baru untuk menggantikan yang fosil dari transportasi, industri, komersial. Di sektor transportasi kami mintakan satu kajian untuk bagimana seiring berjalan antara biofuel, bioetanol, biodiesel lalu EV (electric vehicle atau kendaraan listrik)," tutur dia.
Kementerian ESDM pun telah mengeluarkan Permen ESDM Nomor 8 Tahun 2025 guna efisiensi energi.
Harapannya, aturan tersebut bisa mendorong kota-kota besar termasuk Jakarta menghemat energi untuk menekan emisi.
Di samping itu, pemerintah turut menggenjot pengembangan bahan bakar nabati (BBN). Menurut Eniya, penerapan bioetanol 40 persen atau B40 telah mencapai 14,2 juta kiloliter (kL). Kementerian ESDM saat ini tengah melakukan proses uji menuju B50.
"Bioetanol mudah-mudahan jadi satu jawaban untuk kita mengurangi impor sama dengan kita menginisiasi biodiesel. Kemarin diputuskan tiga sumbernya yang perlu didorong masif adalah tebu, jagung, dan singkong itu dulu," papar Eniya.
Ketiga komoditas tersebut dinilai memiliki potensi produksi yang cukup besar di berbagai daerah di Indonesia.
Baca juga:
Artikel ini merupakan bagian dari Lestari KG Media, sebuah inisiatif untuk akselerasi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Selengkapnya
