Prospek Bagus, Penasehat Presiden Jawab Kritik soal Jualan Karbon di COP30

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah organisasi masyarakat sipil menganggap Paviliun Indonesia di Konferensi Iklim ke-30 (KTT COP30) terlalu sibuk berjualan karbon.

Penasehat Presiden Urusan Energi, Purnomo Yusgiantoro, tidak menyangkal bahwa Indonesia memang berjualan karbon di KTT COP30.

Menurut Purnomo, Indonesia berjualan karbon di KTT COP30 karena pertimbangan prospeknya yang cukup bagus.

"Prospek karbon kita besar sekali untuk bisa dijual dan itu bisa membantu perekonomian kita. Memang betul kita punya nilai tambah karbon. Lha, sekarang kalau you sebagai manusia punya human capital, misalnya you pintar di bidang ini, ya kan mestinya ditonjolkan toh? Supaya you dapat pasar kan?" ucapnya di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Baca juga: Fokus Perdagangan Karbon, Misi RI di COP 30 Dinilai Terlalu Jualan

Di dalam strategi transisi energi yang membantu pertumbuhan ekonomi, kata dia, Indonesia akan mengimplementasikan tarif pajak karbon dan sistem perdagangan karbon (ETS) untuk mengurangi emisi gas rumah kaca (GRK) yang dihasilkan dari energi berbahan bakar fosil.

Indonesia akan melanjutkan kegiatan eksplorasi produk untuk mendukung keberlangsungan suplai energi fosil pada masa transisi.

Selain itu, mengembangkan teknologi Carbon Capture Storage (CCS) dan Carbon Capture Utilization and Storage (CCUS) dengan potensi kapasitas penyimpanan CO2 sekitar 570 Gton. Ini untuk mendukung pasar internasional dan menjadi pemain strategis dalam memberikan solusi global.

"Masalah karbon ini memang sedang ada pemikiran dari pemerintah untuk bagaimana kita membuat apa yang disebut dengan karbon," ujar Purnomo.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif CELIOS, Bhima Yudhistira Adhinegara menganggap, Paviliun Indonesia di Konferensi Iklim ke-30 (KTT COP30) lebih sibuk berjualan karbon ketimbang mencari dukungan untuk menangani ancaman keberlajutan ekosistem gambut dan laut.

Indonesia menawarkan kredit karbon sebagai solusi penanganan krisis iklim. Di dokumen komitmen iklim, Second Nationally Determined Contribution (SNDC), Indonesia secara eksplisit ingin mempersiapkan pasar karbon sukarela (voluntary carbon market/VCM).

Ia khawatir perdagangan karbon justru menjadi distraksi dalam upaya adaptasi dan mitigasi krisis iklim.

"Jadi, hilang fokus pemerintah. Alokasi sumber daya, termasuk APBN yang harusnya bisa mendukung masyarakat di pesisir, yang bisa mendukung cara-cara pemanfaatan yang lebih baik, itu semua akhirnya pindah hanya untuk mempromosikan pasar karbon," ucapnya di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Dalam setahun terakhir, karbon sebenarnya menjadi pasar yang paling sepi dibandingkan kripto dan saham. Menurut Bhima, investor enggan membeli kredit karbon lantaran SNDC tidak mencerminkan keseriusan Indonesia untuk menurunkan emisi gas rumah kaca (GRK). Indonesia tidak menghargai keanekaragaman hayati di berbagai ekosistem, kecuali nilai sebagai kredit karbon.

"Kenapa kok yang dijual justru kredit karbonnya? Hanya karena ada beberapa hutan dan laut yang bisa difinansialisasi, tadi (yang) bisa dijual," ucapnya.

Baca juga: Climate Policy: Pangkas Emisi Tak Cukup dengan Jualan Karbon

Senada, Deputi Pengelolaan Program dan Jaringan KIARA, Erwin Suryana mengatakan, dalam SNDC, laut dipandang sebagai aset karbon yang bisa diperdagangkan. SNDC mengkomodifikasi alam, memposisikan laut hanya sekadar komoditas. Negara bertindak sebagai broker iklim, dengan memediasi kapital global dan sumber daya lokal.

"Ini jadinya kayak etalase SNDC ini, yang kemudian pemerintah ini seolah-olah jadi, pedagang eceran," ujar Erwin.