KKP Masih Hitung Nilai Ekonomi Karbon dari Ekosistem Laut

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tengah mengitung Nilai Ekonomi Karbon (NEK) di sektor kelautan untuk memasuki pasar karbon.

Staf Ahli Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Ekologi dan Sumber Daya Laut, Hendra Yusran Siry mengatakan, hal itu untuk memastikan perdagangan karbon dari sektor kelautan memiliki integritas dan kualitas tinggi sebelum masuk ke pasar nasional dan global.

Baca juga:

• KKP Perketat Pengawasan 25 Spesies Ikan dan Penyu, Cegah Penyelundupan
• Target Swasembada Garam 2027, KKP Tetap Impor jika Produksi Tak Cukup

"Kami sekarang sedang melaksanakan terkait dengan cara menghitungnya karena masuk ke pasar karbon tidak cukup dengan kita punya hutan terus kita jual, harus dihitung, baseline-nya berapa, kemudian kita mau mencapainya berapa, upaya mitigasinya apa saja yang akan dilakukan di kawasan tersebut. Dengan itu baru bisa dikualifikasi dan dijual," ujar Hendra dalam konferensi pers di kantor KKP, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Nilai ekonomi karbon dari suatu kawasan cukup bervariasi. Hendra mencatat, ada kawasan yang  bernilai lima dollar Amerika Serikat (AS, sekitar Rp 83.540) per hektar per tahun dan 400 dollar AS (sekitar Rp 6,68 juta) per hektar per tahun, tergantung kualitas pengelolaan serta mekanisme pasarnya.

KKP kembangkan hitungan penyerapan karbon ekosistem laut

Lamun menjadi penyerap karbon dan indikator kesehatan ekosistem laut

Dok. Wikimedia Commons/CofreDeSofre KKP saat ini menghitung Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan untuk memasuki pasar karbon.

Saat ini, KKP mengembangkan penghitungan penyerapan karbon pada beberapa ekosistem laut salah satunya padang lamun.

Hendra menyebutkan, padang lamun merupakan tumbuhan laut berdaun yang berperan penting sebagai penyerap karbon dan indikator kesehatan ekosistem laut.

"Kami juga mengacu kepada yang disebut dengan Intergovernmental Panel on Climate Change, jadi ada panel internasional yang dibentuk dari UNFCCC juga melakukan cara menghitungnya, cara kita mengkualifikasinya lebih baik," tutur dia.

Lainnya, menghitung potensi perdagangan karbon di ekosistem mangrove.

Isu pasar karbon menjadi salah satu topik yang dibahas dalam World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, beberapa waktu lalu.

WEF mendukung usulan Indonesia menyelenggarakan Ocean Impact Summit (OIC), salah satunya untuk membahas perdagangan karbon seiring meningkatnya kebutuhan dunia terhadap instrumen mitigasi perubahan iklim.

Oleh karena itu, Hendra menyebut, KKP mulai melakukan pengecekan penilaian mangrove oleh pihak ketiga.

"Sedang berproses saat ini, kami mencoba salah satu ekosistem mangrove kita mulai dicek. Biasanya ada lembaga penilainya, dan kami harapkan nanti bisa menghasilkan suatu ekosistem yang dalam kutip dijual dengan high integrity and high quality market," ucap Hendra.

Baca juga:

• Microsoft Beli Kredit Karbon 2 Kali Lipat, Tebus Rekor Emisi 2024
• KKP: 20 Juta Ton Sampah Masuk ke Laut, Sumber Utamanya dari Pesisir

KOMPAS.COM/ROSYID A AZHAR KKP saat ini menghitung Nilai Ekonomi Karbon di sektor kelautan untuk memasuki pasar karbon.

Di sisi lain tata kelola dan akses air tawar ikut menjadi sorotan dalam pertemuan di Davos. Menurut Hendra, pembahasan ke depan akan mengarah pada skema pendanaan dan kemitraan.

Forum Davos juga mengangkat perlindungan laut dan ekonomi biru, yang menjadi agenda besar pembahasan global. KKP ingin investasi ke depan masuk ke sektor ekonomi biru.

Arah investasi diharapkan mendukung percepatan tanpa mengandalkan eksploitasi berlebihan.

“Tidak dilakukan dengan upaya pengaturan yang berlebihan tetapi juga lebih mementingkan keseimbangan,” ucap dia.